Akhirnya, Pungli di SPBU Hilang

BANJARMASINPOST, Beberapa hari lalu, Kapolda Kalsel Machfud Arifin menegaskan segera mengerahkan aparatnya untuk mengecek informasi adanya pungutan liar alias pungli yang terjadi di SPBU kawasan Banua Anyar, Banjarmasin.

Berdasar pantauan Kamis (9/10) malam, ada dua orang yang kabarnya personel Polda Kalsel yang ikut melakukan penjagaan di SPBU tersebut. Seorang di tempat antrean dan satu lagi di dekat SPBU.

Saat bertugas, mereka tidak mengenakan seragam. Namun, ada dampaknya. Sejumlah sopir truk yang membeli solar bersubsidi di SPBU tersebut mengatakan tidak ada lagi pungutan. Bahkan, kupon antrean pun tidak lagi digunakan. Padahal, sebagaimana diwartakan koran ini selama tiga hari kemarin, sebelumnya setiap sopir yang ingin membeli antre harus siap menyediakan uang setidaknya Rp 100 ribu untuk membayar beberapa jenis pungutan dari parkir (Rp 20 ribu), kupon (Rp 50 ribu), komisi (Rp 20 ribu) dan biaya keluar SPBU (Rp 10 ribu). Baca lebih lanjut

Iklan

Langsung Kerahkan Intel

BANJARMASINPOST, Hasil penelusuran BPost mengenai pungutan liar (pungli) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kawasan Banua Anyar, Banjarmasin langsung direspons Kapolda Kalsel Brigjen Machfud Arifin dan Danrem 101 Antarsari Kolonel (Inf) Suharjono.

Selain geram terhadap masih terjadinya aksi pungli terhadap pembeli bahan bakar minyak (BBM), mereka juga menegaskan segera mengerahkan anak buah untuk melakukan penyelidikan karena diduga ada oknum aparat yang terlibat.

“Di mana, di mana, SPBU mana?” ucap Mahfud di sela-sela acara serah terima jabatan sejumlah kapolres di aula Gedung Bhayangkara Polda Kalsel, Rabu (8/10). Baca lebih lanjut

Pungli di SPBU Capai Rp 100 Ribu

BANJARMASINPOST, Para sopir truk yang hendak membeli solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan Banua Anyar, Banjarmasin, mengeluh.

Mereka mengaku harus menyediakan uang hingga Rp 100 ribu untuk membayar beberapa pungutan.

Keluhan itu disampaikan sejumlah sopir kepada BPost, beberapa hari lalu. “Tolong pimpinan polisi di Kalsel ini benar-benar mengawasi. Di sana terjadi pungli (pungutan liar) yang sangat memberatkan karena banyak (bentuknya). Katanya, ada oknum yang terlibat,” kata seseorang di antara mereka. Baca lebih lanjut

Kuota Subsidi BBM Ditambah

* Diambil dari Kelebihan Anggaran Subsidi

JAKARTA – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 2010 bisa dihindari. Pasalnya, pemerintah bakal menambah kuota BBM bersubsidi tahun ini.

Apapun keputusan pemerintah soal BBM, diharapakan dikeluarkan pada awal Oktober 2010. Pasalnya, stok BBM Kalsel hanya cukup hingga November 2010.

Kuota BBM bersubsidi 2010 ini mencapai 36,5 juta kiloliter (kl). Namun, sampai akhir Agustus 2010, sudah terpakai sebanyak 25,16 juta kl atau tersisa sekitar 11,35 juta kl. Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) memperkirakan, penggunaan BBM bersubsidi 2010 bisa mencapai 38 juta kl hingga 39 juta kl.

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Evita Legowo, menjelaskan ada peluang untuk menambah kuota BBM bersubsidi tanpa mengubah anggaran subsidi. “Anggaran subsidi BBM tetap, tapi kuotanya bisa dinaikkan,” kata Evita,  saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Kamis (23/9).
Baca lebih lanjut

Wagub-Sekda Tidak Kompak

BANJARMASIN – Ketidakkompakan diperlihatkan Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan dan Sekdaprov Muchlis Gafuri. Mereka menyampaikan informasi yang berbeda saat menyikapi krisis bahan bakar minyak (BBM) di provinsi ini.

Kepada pers di Gedung Bank Indonesia, Banjarmasin, Selasa (21/9), Rudy Resnawan mengaku baru mengetahui terjadinya krisis BBM itu. Dia pun mengatakan pemprov akan mengajukan permintaan penambahan pasokan ke pemerintah pusat.

“Kita baru mendapat informasi dari media seputar stok BBM yang hanya cukup sampai November 2010,” ujarnya.

“Untuk itu kita akan meminta tambahan kuota BBM kepada pemerintah pusat dan berkoordinasi dengan Pertamina,” lanjut Rudy.
Baca lebih lanjut

Pertamina Pasrah

* BBM Kalsel Kritis

BANJARMASIN – Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor di Kalsel ikut memengaruhi kian menipisnya persediaan bahan bakar minyak (BBM). Hingga Juli 2010, hanya tersisa 136.803 kiloliter premium dan 48.185 kiloliter solar. Diperkirakan, persediaan itu habis pada November 2010.

Kabar tidak menyenangkan itu diungkapkan General Manager Pemasaran BBM Retail Pertamina Region IV Balikpapan, Alfian Nasution di Banjarmasin, Senin (20/9).

Dia mengungkapkan kuota premium untuk Kalsel pada tahun ini sebanyak 369. 103 kiloliter. Sedangkan untuk solar sebanyak 167.890 kiloliter dan kerosen sebanyak 178,238 kiloliter. “Inilah faktanya,” ucapnya.
Baca lebih lanjut

Sengaja Dikurangi

PENGAMAT ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Syahrituah Siregar menilai krisis BBM itu dikarenakan kebijakan pemerintah yang ingin mengurangi kuota BBM bersubsidi.

“Padahal saat ini masyarakat sedang berkembang. Kondisi ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah mengurangi pasokan BBM bersubsidi,” ujarnya kepada BPost, kemarin.

Selain itu, imbuh Syahrituah, kondisi itu terkait dengan makin menipisnya pasokan BBM untuk Indonesia. “Masalah mendasarnya adalah ladang minyak Indonesia cukup besar, tetapi Pertamina hanya bisa menguasainya sebesar 10 persen. Pengolahannya masih dikuasai negara lain,” tegasnya.

Apakah kondisi ini karena jumlah kendaraan bermotor? “Menurut saya, hal itu tidak signifikan, bisa saja orang yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu. Mereka mengonsumsi banyak BBM untuk efektivitas kerja. Hal itu tentunya bisa memengaruhi peningkatan kegiatan ekonomi,” katanya. Baca lebih lanjut