Langsung Kerahkan Intel

BANJARMASINPOST, Hasil penelusuran BPost mengenai pungutan liar (pungli) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kawasan Banua Anyar, Banjarmasin langsung direspons Kapolda Kalsel Brigjen Machfud Arifin dan Danrem 101 Antarsari Kolonel (Inf) Suharjono.

Selain geram terhadap masih terjadinya aksi pungli terhadap pembeli bahan bakar minyak (BBM), mereka juga menegaskan segera mengerahkan anak buah untuk melakukan penyelidikan karena diduga ada oknum aparat yang terlibat.

“Di mana, di mana, SPBU mana?” ucap Mahfud di sela-sela acara serah terima jabatan sejumlah kapolres di aula Gedung Bhayangkara Polda Kalsel, Rabu (8/10).

Dia juga menegaskan tidak akan tinggal diam. Tim intelijen akan dikerahkan untuk menyelidiki informasi tersebut. “Intel akan saya turunkan, untuk kroscek, memantau dan menghimpun informasi. Kami siap menindak dan tidak akan ada toleransi. Kasihan masyarakat, sudah sulit dapat BBM dan rugi waktu saat harus antre panjang kok malah makin tercekik karena dimintai (uang),” tegas dia.

Tindakan serupa dilakukan Suharjono. Dia mengatakan akan memerintahkan anak buahnya melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Jika memang ada oknum TNI AD yang terlibat, tindakan tegas pasti dilakukan.

“Jika oknum anggota TNI dari kesatuan lain, akan kami serahkan ke kesatuannya. Apabila dari TNI AD, kami serahkan kepada polisi militer untuk mengambil tindakan. Saya mengirim anggota untuk mengusut. Tentang bentuk sanksi, dilihat tingkat pelanggarannya. Semua diatur buku hukum disiplin,” ucapnya.

Para sopir truk yang hendak membeli solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan Banua Anyar, Banjarmasin, mengeluh.

Mereka mengaku harus menyediakan uang ratusan ribu rupiah untuk membayar beberapa pungutan.

Sebagaimana diwartakan koran ini kemarin, berdasar hasil penelusuran, para sopir truk yang hendak membeli solar bersubsidi di SPBU tersebut dikenai beberapa jenis pungli. Total uang yang harus dikeluarkan untuk membayar pungutan-pungutan itu setidaknya Rp 100 ribu per sopir.

Pungutan terjadi sejak saat parkir menunggu giliran dengan membayar sekitar Rp 10 ribu. Lalu, membayar kupon antre sebesar Rp 50 ribu.

Setelah itu ‘memberi’ komisi saat transaksi pembelian sebesar Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu. Bahkan, saat hendak keluar SPBU masih harus membayar Rp 10 ribu.

Selain itu, berdasar pengakuan para sopir, ada jalan pintas yang bisa dilakukan yakni tanpa melalui antrean dan giliran masuk. Sekadar informasi, ada pengaturan masuknya truk ke area SPBU yakni per lima truk.

Untuk bisa mendapat jalan pintas (didahulukan) konon melalui cara ‘meminta izin’ kepada oknum petugas (sebutan yang diberikan para sopir) yang biasa berada di SPBU tersebut. Tentunya, tidak gratis karena biayanya bisa mencapai Rp 100 ribu sendiri. Selain itu, izin khusus itu juga tidak mudah diperoleh karena harus kenal dengan sang oknum.

“Kalau tidak terpaksa saya tidak mengantre di sini. Banyak pungutan, tetapi saya besok pagi-pagi harus berangkat,” kata seorang sopir truk.Memang, SPBU itu beroperasi pada malam hari hingga pagi pukul 06.00 Wita. Karena itu bagi sopir truk yang harus beroperasi sejak pagi, terpaksa membeli solar di sana.

Saat dihubungi lagi, pengawas SPBU Dayat membantah pekerja SPBU melakukan pungli tersebut, apalagi itu terjadi di luar area SPBU sehingga bukan menjadi tanggung jawab mereka. Dayat juga mengatakan sistem kupon berbayar, dilakukan oleh kelompok warga.

“Perlu kami pertegas bahwa kupon bukan dari SPBU dan sudah pula kami beritahukan kepada warga (yang melakukan pungutan) agar jangan memaksa sopir untuk memberi uang, tetapi kalau mengasih silakan ambil. Kami tidak melakukan (pungutan) itu dan tidak meminta bagian dari tindakan itu,” kata dia.

Mengenai keberadaan aparat hukum di SPBU itu, Dayat mengakui ada tetapi tugasnya adalah mengawasi dan mengatur agar tidak terjadi penumpukan saat antre membeli solar. “Mereka juga memiliki surat perintah untuk mengamankan SPBU,” kata Dayat.

Senior Supervisor External Relation Marketing Operation Regional VI Pertamina, Andar Titi Lestari mengaku sudah meminta keterangan kepada pengelola SPBU. Menurut pengelola, pungutan itu terjadi di luar SPBU dan tidak dilakukan pekerja SPBU.

“Ada pengaturan dari warga terhadap pola parkir agar tetap teratur dan tidak sampai menimbulkan kemacetan dan antrean panjang. Kami dari Pertamina, SPBU khususnya tidak ikut campur dengan pengaturan tersebut. Biar itu menjadi kesepakatan antara warga dengan pengendara. Pertamina tetap bertanggung jawab dalam pelayanan,” ujar dia.

Sumber: Banjarmasin Post edisi cetak Rabu (9/10/2014) atau klik http://epaper.banjarmasinpost.co.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s