Anggap Enteng ‘Sprindik’ KPK

BANJARMASINPOST, Ketua DPR Setya Novanto menganggap enteng beredarnya dokumen yang disebut-sebut surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dirinya.

Ia tidak mempersoalkan dokumen yang mengaitnya dirinya dengan dugaan kasus korupsi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIII 2012 di Riau itu. Apalagi pimpinan KPK menyebut Sprindik yang beredar itu palsu.

“Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu godaan-godaan. Saya pokoknya terima kasih, masukan dan koreksinya,” ujar Setya di Jakarta, Selasa (7/10).

Menurut bendahara umum Partai Golkar itu, kritik terhadapnya tak pernah dipersoalkan. Dia menegaskan akan berkonsentrasi menjalankan tugas. “Saya bekerja saja. Mudah-mudahan orang yang menyebarkan diampuni Tuhan,” kata dia.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat dihubungi mengatakan Sprindik itu palsu karena pimpinan lembaga antirasuah itu tidak pernah menerbitkan. Namun, pimpinan KPK akan menyelidiki kasus tersebut sekaligus meningkatkan kewaspadaan dan akuntabilitas internal.

“Dari sisi internal, KPK harus lebih prudent dan akan terus meningkatkan kompetensi, kewaspadaan dan akuntabilitasnya,” kata Bambang.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan hal serupa. “Saya menerima kiriman foto yang disebut Sprindik untuk Pak SN (Setya Novanto). Perlu disampaikan itu hoax. KPK tidak pernah mengeluarkan Sprindikitu,” kata dia.

Johan mengatakan format Sprindik yang beredar tersebut berbeda dengan Sprindik asli KPK. Namun, ia tidak menjelaskan lebih detail bagian perbedaannya. Dia justru mengimbau masyarakat agar waspada terhadap beredarnya Sprindik palsu.

Dalam sprindik yang beredar, tertulis Setya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam dokumen itu tercantum tanda tangan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bertanggal 25 September 2014.

Beredarnya dokumen serupa Sprindik KPK bukan kali ini terjadi. Sebelumnya, KPK sempat direpotkan dengan beredarnya draf Sprindik atas nama mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Bedanya, draf Sprindik itu diakui KPK sebagai dokumen asli.

Dampaknya KPK membentuk Komite Etik. Hasil pemeriksaan Komite Etik menyebutkan adanya pelanggaran etika yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua Adnan Pandupraja.

Selain draf Sprindik Anas, pernah pula beredar dokumen serupa Sprindik atas nama mantan Menteri ESDM Jero Wacik dan Bupati Bogor Rachmat Yasin. Dokumen serupa Sprindik Jero dan Yasin itu beredar tahun lalu.

Menurut dokumen itu, Jero ditetapkan sebagai tersangka kasus suap kegiatan di sektor hulu migas di SKK Migas, sedangkan Rachmat ditetapkan sebagai tersangka kasus suap tempat pemakaman bukan umum (TPBU). KPK lalu menyatakan dokumen itu tidak pernah diterbitkan KPK.

Namun, akhirnya Jero dan Yasin berstatus sebagai tersangka KPK. Jero ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan di Kementerian ESDM, sedangkan Yasin kini menjadi terdakwa penerimaan suap terkait tukar lahan kawasan hutan seluas 2.754 hektare untuk PT Bukit Jonggol Asri (BJA).

Setelah terpilih menjadi ketua DPR, pekan lalu, Setya langsung mendapat banyak kritik, terkait kasus hukum. Namun, dia mengaku tidak terganggu karena hal itu dianggap sebagai konsekuensi logis saat terpilih sebagai pimpinan DPR. “Kami harus menerima segala kritikan, baik dan buruk,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menegaskan tidak ada kesulitan untukmemeriksa anggota DPR. Begitu juga terhadap pimpinan DPR.

“Tidak mempersulit karena ketua DPR tidak punya kekebalan hukum,” tegasnya.

Sejumlah kasus dikaitkan dengan Setya. Di antaranya skandal Bank Bali senilai Rp 546 miliar pada 1999 lalu. Bank Bali dan PT Era Giat Prima (EGP) milik Setya meneken perjanjian pengalihan (cessie) tagihan piutang ke BDNI dan BUN.

Pada 2010, Setya diberitakan terlibat dalam penyelundupan sebanyak 60.000 ton beras impor dari Vietnam. Mantan Wakil Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin juga menyebut Setya terlibat kasus proyek pembuatan e-KTP.

Setya juga disebut dalam perkara korupsi proyek pembangunan lapangan tembak PON Riau 2012, yang melibatkan Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau yang kini terpidana 14 tahun.

Dalam kasus ini, Setya pernah diperiksa penyidik KPK pada 19 Agustus 2013.

Sumber: Banjarmasin Post edisi cetak Rabu (8/10/2014) atau klik http://epaper.banjarmasinpost.co.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s