Cermin Otonomi Daerah yang Gagal (Mengkritisi Keputusan Politik DPRD Kab Balangan)

Oleh: Dr Samahuddin Muharram, SIP, MSi

Otonomi daerah adalah hakikat. Akan salah kaprah, dan membawa pelbagai problema, bahkan kegagalan, bila hanya terbuahkan dari sikap terpaksa di pusat penyelenggara Negara ketika merasa kesulitan memikul beban dalam membina dan membangun daerahnya.

Salah kaprah pula, dan menyeret pelbagai problema, bila otonomisasi hanyalah hasil dari proses perebutan wewenang antarpelbagai kepentingan di daerah berdasarkan kekuatan politik dan pressure serta segala taktik untuk menduduki kekuasaan.Setiap pemerintahan daerah harus mengikhtiarkan pengembangan kecerdasan dan kesadaran sebagai satu wujud utama pencapain tujuan berbangsa dan bernegara.

Kalau ini yang terjadi. Maka otonomi yang tadinya menjadi fitrah daerah yang kemudian diperjuangkan melalui otonomisasi atau otonomi yang selama ini dituntut daerah akhirnya menjadi salah.

Hal ini bisa, dilihat pada kasus Pilkada Kabupaten Balangan. Di mana yang lebih ditonjolkan dalam memaknai otonomi daerah adalah lebih mengarah kepada kepentingan politik ketimbang membangun dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Padahal sesungguhnya konsep otonomi daerah itu bukan pada penguasa daerah, pemerintah, DPRD bahkan bukan juga kepala daerah. Tapi kepada masyarakat daerah yang kemudian menjelma menjadi otonomisasi.

Mencermati hal tersebut, maka keputusan politik DPRD Kabupaten Balangan yang meneruskan keputusan pengadilan dengan memberhentikan pasangan Sefek Effendi dan Asharuddin dengan “desakan dan tekanan” kuat dari pendukung pasangan “SYAFA” merupakan cerminan ketidakmandirian DPRD dan kurangnya pemikiran akan konsekuensi keputusan politik yang diambil (baca analisis SWOT).

Pola pikir ini, merupakan bukti aktual, dikukuhkan dan kemudian menjadi sebuah keputusan politik yang disuburkan di berbagai daerah, termasuk seperti kasus Pilkada Kotawaringin Barat, kalteng.

Keputusan politik DPRD Kab Balangan tanpa mempertimbangkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan membuat pola pikir ini semakin terasa sebagai kebenaran demokrasi.

Proses yang bersifat rebut-rebutan dan penuh dengan intimidasi ini hanya membuahkan demokrasi dan otonomisasi yang penuh cacat dan salah arah, karena hanya dibuahkan dari sikap reaktif dan tambal sulam DPRD akan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Balangan.

Pola pikir salah kaprah mengenai keputusan dan posisi politik daerah dalam hal ini bukanlah hadir berupa konsepsi yang digenggam dengan sadar, melainkan lebih berupa sikap, perilaku, dan cara memperlakukan persoalan politik tersebut.

Semua sikap dan perilaku politik seperti itu, terbentuk dan tumbuh oleh rangkaian panjang pengalaman praktis yang terus dibina dalam refleksi-refleksi berdasar konsep-konsep yang masih banyak mengandung kekeliruan.

Hasilnya adalah berbagai pola pikir keliru namun justru lebih terinternalisasi kokoh pada kebanyakan anggota partai politik dan tim sukses pilkada.

Padahal, yang benar dari hak otonomi daerah adalah dari sumber kedaulatan daerah itu sendiri yakni masyarakat. Masyarakat adalah bukan daerah, bukan pula oknum pemimpin daerah maupun segelintir anggota DPRD yang mengatas namakan masyarakat daerah.

Tapi masyarakatlah yang melalui lembaga DPRD dan bupati/wali kota yang sungguh-sungguh merepresentasekan seluruh masyarakat dengan memperhatikan aspirasi dalam rangka peningkatan kesejateraan hidup masyarakat daerah.

Karena itu, bagaimanapun pemerintahan daerah harus senantiasa berinovasi dan bereksprimen untuk memperoleh jalan terbaik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, sehingga memerlukan keberanian yang mengandung resiko.

Karena itu pemerintah daerah harus berani tegas, tidak ragu-ragu dan percaya diri dalam setiap pengambilan keputusan. Mengutip pendapat Posner; “I don’t think of Leadership as a position, I don’t think of leadership as a skill, I think of Leadership as a relationship.”

Berdasarkan pendapat tersebut, maka seorang pemimpin pemerintahan harus senantiasa berkomunikasi baik kepada masyarakatnya. Ia harus mampu menunjukkan kegelapan menjadi terang, dan menunjukkan ketidaktahuan menjadi jelas dan terang benderang, serta memberi jalan terbaik untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Karena itu pada akhirnya dalam rangka otonomi daerah, sangat dibutuhkan kepemimpinan yang amanah, akhlak luhur dan bertanggung jawab. Sebaliknya kepemimpinan pemerintahan yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi serta bersikap passing the buck yaitu sikap yang mengela tanggung jawab dan selalu melemparkan kesalahan kepada orang lain.

Maka ini tergolong pemimpin pemerintahan yang “tidak amanah”, tidak berahlak, dan tidak bertanggung jawab. Ini tidak menguntungkan masyarakat yang sedang membangun daerah terlebih seperti Kabupaten Balangan yang merupakan daerah pemekaran.

Jadi bagaimana seharusnya berotonomi daerah?

Jawabnya adalah yang ideal dan yang berdasar realitas dengan membuat keputusan politik demi manusia dan kemanusiaan hari ini. Setiap pemerintahan daerah harus mengikhtiarkan pengembangan kecerdasan dan kesadaran sebagai satu wujud utama pencapain tujuan berbangsa dan bernegara.

Hanya dengan kondisi ideal inilah, maka otonomi daerah akan sungguh-sungguh terwujud dan bahkan terus diperbesar sesuai gerak alamiah dan hakiki; bukan malah sebaliknya yang terus dikecilkan dan dipecah belah melalui proses yang tak logis dan harus selalu berdarah-darah hanya karena orientasi politik untuk menduduki kekuasaan.

Pengamat Politik Pemerintahan FISIP Unlam Banjarmasin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s