Gubernur Jangan Diam

KONFLIK agraria yang dirasakan marak terjadi, hingga informasi adanya kelompok sipil bersenjata sewaan perusahaan pertambangan batu bara di Balangan menyita perhatian serius berbagai kalangan. Kemarin, Senin (6/2) kembali digelar ajang diskusi di Gedung PWI Kalsel. Topik kembali mengurai konflik agraria di Kalsel.

Ketua PWI Kalsel Fathurrahman mengatakan, sengketa lahan kini menjadi masalah serius yang harus dicarikan solusinya secara bijak. “Persoalan itu tidak bisa dibiarkan karena bisa berdampak luas dan konflik sosial,” katanya.Lebih kurang 40 undangan hadir yang terdiri dari kalangan aktivis, wartawan, Walhi Kalsel, pecinta alam hingga para akademisi berdiskusi mengupas problem sosial, hingga terkait keamanan yang dikhawatirkan menjadi konflik dalam berskala besar.

“Konflik agraria merupakan persoalan klasik. Perlu ditindak lanjuti oleh gubernur dan DPRD. Jangan sampai terjadi ledakan yang selama ini dipendam rakyat,” tandas Samahuddin, staf pengajar Fisip Unlam.

Menurut dia, pihak keamanan sebuah perusahaan diduga kerap berkonflik dengan masyarakat. Dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat, tidak jarang perusahaan besar kerap memiliki backing aparat. Akan terjadi konflik jika terkait keamanan. Apalagi, banyak konflik diselesaikan diluar pengadilan.

Itu sebabnya, sebut Samahudi, perlu adanya sebuah reformasi agraria yakni menata ulang UU Pertanahan. “Hak-hak masyarakat perlu diperhatikan. Hentikan keterlibatan pihak keamanan dalam sengketa sebab itu merupakan premanisme. Pendekatan seperti itu harus ditinggalkan,” cetusnya.

Pengamat kebijakan Hasanuddin mengatakan, pemicu konflik agraria karena tidak pernah beresnya data pertanahan. Terkait hal ini. sebut dia, gubernur dan seluruh bupati lah yang harus bertanggung jawab.

Menurut dia, laporan dan izin yang dikeluarkan dimana masyarakat bertempat tinggal harus dibuka secara transparan. Hasanuddin khawatir konflik agraria di kalsel akan membesar jika pejabat tidak menyikapi secara serius permasalahan yang terjadi.

Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel Hegar Wahyu Hidayat mengatakan, sengketa lahan terjadi akibat kebijakan investasi yang kebablasan oleh pemerintah. Rakyat dibuat kebingungan mengadu ke mana ketika berkonflik dengan perusahaan selaku investor.

Di sinilah, sebut dia, pemerintah provinsi berinisiatif membuka pos pengaduan terkait persoalan konflik agraria dengan membuat mekanisme yang jelas. “Saya harapkan gubernur turun langsung, dan DPRD provinsi secepatnya membuat pansus agraria,” tegasnya.

Hegar mendesak Polda Kalsel bergerak cepat dalam menghentikan dan mengatasi ancaman terjadinya konflik yang diakibatkan prilaku semena-mena keamanan sebuah perusahaan.

Praktisi lingkungan itu menyoroti ekspansi perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang kini gencar mengekplorasi daerah rawa. Dia mengingatkan pemeirntah daerah menimbang-nimbang dampak yang terjadi. (kur)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s