Sinyal Kegagalan Partai Demokrat

Oleh: Launa, SIP MM

Popularitas SBY dan Partai Demokrat (PD) kian anjlok. Gugatan M Nazaruddin yang bertubi-tubi kian menjepit posisi Anas. Dari ruang pengadilan Tipikor, kesaksian Mindo Rosalina Manulang, Yulianis, dan Octarina Furi kian menguak skandal Wisma Atlet yang tersimpan apik dalam kotak pandora.

Yang memilukan, kesaksian Mindo Rosalina dan Yulianis dengan gamblang menggambarkan betapa besarnya ‘biaya politik’ yang harus di setor untuk pemenangan Anas dalam Kongres II PD di Bandung, Mei 2010 lalu.

Menurut Yulianis, uang untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua Partai Demokrat sebesar Rp 30 miliar plus U$ 5 juta dibawa menggunakan empat mobil, dan satu mobil polisi untuk pengawalan.
Testimoni itu kembali memicu sorotan publik. Bisa dibilang, sejak kasus proyek Wisma Atlet dan Jakabaring mencuat ke permukaan, seluruh mata publik tersedot dalam kasus ini; dan energi PD pun terkuras habis, tak hanya untuk menangkis tuduhan, namun juga membuat sikap kader terbelah dan kian memojokkan posisi Anas.

Pertemuan Ketua Dewan Pembina PD di Puri Cikeas memberi isyarat kuat adanya upaya darurat penyelamatan (citra) partai dan skenario pelengseran Anas di tengah cibiran publik yang terus mendera partai Bintang Mercy ini.

Awalnya, publik menaruh harapan besar pada PD, karena partai ini adalah representasi figur SBY yang dikenal santun dan intelek. Apalagi PD sejak awal berdiri telah mengidentifikasi dirinya sebagai partai bersih, cerdas, dan santun.

Terpilihnya Anas kian meneguhkan ekspektasi publik terkait terobosan cerdas PD yang berani menampilkan ‘figur muda’ di tengah surplus ‘pemimpin tua’ yang bercokol kuat di kebanyakan parpol kita.

Namun, mencuatnya kasus Wisma Atlet telah meluluhlantakkan harapan itu. Kini, PD bak kapal goyah yang dihantam ombak korupsi, mafia anggaran, dan calo proyek yang kian menggema nyaring. PD, seperti kebanyakan parpol lain, kini tengah menghadapi tantangan berat: konflik internal dan faksionalisasi akut akibat derasnya perilaku pragmatis dan defisit moralitas politik yang menjerat para kadernya.

Di periode kedua kekuasaanya, SBY kembali gagal menghadirkan ‘politik harapan’. Kejujuran dan integritas kian menjauh dari perilaku para kadernya. Kalaupun ada, tak terlihat jelas kader yang punya keberanian menggagas perubahan; pribadi yang memiliki sikap jelas, tegas, dan siap mengambil risiko karena berpihak pada kebenaran.

Harapan publik makin sirna, ketika para elit PD mempertontonkan ‘politik kebohongan’; saling ‘menutup’ dan ‘mengunci’ dalam kasus Wisma Atlet. Kita masih ingat, jumpa pers Nazaruddin, Ruhut Sitompul, dan Benny K Harman di Kantor DPP PD ketika menyampaikan hasil temuan tim investigasi internal PD.

Hasilnya, Nazaruddin (yang ketika itu menjabat sebagai Bendahara Umum PD) tak terlibat kasus suap Wisma Atlet, tak mengenal Mindo Rosalina, dan menolak semua tuduhan berdasar ‘katanya!’. Belakangan, tudingan Mindo terbukti benar. Ironisnya, tak seorang pun kader PD yang berbohong itu meminta maaf kepada publik.

Politik harapan tak mungkin lahir dari rahim politik yang penuh dusta. Untuk itu, sikap kritis dan ingatan kolektif publik menjadi penting untuk membongkar rangkaian kebohongan dan manipulasi yang telah menejebol batas-batas toleransi publik. Kita mahfum, kekuasaan dan tahta politik memang tak lahir dari rahim kaum sufi dan tradisi kaum pertapa.

Seperti kata Machiavelli, politik pasti butuh intrik. Kekuasaan tak selalu bersumber dari ‘kebenaran’, tetapi dari ‘pembenaran’. Inilah pragmatisme politik. Untuk urusan ini, Hanah Arendt pernah menulis, bahwa kebohongan dalam politik sudah ada sejak sejarah ditulis.

Namun, toleransi tak berarti membunuh etika dan membiarkan dusta merajalela. Sebab, kini publik begitu risau. Tiga pilar demokrasi kini sakit parah. Legislatif sarat korupsi dan diisi orang-orang yang tak kredibel.

Eksekutif, baik pusat maupun daerah, menjadi sarang KKN, dengan birokrasi yang inefisien. Di Yudikatif, banyak hakim di hukum karena melanggar kode etik, bahkan diadili sejawatnya karena kasus korupsi dan pemerasan.

Gagasan tentang demokrasi permusyawaratan (deliberative democracy) dan politik santun seperti tertulis indah dalam UUD 1945, di tangan politisi pragmatis justru berubah menjadi politik menang-menangan, bahkan tipu-tipuan, yang diperankan para demagog dan agitator yang berani menggadaikan apa saja demi kekuasaan, uang, dan jabatan.

Proposal masa depan tak mungkin kita titipkan pada parpol yang sekedar mengusung motto bersih, santun, dan cerdas, tapi gagal dalam mewujudkan politik yang jujur, beretika, dan punya integritas.

Sayangnya, para kader PD gagal membumikan moto yang diusungnya sendiri: bersih, santun, dan cerdas. Yang ada, para kader PD kini terjebak dalam beragam perilaku politik na?f: pragmatis, elitis, eksklusif, manipulatif, dan bergaya hidup mewah.

Saat ini, republik membutuhkan kepemimpinan yang kuat, berani, dan visioner untuk merebut kembali politik harapan; bukan pemimpin yang sekedar bersih, cerdas, dan santun. Sebab, bersih, cerdas, dan santun baru separuh dari modalitas kepemimpinan efektif.

Tanpa visi, keberanian, dan integritas, kepemimpinan politik akan sulit bekerja efektif dan potensial gagal membumikan politik harapan: kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi sejati.

Penulis dosen FISIP Universitas Satya Negara Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s