Potensi Mesuji di Balangan

SATU informasi mengejutkan disampaikan oleh Ibnu Sina, salah seorang anggota DPRD Kalsel. Menurut dia, di Kabupaten Balangan –202 km dari Banjarmasin– telah terjadi ‘perampasan’ tanah milik rakyat oleh sebuah perusahaan pertambangan batu bara.

Perusahaan yang disebut Ibnu dengan inisial PM itu menggunakan jasa kelompok massa bersenjata untuk mengintimidasi warga setempat. Dengan cara itu, sedikitnya 1.000 hektare lahan yang telah berhasil ‘dicaplok’

Ibnu yang anggota Komisi III DPRD –membawahi bidang pembangunan dan infrastruktur– tak sekadar mendapat informasi, tetapi juga punya bukti berupa foto para preman bersenjata yang bertugas menakut-nakuti dan menekan warga sekitar  di sana. Tetapi, dengan alasan demi melindungi si pelapor, dia hanya memperlihatkan foto tersebut tanpa bersedia memberikan untuk dipublikasikan.

Sebelumnya satu anggota DPRD Balangan, Syamsudinoor  pernah mendapat laporan terkait hal tersebut. Kejadian itu dialami warga empat desa di Kecamatan Awayan. Menurut dia, pembebasan lahan bukan dilakukan oleh  pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga tidak sesuai dengan keputusan bupati. Selain itu pembelian lahan juga dengan harga yang sangat murah, karena warga ditakut- takuti serta ada dugaan pemalsuan surat akad jual beli lahan.  Kepada warga yang menolak, pembebasan lahan dilakukan dengan kekerasan, mengintimidasi aparat desa dan pembebasan lahan tanpa pajak.  Juga ada pembebasan lahan  yang tidak ada pemberitahuan tertulis kepada aparat desa.

Ironinya, dinas pertambangan setempat seakan membiarkan. Alasan mereka,  penerbitan IUP mengacu pada izin amdal. Kalau amdal diberikan maka izin langsung diproses. Soal amdalnya sesuai prosedur atau tidak, dinas pertambangan mengaku tak bisa apa-apa karena  izin amdal bukan dari mereka.

Parahnya lagi, walau sempat mencuat lewat pemberitaan di koran, tak ada respons dari pemerintah atau kepolisian. Sampai kemarin diungkapkan lagi oleh Ibnu Sina. Kalau sudah begini, sebaiknya pemerintah dan juga kepolisian harus cepat turun tangan menangani.

Jangan sampai terlambat dan meledak seperti kasus Mesuji. Beri peringatan atau tindakan yang tepat bagi perusahaan atau kelompok yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, sekecil apapun skalanya. Tak peduli mereka dari perusahaan besar milik orang berpengaruh di daerah ini atau bahkan negara ini sekali pun.

Selain itu,  perlu didukung juga  upaya salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalsel,   Adhariani. Menurut dia,  DPD segera menuangkan dalam bentuk regulasi yang namanya RUU tentang pertanahan dan RUU tentang hak  milik tanah. Di dalamnya diatur mengenai  tanah yang begitu banyak dimiliki oleh seseorang bisa diminimalisir.

Sebelum  itu, dia berjanji menindaklanjuti  informasi  mengenai masalah preman bersenjata dan warga sipil bersenjata dari sebuah perusahaan di Balangan tadi.  Dia akan kirim surat juga ke  kapolda Kalsel  agar menangani masalah ini segera.

Jika tidak bisa menangani, dia  akan kirim surat ke Kapolri,  minta agar mencopot  kapolda Kalsel. Sebab, menurut Adhariani, masalah ini tidak bisa dibiarkan, karena mengandung potensi seperti  kasus Mesuji. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s