Polisi Terlibat

ANGGOTA DPRD Balangan Syamsudinoor membeberkan banyaknya sengketa lahan antara perusahan tambang batu bara dan masyarakat di daerahnya.

Setelah warga Batu Karau, Kecamatan Juai, terjadi konflik antara warga Gunung Riut Kecamatan Halong dan PT Adaro Indonesia.

Penolakan penambangan juga dilakukan warga Desa Ambakiang, Badalungga, Piyait, Beramban kecamatan Awayan dengan PT Paramitha Cipta Sarana.

“Dari beberapa kasus, sengketa lahan di Awayan tergolong parah karena, penambangan dilakukan tanpa prosedur yang benar,” kata anggota anggota Fraksi Sanggam itu, Jumat (3/2).Selain itu, lanjut dia, lahan yang dibebaskan perusahaan itu bukan pemilik IUP. Warga terpaksa menjual lahan dengan harga sangat murah karena merasa ditakut-takuti. Bahkan,  ada pemalsuan surat akad jual beli lahan.

“Warga mengeluhkan dan menyampaikan ke DPRD Balangan. Permasalah itu coba kita selesaikan dengan memanggil Dinas Pertambangan Balangan,” ucap Syamsudinoor.

Selain Dinas Pertambangan, sebut dia,  DPRD berencana memanggil pihak perusahaan langsung. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi kebenaran pembebasan lahan yang kabarnya dilakukan dengan kekerasan kepada warga yang tidak setuju serta mengintimidasi aparat desa dan pembebasan lahan tanpa pajak.

“Anehnya lanjut Sudi yang melakukan pembebasan justru dari pihak ketiga bukan pemilik IUP resmi. Ini yang akan kami cari tahu,” kata dia.

Apakah dalam pembebasan itu melibatkan aparat atau preman yang bersenjata, Sudi mengaku belum mengetahuinya dan akan mencari kebenaran saat pemanggilan nanti.

Keluhan perebutan lahan yang melibatkan aparat kepolisian juga dialami warga Buntu Karau, Kecamatan Halong. M Ifdali, perwakilan warga mengungkapkan beberapa kali warga ingin merebut kembali lahan seluas 20,6 hektare yang digunakan PT Adaro sebagai tempat penampungan limbah tambang selalu dihalangi aparat kepolisian.

“Akibat kejadian ini warga dan polisi hampir saja selalu bentrok,” ungkapnya.

Percobaan pengambil alihan lahan yang ‘pencaplokan’ perusahaan yang terletak di kawasan SP.6B itu pun selalu kandas karena warga kalah banyak. “Apalagi mereka bersenjata lengkap kami tidak bisa apa-apa,” ujar dia.

Afdali mengaku sudah melaporkan masalah itu ke Komisi I DPRD Kalsel dan DPRD Balangan. Namun, hingga kini belum menemukan hasil. “Kami ingin mengambil lahan kami sendiri tapi selalu kandas, karena ada keterlibatan oknum kepolisian,” terang Afdali.

Kapolres Balangan AKBP M Yudha Setyabudi membantah dalam penyelesaian konflik pihaknya selalu berpihak pada perusahaan. “Dalam hal ini Polres Balangan hanya melakukan pengamanan agar tidak terjadi tindakan anarkis karena perusahaan itu adalah masuk aset vital nasional,” jelas dia.

Yudha mengaku dalam usaha penyelesaian pihaknya melakukan pendekatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Permasalahan konflik lahan bukan wewenang kepolisian. Keterlibatan kepolisian dalam masalah itu sebatas melakukan pengamanan agar tidak terjadi aksi anarkis di antara kedua belah pihak,” ucapnya. (arl)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s