Perusahaan Sewa Sipil Bersenjata

 

  • Pria Gondrong Tenteng Senapan

BANJARMASIN, BPOST – Adanya kelompok sipil bersenjata yang diduga digunakan perusahaan tambang di Kalsel, mendapat reaksi keras sejumlah kalangan di daerah ini. Mereka khawatir kondisi itu akan memicu konflik horizontal seperti di daerah lain.

“Apapun alasannya itu tidak dibenarkan. Pemerintah daerah harus segera mengambil sikap tegas terhadap perusahaan yang memakai jasa kelompok bersenjata tersebut,” tandas Nasrullah, anggota Komisi I DPRD Kalsel, Jumat (3/2).Ditegaskan dia, penggunaan jasa pihak ketiga yang dipersenjatai memperlihatkan arogansi perusahaan untuk menakut-nakuti masyarakat di sekitar area tambang.

Selama ini, sebut dia, masyarakat selalu berada pada pihak yang lemah dan tiba berani menuntut hak-haknya kepada perusahaan.

“Banyak contoh di mana tanah masyarakat dibayarkan dengan ganti rugi yang murah oleh perusahaan tambang maupun perkebunan,” ujarnya.

Dugaan perusahaan tambang menggunakan jasa kelompok bersenjata api terungkap dalam dialog soal sengketa agraria yang digelar KAHMI di Unlam, baru-baru ini. Adalah anggota Komisi III DPRD Kalsel Ibu Sina yang memperlihatkan foto sekelompok pria berpakaian preman membawa senjata api laras panjang mengawal pengerukan batu bara, di Kabupaten Balangan.

Kelompok sipil bersenjata api itu tidak seperti aparat TNI maupun Polri. Selain tidak mengenakan seragam, fisik kelompok itu tidak tegap maupun atletis.  Bahkan, rambut mereka gondrong.

“Kami khawatir cara-cara yang dilakukan perusahaan seperti itu justru memancing emosi masyarakat, sehingga berbuat nekad dan ujungnya terjadi konflik seperti di daerah lain,” kata Syafaruddin, ketua komisi I DPRD Kalsel.

Dia mendesak perusahaan tambang dan perkebunan menghentikan penggunaan jasa pihak ketiga tersebut. “Jelas dengan cara itu, perusahaan sengaja membuat masyarakat takut dan tidak macam-macam,” cetusnya.

Nasrullah menambahkan, sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan  cukup besar. Mayoritas kejadian tersebut merugikan masyarakat sekitar. Mulai murahnya ganti rugi, hingga bencana alam yang silih berganti berdatangan karena rusaknya lingkungan.

Berdasar data yang masuk ke Komisi I DPRD Kalsel, selama kurun waktu 2011 terdapat 30 sengketa lahan  baik pertambangan batu bara maupun perkebunan sawit dengan masyarakat. Dari jumlah tersebut, hanya tiga kasus yang sudah diselesaikan dengan baik.

Syafaruddin mengingatkan, banyaknya kasus sengketa lahan di daerah ini perlu menjadi perhatian semua pihak, khususnya para pemegang kebijakan untuk arif dan cepat menyelesaikan masalah itu. “Jika terus ditutup-tutupi maka akan sangat berbahaya,” pungkasnya.

Lain lagi di Tanahlaut. Dwitho Frasetyandi, manajer kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, mengungkapkan sebuah perusahaan tambang batu bara di Desa Pandansari di wilayah Kintap tidak hanya mengerahkan warga sipil yang dilengkapi senjata. “Mereka juga menggunakan armada yang di salah satu bagian truk ada logo TNI,” bebernya.

Disebutkan Dwitho, dengan menggunakan jasa kelompok bersenjata, perusahaan itu mencaplok lahan milik perusahaan lain. Meski aktivitas penambangan diduga ilegal, perusahaan itu dengan leluasa melakukan aktivitas pertambangan.

Selama ini, lanjut dia, baik masyarakat maupun aparat kepolisian terkesan takut melakukan penangkapan lantaran mereka menggunakan angkutan berlogo TNI dan selalu dilakukan pengawalan. “Bagaimana mau menangkap, transportasi yang digunakan berlogo TNI,” ucap aktivis lingkungan itu..

Laporkan

Polda Kalsel mengaku tidak mengetahui adanya sekelompok orang berpakaian preman bersenjata api mengawal perusahaan tambang dan perusahaan perkebunan. “Kalau memang benar ada, hendaknya segera dilaporkan ke polisi,” kata Pjs Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Aby Nursetyanto kepada Bpost.

Meski begitu, sebut dia, pihaknya akan segera melakukan penyelidikan apakah kelompok bersenjata api itu polisi atau bukan. Aby menegaskan, aparat kepolisian tidak dibenarkan melakukan pengawalan seperti itu.

“Sesuai ketentuan polisi berpakaian preman tidak boleh membawa senjata laras panjang. Jika yang melakukan pengawalan seperti itu memang dari kepolisian, tentu oknum tersebut akan kita tindak tegas,” ujarnya.

Kakanwil BPN Provinsi Kalsel Sriyatno khawatir penggunaan jasa pihak ketiga  oleh perusahaan tambang dan perkebunan bisa memicu konflik agraria. Menurut dia, terjadinya konflik agraria karena tidak terjalinnya hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

“Hal itu lah yang kemungkinan akan terjadi di Balangan. Kebiasaan penyelesaian konflik dengan cara damai dan menggunakan ganti rugi, itu sifatnya sementara.  Seharusnya ada pendekatan secara sosial ekonomi sehingga tercipta ikatan sosial yang saling membantu,” katanya.

Terjadi sengketa agraria dapat berujung pada disharmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Hal ini, jelas Sriyatno, terjadi karena beberapa sebab. “Perhatikan analisa kebutuhan ruang tanah dalam menetapkan kebijakan investasi –pencadangan tanah, izin lokasi, IUP, SK, hak– di antaranya jadi saasaran dalam penyelesaian konflik,” ujarnya. (coi/ncl/kur)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s