Pegawai Perempuan Diliburkan

Setwan Balangan Antisipasi Massa

PARINGIN, BPOST – Sehari menjelang putusan DPRD Balangan suasana di berbagai objek vital di Balangan justru terlihat sepi. Pengamanan dari anggota kepolisian di kantor bupati, DPRD dan kejaksaan, serta kompleks rumah dinas pejabat Balangan justru berkurang.

Bila sebelumnya hampir satu pleton polisi melakukan pengawalan di masing masing wilayah kemarin tampak hanya beberapa orang saja yang berjaga.

Situasi itu juga mempengaruhi masyarakat dan PNS di Balangan untuk tetap bekerja dan beraktivitas seperti biasa.

“Hari ini kami merasa biasa saja, mungkin besok (hari ini) baru akan ramai. Tapi saya tetap akan berjualan juga toh masih jauh dari gedung DPRD,” kata salah satu pedagang makanan yang dekat dengan gedung DPRD Balangan, Rabu (1/2).

Sementara untuk mengantisipasi keamanan para staf sekretariat DPRD Balangan mwngambil kebijakan meliburkan para pegawai perempuannya.

“Untuk pegawai perempuan di sekretariat diliburkan besok karena takut ada apa apa, kalau yang laki-laki tetap bekerja,” ujar salah satu staf sekretariat DPRD balangan.

Hingga kemerin, rapat internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balangan kembali menemukan jalan buntu mengenai putusan apa yang akan diambil dalam menyingkapi persoalan sengketa Pemilukada 2010.

“Rabu (2/2) pagi sekitar pukul 08.00 Wita, rapat dilanjutkan. Pukul 10.00 Wita, akan kita beritahukan kepada massa yang datang ke DPRD Balangan,” kata Ketua DPRD Balangan, Zainuddin ditemui usai rapat, Rabu sore.

Disinggung penyebab silang pendapat, Zainuddin enggan membeberkan. “Yang jelas tiga opsi seperti yang diberikan kemarin, serta beberapa wacana lainnya,” tutur politisi PPP itu.

Hingga kemarin sore beredar kabar, DPRD akan mengambil keputusan sesuai dengan surat yang dikirimkan Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Sekretaris Daerah Kalsel, HM Muchlis Gafuri.

“Ketua DPRD baru saja menerima surat jawaban konsultasi DPRD Balangan dari gubernur. Kemungkinan surat itu akan menjadi dasar dalam mengambil keputusan,” kata salah satu sumber BPost di DPRD Balangan.

Zainuddin pun tak membantahnya. Dia mengaku surat itu baru dia terima siang kemarin, setelah sebelumnya DPRD melayangkan surat konsultasi pada 25 Januari 2012 lalu.

“Memang ada surat dari gubernur. Surat itu akan kita bawa pada rapat internal besok,” tandasnya.

Mengenai isi surat itu, sumber BPost menyebutkan hal itu menyangkut tugas dan wewenang DPRD Balangan terhadap kedudukan hukum bupati dan wakil untuk mengangkat atau memberhentikan.

Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin, membenarkan Pemprov Kalsel melalui Sekdaprov Kalsel, HM Muchlis Gapuri, sudah mengirimkan surat ke DPRD Balangan.

“Terkait DPRD memberhentikan Bupati dan Wakilnya maka kami lihat dulu masalahnya, apakah ada kaitannya. Kewenangan pemberhentian kan ada di Mendagri,” jelasnya. (has)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s