Menggugat Hak Terampas

LEMAH dan terkebelakang. Pandangan itulah yang masih melekat pada masyarakat adat di seluruh Indonesia. Menyakitkan memang, tapi itulah yang terjadi sampai sekarang. Sepertinya, pandangan negatif terhadap masyarakat adat tersebut sengaja dilestarikan.

Sejarah sudah mencatat. Di masa Rezim Orde Baru, masyarakat adat sangat “teraniaya” baik secara politik, kultural maupun ekonomi. Dibungkus dalam berbagai kebijakan, negara secara nyata telah mengambil-alih hak asal usul, hak atas wilayah adat, hak untuk menegakkan sistem nilai, ideologi dan adat istiadat, hak ekonomi, dan hak politik masyarakat adat. Setali tiga uang. Di Era Reformasi pun masyarakat adat masih “terzalimi”. Gilanya, hal itu tidak sajak dilakukan pemerintah dan orang-orangnya, tapi juga oleh sekelompok masyarakat lainnya, khususnya yang masyarakat berduit banyak.

Masyarakat berduit banyak ini jumlahnya makin lama makin meningkat. Bahkan mereka bertindak lebih kejam lagi. Mereka dengan seenak jidatnya merampas tanah adat dan menjadikannya kebun sawit, tambang batu bara, tambang emas, kompleks perumahan elit dan lapangan golf.

Tidak ada halangan bagi mereka. Dengan uang, mereka bisa “membeli” aparat keamanan untuk mengusir dan menghukum serta membunuh masyarakat adat yang menuntut haknya dikembalikan. Mesuji, Lampung salah satu contohnya.

Sejarah mulai mencatat. Bak efek domino, konflik horizontal di Mesuji itu menjalar ke daerah-daerah lain. Konflik antara masyarakat adat dengan pengusaha terus bermunculan. Itu terjadi karena masyarakat adat sudah bosan teraniaya. Masyarakat adat sudah tidak bodoh lagi. Masyarakat adat sudah tidak lemah lagi.

Di Kalsel hawa perlawanan masyarakat adat, Dayak, pun sudah terasa. Minggu (29/1) siang, ratusan orang yang menamakan diri warga Dayak Deyah Kampung Sepuluh, Tabalong, menggelar aksi menutup jalan tambang milik PT Adaro Indonesia, km 79 hingga km 82, di Kecamatan Haruai.

Aksi itu muncul karena perusahaan yang bergerak di bisnis batu bara ini tidak segera memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang telah mereka sampaikan sebelumnya.

Warga Dayak mengklaim Adaro telah mengambil lahan yang merupakan tanah ulayat mereka. Dalam tuntutannya, warga meminta denda adat sebesar Rp 55 miliar atas pemakaian tanah leluhur mereka sekitar 700 hektare.

Aksi serupa juga terjadi di Kabupaten Tanahbumbu. Sekitar 500 warga bersengketa dengan PT Tunas Inti Abadi. Motifnya, warga minta ganti rugi lahan sebesar Rp 7 miliar, sebagai ganti rugi atas tanah mereka.

Gugatan masyarakat Dayak ini harus disikapi secara arif dan bijaksana. Pemerintah dan aparat keamanan jangan menempatkan masyarakat Dayak sebagai musuh dan harus diperangi sampai tetes darah penghabisan. Pemerintah dan aparat keamanan juga jangan menempatkan orang berduit banyak sebagai sahabat dan harus dibela mati-matian.

Untuk itulah pemerintah dan aparat keamanan harus bersikap adil.  Keadilan itu bisa mulai dari pemerintah, yakni membuat Perda tentang masyarakat adat Dayak.

Di Indonesia, sampai saat ini tercatat baru ada tiga komunitas masyarakat adat yang yang sudah secara khusus mempunyai kekuatan hukum lewat perda, yakni Perda Nomor 32 Tahun 2001 tentang perlindungan hak ulayat masyarakat Badui di wilayah Banten, Perda Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman sebagai desa adat dan Perda kabupaten Kampar Riau tentang perlindungan hak tanah ulayat.

Dengan adanya perda itu hak-hak masyarakat  adat Dayak jadi terlindungi. Dan yang penting lagi, kearifan lokal  yang ada di tengah-tengah masyarakat Dayak akan lestari. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s