Opsi ‘Politik Penantian’ Pemilukada Balangan

Ada perbedaan cukup signifikan antara kasus sengketa Pemilukada Kabupaten Balangan dengan beberapa kasus yang terjadi di tempat lain.

Oleh : Taufik Arbain

Sengketa Pemilukada yang mendapatkan putusan MK memungkinkan penganuliran pengumpul suara terbanyak digantikan oleh pengumpul suara terbanyak kedua untuk meraih kemenangan. Dan atau terjadi pengulangan pemilukada di kawasan tertentu yang dinyatakan terjadi tindakan pelanggaran dan sebagainya.

Belajar dari kasus Pemilukada Kotawaringin Barat kasus money politic segera diselesaikan lewat Mahkamah Konstutusi (MK) di mana tengat waktu masih memungkinkan untuk menyampaikan pengaduan dan dilakukan proses hukum hingga mendapatkan hukum tetap bahwa terbukti adanya politik uang yang dilakukan lawan dengan massif dan sistemik dan menganulir kemenangan lawannya suara terbanyak pertama.

Hal ini tergambar bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan sengketa pemilukada mengacu pada perundang-undangan dalam rezim pemilu, tengat waktu dan putusan-putusannya termasuk putusan MK.

Kasus sengketa Pemilukada Balangan yang belum selesai hingga saat ini, sebenarnya sudah masuk dalam domain DPRD Balangan sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan politik dari putusan belakangan Pengadilan Negeri Amuntai yang intinya ada tindak pidana berupa money politic. Maka dalam konteks ini tidak ada kaitan dan relevan lagi dengan rezim pemilu, KPUD termasuk soal putusan MK.

Dalam konteks ini, langkah politik yang dilakukan DPRD Balangan dengan menggelar rapat dan mengeluarkan tiga opsi sudah tepat. Baik opsi yang merujuk pada pasal 81, opsi angket pada pasal 43 (b) dan opsi mendorong pasangan Syafa membawa kasus ini pada yang berwenang lebih tinggi.

Namun demikian, tuntutan keadilan, pelanggaran pemilukada dan adanya pencacatan demokrasi tetap akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat Balangan.

Hal demikian diperlukan political will DPRD Balangan sebagai representasi rakyat untuk menuntaskan permasalahan dengan memilih salah satu opsi yang berpihak pada hasil putusan hukum tetap berupa adanya money politics sebagaimana putusan pengadilan.

Sebab fakta adanya money politic bukan berupa kecurigaan-kecurigaan semata di kalangan masyarakat, sebagaimana terjadi pasca pemilukada Kota Banjarmasin.

Untuk itu DPRD Balangan bisa saja menggunakan hak angket sebagaimana bagian dari opsi kedua putusan rapat DPRD yang sudah diatur pada pasal 43 (1b) UU No 32 tahun 2004 untuk meminta dan mendengarkan, menunjukkan dokumen (fakta hukum putusan tetap) dan seterusnya, berkaitan dengan suatu masalah.

Hasil akhir dari opsi angket ini, setidaknya DPRD bisa mengambil putusan sebagaimana pasal 42 tentang Tugas dan Wewenangnya; ayat 1 (d) berisi usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah kepada Presiden melalui Mendagri.

Pertanyaannya adalah beranikah DPRD Balangan mengambil keputusan pada opsi kedua yang ditawarkannya dalam menuntaskan kasus money politic yang dilakukan salah satu pasangan kepala daerah dari putusan tetap Pengadilan Negeri Amuntai?

Dalam perspektif politik, kasus Balangan ini harus menjadi pelajaran banyak pihak, bahwa putusan pengadilan yang belakangan dikeluarkan (dua tahun), sebenarnya memiliki implikasi politik tidak baik dalam proses demokrasi.

Sebab putusan tersebut seakan menyimpan “bom waktu” menunggu saat tepat diledakkan dan melibatkan banyak pihak dalam hal ini adalah massa pemilih. Tentu hal demikian menimbulkan kecurigaan banyak pihak kepada lembaga hukum.

Belajar kasus ini, jika mayoritas DPRD sebagaimana diberitakan Banjarmasin Post (28/1) cenderung mendukung opsi ketiga bahwa dipersilakan pasangan Syafa meneruskan pada persidangan yang lebih tinggi, bukanlah langkah elegan bagi DPRD Balangan dalam menuntaskan masalah defektif demokrasi ini.

Tentu saja Syafa harus belajar dari kasus putusan pengadilan yang “tarandam” selama dua tahun dari fakta yang pernah diajukannya.

Opsi ketiga tetap tidak menguntungkan bagi pasangan Syafa dan justru memberikan ruang yang nyaman bagi DPRD keluar dari lingkaran masalah publik, sebab sangat mungkin Syafa kembali dirundung penantian putusan yang lebih tinggi setelah periode Pemerintahan Sefek-Anshar selesai.

Di luar putusan hukum dan hak angket DPRD, satu-satunya jalan menyelesaikan masalah kedua pihak bersengketa ini adalah islah. Sebab dalam politik sebagaimana dikatakan Harold Lasswel, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, kecuali kepentingan.

Tentu dengan segala syarat dan kepentingan dimaksud.

Penulis, dosen Fisip Unlam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s