Seperti Kembali ke Hukum Rimba

HARI-hari ini publik di tanah air kembali di sodori realitas versi media mengenai aneka peristiwa yang menunjukkan aksi-aksi keras sekelompok orang atas kelompok lain. Di Lampung, terjadi penyerbuan atas sebuah kampung diikuti pembakaran rumah penduduk.

Belum kering kabar itu dari perbincangan, meledak pula aksi massa di Bima, Nusa Tenggara Barat. Sangat boleh jadi, ini aksi pertama di tanah air: rakyat membakar kantor bupati mereka sendiri.

Di Jawa Barat, aksi buruh melumpuhkan lalu-lintas di jalan tol, sementara kekerasan oleh oleh perorangan atau kelompok terhadap warga dan aparat terus terjadi secara sporadis di Aceh dan di Papua. Aksi-aksi massa juga terjadi di beberapa daerah lain. Mulai dari yang terkait pelaksanaan hukuman (seksekusi) atas sengkita tanah, hingga urusan rebutan lahan usaha tepi jalan.

Benih-benih aksi massa juga sempat ada yang menebar di Tanahbumbu, Kalimantan Selatan. Aparat negara dan para tokoh kemudian bertemu dalam sebuah forum musyawarah, sebelum bentih itu berkembang lebih jauh.

Insiden demi insiden itu kemudian membangkitan pertanyaan, apa yang sesungguhnya terjadi pada masyarakat? Mungkinkah pola-pola yang digunakan dalam isniden di suatu daerah menjadi inspirasi bagi daerah lain? Bagaimana seharusnya masyaraakat bersikap?

Mungkin betul apa yang disampaikan para pakar, kekerasan massa yang kian marak ini pertanda rakyat tengah mengalami frustrasi. Hal itu terjadi karena pengaruh berbagai faktor, mulai dari lemahnya penegakan hukum, ketiadaan keteladanan dari elite, hingga faktor kemiskinan.

Rakyat semakin frustrasi sebab kondisi karut-marut itu terjadi di depan mata mereka. Selain merasakannya sehari-hari, rakyat juga melihat kondisi yang membuat frustrasi itu melalui media massa hampir setiap saat, tanpa pernah tahu bagaimana persoalan-persoalan itu dituntaskan.

Orang cenderung melihat hidup tak lagi bermakna, cenderung dinilai sangat murah, sama sekali tak dihargai martabatnya. Hal ini juga disebabkan menurunnya kualitas pendidikan kemanusiaan, baik di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat.

Di sisi lain, penegakan hukum yang tidak konsisten telah mendorong sebagian masyarakat tidak lagi menghiraukan hukum. Mereka melihat, bahwa hukum tak kunjung tegak. Praktik kolutif dan koruptif dalam proses penegakan hukum tetap terjadi.

Karena itulah, sebagian di antara masyarakat memandang lebih baik menyelesaikan dengan cara sendiri. Apalagi setelalah melihat realitas, nyaris tak ada sanksi ketika aksi- aksi itu dilakukan oleh massa. Massa telah berubah jadi kelompok paling benar dan menjadi hukum itu sendiri.

Maraknya aksi kekerasan massa juga dipicu oleh terlalu seringnya tokoh bangsa “berantem” dan berdebat tanpa ujung, sehingga terkesan bahwa itulah kultur bangsa kita hari-hari ini. Selain itu aparat penegak hukum saat ini tak lagi memiliki wibawa.

Jika dicermati, aksi-aksi massa  ini berpangkal dan sekaligus merupakan  kombinasi dua hal. Pertama, masyarakat merasa tidak bisa mendapatkan keadilan. Kedua, menguatnya rasa ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Karena itu, masyarakat mencari keadilan dengan cara sendiri.

Tentu saja kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Negara harus segera menunjukkan ketegasan perannya dan menegakkan wibawanya. Negara tidak boleh tunduk pada tekanan melalui aksi-aksi jalanan.

Dan, ini tampak dalam insiden di Lampung, manakala warga seakan dibiarkan menghadapi serangan warga yang kalap dari desa tetangganya. Jika peristiwa-peristiwa seperti ini dibiarkan berlalu tanpa penyelesaian hukum secara adil, maka bersiaplah kita kembali ke era hukum rimba. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s