Tiga Opsi Lengserkan Sefek

  • DPRD Balangan Masih Ragu
Sefek Effendi

Bupati Sefek Effendi - Foto: BPost

BALANGAN, BPOST- Mendekati tenggat keputusan yang makin dekat, DPRD Kabupaten Balangan sudah menyiapkan tiga opsi untuk melengserkan Bupati Sefek Effendi dan wakilnya Anshar.

Tiga opsi itu merupakan hasil kesepakatan para legislator yang melakukan pembahasan secara maraton. Mereka pun yakin dari tiga poin yang disepakati, setidaknya dua poin di antaranya bisa digunakan oleh DPRD untuk menentukan sikap terhadap Sefek.

Ketua DPRD Balangan Zainuddin menolak menjelaskan kesepakatan dewan yang menghasilkan tiga opsi. “Saya belum mau berkomentar, nanti saja lah,” ujarnya seraya.

Diikonfirmasi kebenaran adanya tiga wacana yang muncul, Ketua DPRD Balangan Zainuddin kembali enggan berkomentar. “Saya tidak bisa berkomentar lah, nanti saja,” elaknya, dihubungi, Jumat (27/1).

Sumber di DPRD Tabalong mengungkapkan, tiga opsi itu akan disampaikan pada 2 Februari mendatang. “Sesuai kesepakatan dewan, itu yang akan kita sampaikan,” ujar seorang anggota DPRD Balangan kepada Bpost.

Legislator yang mewanti-wanti namanya tak disebutkan ini pun membocorkan tiga opsi yang dipilih dewan. Opsi pertama sebut dia, mengkaji UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda pasal 81 ayat 1,2 dan 3. Namun, opsi ini, sebut dia, kemungkinan besar tidak akan digunakan karena terlalu biasa.

Opsi kedua, DPRD Balangan akan menggunakan hak angket untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Melalui hak angket kita ingin mengetahui dan mempertanyakan tentang putusan pengadilan kepada pemerintahan,” terangnya.

Melalui hak angket itu pula, lanjut dia, akan diperoleh kepastian soal sengketa pilkada yang dimenangkan duet Sefek-Anshar. Sengketa Pilkada itu yang kemudian dipersoalkan oleh duet Syafa. “Dari situ kita akan peroleh kepastiannya,” imbuhnya.

Sedangkan opsi ketiga, dewan mendukung putusan PN Amuntai yang intinya adanya tidak pidana berupa money politics dalam pilkada Balangan dua tahun silam. “Nah, untuk yang ini kita mempersilakan Syarifudin membawa kasus itu kepada yang berwenang lebih tinggi,” cetusnya.

Mayoritas anggota dewan Tabalong memilih opsi ketiga karena dinilai terbaik dan lebih aman, baik secara hukum maupun politik. Dewan juga meyakini poin itu bakal diterima oleh tim Syafa. “Saya pribadi juga memilih opsi itu yang diputuskan,” imbuhnya.

DPRD Balangan tampaknya tak mau terpancing dengan keinginan kelompok tertentu agar menganulir kemenangan duet Sefek-… Alasannya, masalah itu bukan lagi domainnya dewan setelah
undang-undangnya dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada 2004 lalu.

Dewan, jelas dia, bisa melengserkan bupati dan wakilnya jika yang bersangkutan melanggar aturan yang berlaku. “Misalnya kalau terlibat korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Nah, kalau itu, DPRD bisa melengserkannya,” sergahnya.

Jadi, sebenarnya yang berhak membatalkan kemenangan pemilukada itu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena KPU yang mengensahkan, otomatis mereka pula yang harus membatalkannya.

KPU Balangan sendiri hingga kini masih menutup diri terkait sengketa pilkada. Kabarnya, Ketua KPU Riza Rihadi baru akan mengambil sikap, sehari sebelum DPRD menentukan sikapnya pada 2 Februari nanti.

Syarifudin-Fachrurazi (Syafa) yang maju dalam Pemilukada melalui jalur independen ngotot mendesak DPRD tetap pada putusannya yakni membatalkan pencalonan Sefek-Anshar (SA).

“Kita ingin putusannya cuma satu yakni membatalkan kemenangan pasangan Sefek dan Anshar karena telah terbukti politik uang,” tandas Syarifuddin.

Kata dia, sudah jelas pasangan Sefek-Anshar terbukti melakukan politik uang untuk meraih kemenangan. Hal itu dibuktikan oleh putusan PN Amuntai. “Kenapa DPRD ragu-ragu, ambil sikap tegas untuk membatalkan kemenangan Sefek-Anshar,” tandasnya.

Apalagi, lanjut dia, jelas-jelas Ketua MK Mahfud MD menyatakan DPRD memiliki wewenang melakukan pemberhentian kepala daerah.

Putusan DPRD itu merupakan yang ketiga kalinya sebelumnya pada 10 Agustus 2010, dewan berjanji melakukan pemberhentian. Kemudian pada 2011 di depan unsur muspida Balangan, dan terakhir pada 18 Januari 2012.

Syarifuddin khawatir putusan DPRD pada 2 Februari nanti tidak sesuai keinginan masyarakat Bumi Sanggam. “Saat ini saya masih meredam emosi masyarakat, Saya masih percaya sepenuhnya kepada DPRD. Tapi kalau rakyat terus dibohongi, jelas akan marah,” tandasnya.

Kata dia, KPU atau yang lainnya tidak punya hubungan terkait kecurangan yang dilakukan Sefek-Anshar, sehingga yang berwenang adalah DPRD. Hal itu berdasar PP Nomor 6 tahun 2005 pasal 111 ayat 7 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah.

“Pasal itu berkait pemilihan melakukan kecurangan bisa dibatalkan dengan bukti putusan pengadilan, dan bisa dibatalkan oleh DPRD,” ujarnya.

Sementara partai politik yang yang mendukung pasangan Sefek-Anshar mulai mengambil sikap. Partai Bintang Refornasi (PBR) akan meninjau kembali dukungannya terhadap pangan tersebut. “Kalau kasus itu benar berjalan sesuai hukum, kita akan tetap mendukung. Tapi, bila terbukti ada unsur pidana saat pilukada, terpaksa kita akan mengevaluasi dukungan,” kata Ketua DPC PBR Balangan, Zainal. (ril)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s