Tetuha Minta Kalsel Tidak Gentar

Rudy Instruksikan Sanggah Putusan PTUN

BANJARMASIN, BPOST – Sikap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang ‘menghentikan’ gugatan dalam kasus pencaplokan Pulau Larilarian, justru membakar semangat warga Kalsel. Perlawanan akan terus dilakukan agar pulau yang berada di Kabupaten Kotabaru itu segera dikembalikan ke provinsi ini

Dorongan agar terus melawan dilontarkan Ketua Himpunan Tetuha Urang Banjar (HTUB) di Jakarta, Moebramsyah. Dia meminta warga Kalsel terutama pemerintah daerah tidak gentar meski Kemendagri selalu menang saat melawan gugatan dalam kasus serupa.

“Jangan gentar dan lantas mundur atau putus asa karena gugatan di PTUN tidak diterima. Kemendagri harus tahu bahwa Kalsel berbeda dengan daerah lain. Data yang dimiliki Kalsel lebih lebih kuat dan lengkap,” ucapnya.

Moebramsyah mengatakan, perlawanan lebih baik difokuskan pada  gugatan yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA).

Diharapkan,  Kalsel menang sehingga Pulau Larilarian bisa kembali dari Majene, Sulbar.

Selain karena data yang lengkap, harapan itu muncul karena ada urang Banua yang menjadi hakim agung yakni H Abdurrahman.

“Saya sudah berulang kali mendiskusikannya. Pak Abdurrahman juga berkeyakinan gugatan Pemprov Kalsel terhadap Permendagri Nomor 43 Tahun 2011, akan dimenangi Pemprov Kalsel. Pak Abdurrahman selalu siap membantu perjuangan itu,” tegas Moebramsyah.

Dorongan juga diberikan Wakil Ketua Pansus Pulau Larilarian DPRD Kalsel, Burhanuddin. Dia menyatakan DPRD akan selalu membantu tim pemprov menyelesaikan masalah itu melalui jalur hukum. “Jika ada data yang kurang, kami akan berusaha mencarikan agar bisa lengkap dan kuat,” ucapnya.

Selain itu, Pansus juga berencana menemui Mendagri Gamawan Fauzi untuk mendengarkan secara langsung tentang  dasar penerbitan Permendagri Nomor 42 Tahun 2011.

Sedangkan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kotabaru, Sugian Noor mengharapkan tim pemprov melibatkan pengacara di Jakarta. “Itu bukan karena tidak percaya terhadap pengacara yang ditunjuk pemprov, tetapi mereka kan ‘tinggal’ di Jakarta sehingga mengetahui seluk beluk MA dan bisa lebih intensif memantau,” tegasnya.

Sanggahan

Terkait putusan PTUN, Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin telah menginstruksikan agar tim pemprov melalui kuasa hukum, H Masdari Tasmin melayangkan sanggahan.

“Ada waktu 14 hari setelah putusan untuk melakukan sanggahan, maka kami manfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan perlawanan,” ucapnya.

Menurut Rudy, alasan PTUN tidak memiliki kewenangan, janggal. Pasalnya, meski objek yang dipersengketakan adalah peraturan -bukan keputusan– tetapi isinya adalah keputusan Mendagri Gamawan Fauzi menetapkan Pulau Larilarian masuk wilayah Majene.

Berdasar analisis yang dilakukan tim pemprov yang terdiri atas praktisi dan akademisi hukum itu, PTUN memiliki kewenangan.

“Dua upaya sama-sama jalan. Sanggahan ke PTUN terus dilakukan, uji materi juga terus dilakukan,” tegasnya.

Saat dihubungi, Masdari mengungkapkan pada Kamis (26/1), dirinya ‘terbang’ ke Jakarta untuk menyampaikan sanggahan itu. “Kami keberatan dengan pertimbangan hukum dari PTUN DKI Jakarta bahwa objeknya peraturan, sehingga  wewenang MA. Kami berkeberatan dengan mengajukan alasan-alasan. Di antaranya, PTUN berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas dasar Pasal 53 UU PTUN,” ujarnya.

Tentang gugatan uji materi ke MA, Masdari mengatakan sudah menerima nomor perkaranya yakni 01/2012. “Semoga saja pada tahun ini, perkara yangi kali pertama dibahas adalah gugatan kita,” kata Masdari. (sah/has/coi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s