Terlanjur Beri Izin Gudang

BANJARMASIN, BPOST – Kebijakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Banjarmasin untuk melarang truk masuk kota pada Juni mendatang, terancam gagal.

Penyebabnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengaku tak bisa menertibkan gudang dalam kota dengan alasan tidak adanya koordinasi antara mereka dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM). Sementara BP2TPM ternyata juga telah mengeluarkan perpanjangan izin gudang, meski letaknya berada di dalam kota.

“Kenapa diajak ke lapangan tidak mau. Pengawasan kan dari Disperindag. Izin kan harus tetap diproses, kalau tidak kita yang salah,”

SURATNO
Kabid Perizinan

Berdasarkan data BP2-TPM, ada 15 gudang yang terdaftar. Empat merupakan izin baru, 11 gudang lainnya merupakan izin perpanjangan gudang. Untuk empat izin baru, yakni atas nama PT Indocitra Niaga Jaya, PT Doa Utama Sinar Batuah, PT Batu Apuh Jaya Perkasa dan PT Arjuna Wahana Putra letaknya berada di Lingkar Selatan.

Dan untuk izin perpanjangan, hampir semua gudang terletak di dalam kota. Bahkan, izin perpanjangan berlaku hingga lima tahun ke depan, hingga 2016. Ini sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Biaya Administrasi Penyelenggaraan Tanda Daftar Gudang dan Surat Keterangan Tempat Penyimpanan.

Sebanyak 11 gudang yang melakukan perpanjangan izin, antara lain terletak di Jalan Ratu Zaleha, Pasar Baru Permai, Jalan Malkon Temon, Jalan Belitung, Jalan Bumi Mas Triutama, dan Jalan Veteran.

Ketika disinggung tak ada koordinasi antara Disperindag dan BP2TPM, Kabid Perizinan Jasa Usaha, Suratno menyanggahnya. Untuk perpanjangan izin menurutnya selalu mengajak pihak Disperindag untuk berkoordinasi, termasuk mengajak ke lapangan. Suratno menjelaskan, semua perizinan yang diterbitkan ke BP2TPM pun selalu dilaporkan kepada Disperindag.

“Kenapa diajak ke lapangan tidak mau. Pengawasan kan dari Disperindag. Izin kan harus tetap diproses, kalau tidak kita yang salah,” tegasnya.

Mengenai penertiban gudang yang semenjak 2009 lalu tidak boleh di dalam kota, dia mengatakan dalam Perda yang ada tidak disebutkan bahwa lokasi memang harus di Lingkar Selatan. Pihaknya hanya menjalankan permohonan perizinan dan hal tersebut sudah sepengetahuan dari pihak Disperindag.

Mengenai surat yang dilayangkan Disperindag, Suratno mengatakan sudah menerima surat yang dilayangkan, dengan nomor 501/496.01/Perindag/2011 tertanggal 5 Desember 2011 yang menyatakan permohonan untuk menghentikan penerbitan perizinan pergudangan dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Kadisperindag, Syafril Azmi tetap berpendapat masih adanya gudang hingga 2016, karena tidak adanya koordinasi antara BP2TPM dan Disperindag. Dia mengatakan semenjak 2009 lalu, untuk pendirian gudang sudah tak diperbolehkan di dalam kota.

“Sudah sejak 2009 lalu gudang tidak boleh di dalam kota. Sekarang yang jadi permasalahan perpanjangan perizinan dan itu kewenangan BP2TPM,” pungkasnya.(dia)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s