Korban Baru Swakelola DAK Pendidikan

“Sekolah Kembali Kelola DAK Pendidikan”, headline menarik ditampilkan Harian Banjarmasin Post 11 Januari 2012. Akankah mengulang tragedi 2009?

Oleh : Samsul, S.Sos

Besarnya alokasi dana pendidikan dalam anggaran belanja pembangunan membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI harus memutar otak menerapkan strategi yang efektif. Termasuk soal Dana Alokasi Khusus Pendidikan (DAK).

Pada anggaran 2009 dan 2010 DAK Pendidikan sempat dilaksanakan dengan metode swakelola. Namun apa lacur kalau kemudian kebijakan ini menuai banyak masalah dan menelan korban. Selain masalah keterlambatan turunnya anggaran, soal terlambatnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan.

Di sisi lain keterbatasan kemampuan SDM di sekolah yang memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah menggiring pelaksana swakelola ke ranah hukum. Tidak sedikit kepala sekolah yang terpaksa mendekam di hotel prodeo karena terperangkap penyalahgunaan dana DAK Pendidikan.

Diulas berbagai banyaknya penyimpangan dana DAK Pendidikan 2009 dan 2010 adalah karena minimnya pengetahuan dan kompetensi pelaksana swakelola, khususnya para Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab. Di sisi lain ada juga yang menyebutkan bahwa ini terjadi karena kelemahan juklak dan juknis.

Pertanyaannya sekarang pantaskah semua kesalahan ditanggung pelaksana swakelola. Analogi sederhana! Apa jadinya kalau kita memberikan uang senilai Rp 1 juta kepada anak umur lima tahun? Ketika anak tersebut membeli sebungkus permen dengan harga Rp 1 juta, siapa yang patut dipersalahkan? Jelas yang harus dipersalahkan orangtua yang memberi uang tanpa menghiraukan pemahaman si anak akan nilai uang.

Sekarang setelah proses pelaksanaan DAK pendidikan 2011 dikembalikan kepada proses pemilihan penyedia dan masih menghadapi masalah yang sama terkait keterlambatan akibat terlambatnya juklak dan juknis, proses dikembalikan kepada mekanisme swakelola. Akankah tragedi tahun 2009 dan 2010 akan terulang?

Pokok soal sebenarnya bukanlah pada metode pelaksanaan. Dengan penyedia atau swakelola tetap dapat menghasilkan output yang diharapkan selama prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah dijadikan ukuran dan pedoman.

Persoalan keterlambatan pelaksanaan DAK Pendidikan selama ini terletak pada penerbitan juklak dan juknis dan penganggaran. Untuk 2012 juklak dan juknis telah terbit lebih awal semoga ini pertanda bahwa sistem telah diperbaiki.

Tentang Swakelola

Sebagian besar pelanggaran adalah ketidakmengertian kepala sekolah terhadap prosedur swakelola. Untuk mengantisipasi ini perlu dilakukan langkah-langkah komprehensif meningkatkan kompetensi terhadap kepala sekolah tentang swakelola.

Selain itu ada beberapa kesalahan umum tentang swakelola. Pertama; dikotomi antara swakelola dengan pemilihan penyedia. Padahal dalam proses swakelola dimungkinkan pemilihan penyedia.

Pasal 3 Perpres 54/2010 menegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Kata dan/atau mengindikasikan kumulatif alternatif, sehingga salah kalau ada pemahaman dalam swakelola tidak diperlukan penyedia, kontrak, lelang ataupun seleksi.

Kedua; swakelola pemahaman bahwa setiap pengadaan barang/jasa dalam swakelola adalah pengadaan langsung yang cukup dilengkapi kwitansi/nota saja. Pemahaman simplikasi ini banyak menjerumuskan pelaksana swakelola ke dalam pasal merugikan negara atau korupsi.

Swakelola adalah pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Sehingga ada tiga tipe swakelola dalam pasal ini yaitu tipe 1 : oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab anggaran. Tipe 2 : instansi pemerintah lain dan tipe 3: oleh kelompok masyarakat.

Bagi DAK pendidikan swakelola yang dilaksanakan oleh sekolah negeri, yang merupakan satker atau instansi pemerintah, termasuk dalam tipe 1. Sedangkan untuk sekolah swasta termasuk dalam tipe 3. Perbedaan tipe ini berdampak terhadap standar operasional prosedur yang berlaku. Meski merujuk pada juklak dan juknis yang sama namun keduanya berbeda perlakuan.

Dari pengertian swakelola dapat dilihat runtutan pelaksanaan didahului dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahap akhir terdapat tugas pelaporan.

Karena sangat detail maka pelaksanaan swakelola memerlukan kemampuan manajerial pengadaan barang/jasa yang jauh lebih baik dibanding hanya melalui pemilihan penyedia. Ini pula makna dari swakelola diletakkan pada pilihan pertama dalam metode pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Tidak ada pilihan selain mengupayakan peningkatan kompetensi pelaksana swakelola. Pihak sekolah yang selama ini sangat jauh dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah, harus didorong untuk mengikuti bimtek pengadaan barang/jasa.

Bahkan idealnya kepala sekolah, sebagai penanggungjawab pelaksanaan swakelola, harus memiliki sertifikat ahli pengadaan. Untuk keperluan bimtek Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) telah menyusun standarisasi bimtek pengadaan barang/jasa yang telah teruji.

Jangan sampai niat baik tentang percepatan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan justru memakan korban dari entitas pendidikan itu sendiri. Kalau bukan kita yang waspada siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi dan kalau bukan disini dimana lagi.

Penulis, trainer pengadaan barang/jasa pemerintah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s