Dinas Pendidikan Tak Libatkan Sekolah

BANJARMASIN, BPOST – Tanpa kehadiran terdakwa Hj Neni Kurnaeni (50), yang sedang sakit, sidang dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 9.675.090.000 yang berkedok pengadaan buku perpustakaan sekolah dasar (SD) di Kabupaten Tabalong yang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, kembali dilanjutkan, Senin (16/1) siang.

Sidang yang dipimpin majelis hakim Susi Suptati, menghadirkan lima saksi yaitu Rusmini, Saukani, H Rusdi Majedi, Farid dan Yusuf Ahmadi yang semua merupakan kepala SD yang menerima bantuan dana DAK tersebut.

Di hadapan majelis hakim dan terdakwa, H Syaiful Yazan (55) mantan Kabid Dikdas yang sekaligus pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek tersebut, kelima saksi mengaku tidak mengetahui proyek pengadaan buku, mebeler dan pembangunan perpustakaan di 52 SD di wilayah Tabalong yang masing-masing sekolah diperkirakan mendapatkan anggaran Rp 90 juta-Rp 100 juta.

Menurut mereka, saat sosialisasi di pendopo Saraba Kawa di Pemkab Tabalong, baik kepala dinas pendidikan maupun terdakwa tidak pernah melibatkan pihak sekolahan dalam pengadaan buku dan sekaligus perlengkapannya itu.

Lebih lanjut, pria yang menjabat Kepala SD Bangkiling itu mengatakan, termasuk jumlah buku yang harus diterima, mereka juga tidak mengetahui secara persis.

Dia baru tahu setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong yang menurut catatan harus menerima sebanyak 9.080 buku, namun hanya terima 7.208 buku.

Keterangan lain disampaikan Farid yang menjabat Kepala SD Hampalang. Dia rela mengangkut sendiri 8.840 buku dari Bangkiling ke Hampalang yang jaraknya lebih dari 1 kilometer tersebut.

“Karena kami ingin segera memiliki buku di perpustakaan dan siswa bisa menggunakan buku tersebut, kami rela mengangkut dnegan biaya sendiri. Besarnya Rp 150 ribu,” terangnya.

Bahkan sidang bakal dilanjutkan minggu depan dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi lain yang bakal dihadirkan JPU, untuk didengar keterangannya guna mengungkap kasus tersebut.

Adapun Direktur PT Bagus Tirta Wardana, Hj Neni Kurnaeni, menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dimas SH, sedang mengalami gangguan kesehatan. Tim penasehat hukum yang dipimpin Abdul Basit, bahkan mengajukan pembantaran buat kliennya, untuk menjalani perawatan medis.(coi)

One thought on “Dinas Pendidikan Tak Libatkan Sekolah

  1. Itu baru dari jumlah sudah kurang , apalagi kalau kita lhat dari kwalitas, jau dari memenuhi syarat, untuk itu lah kedepan semua insan buku harus ikut serta dalam mengwal pengadaan-pengadaan buku, baik itu untuk sekolah maupun untuk perpustakaan, Kalau kita perhatikan semua pengadaan buku melalui DAK itu bermasalah, semoga ini jadi pelajaran berarti bagi semua panitia-panitia pengadaan buku, Jangan lagi seperti yang sudah-sudah, pasti anda terkenah imbas, jabatan anda di pertarukan, marwa dan martabat anda terjual, rekanan yang anda ajak kerja sama sekarang mereka sudah tiarap dan mungkin sudah lari keluar negeri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s