Atas Nama Kemaslahatan

USIA Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengaturan Angkutan Tambang dan Perkebunan sudah empat tahun. Namun, implementasinya di lapangan masih saja karut marut. Sementara di tataran pengambil kebijakan, perda ini pun disoal hingga akhirnya direvisi.

Dampak diberlakukannya perda ini memang sangat terasa, khususnya bagi warga Kota Banjarmasin. Tak ada lagi truk-truk yang mengangkut emas hitam masuk kota sembari ‘menebar’ sisa-sisa batu bara hingga mengotorkan jalan.

Warga juga tak lagi ketakutan melewati Jalan Gubernur Soebarjo (Lingkar Selatan) karena harus beradu cepat atau meliuk-liuk di antara antrean ribuan truk yang hendak masuk ke stockpile.

Sisi baik lainnya, angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan batu bara pun jauh menurun. Warga pun senang, walaupun pemko sedikit ‘kecewa’ karena pendapatan asli daerah (PAD) berkurang akibat hilangnya retribusi dari masuknya truk dan keberadaan stockpile. Tapi, itu harga yang sepadan demi kemaslahatan masyarakat.

Namun, Perda Nomor 3 tahun 2008 bukan cuma untuk Kota Banjarmasin. Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ini hanya salah satu hilir dari sebuah bisnis pengelolaan sumber daya alam. Hulunya adalah daerah-daerah tambang itu sendiri seperti di Kabupaten Banjar, Banua Anam, Tanahlaut dan Tanahbumbu.

Di daerah hulu ini lah indikasi pelanggaran terhadap perda itu masih ada. Bahkan, di Tanahbumbu sempat ada kesepakatan yang membolehkan truk pengangkut hasil tambang melewati jalan negara. Ketika kesepakatan itu dicabut, masih ada angkutan tambang yang lewat jalan negara seperti yang terpantau BPost, Minggu (15/1).

Padahal, sebelum perda ini diberlakukan, tentu sudah dilakukan sosialisasi. Kemudian, perusahaan-perusahaan tambang wajib untuk membikin sendiri jalan khusus agar armada angkutannya tidak lagi melewati jalan negara. Empat tahun berjalan, tetap saja pelanggaran masih ada.

Patut dipertanyakan adalah tugas tim pengawas pelaksana perda. Di tingkat provinsi terdiri atas Polda, Korem 101/Antasari dan Pemprov yang diwakili dinas perhubungan komunikasi dan informasi (dishubkominfo). Sementara di level kabupaten dan kota adalah jajaran polres atau polresta, kodim dan dishub.

Anggaran untuk pengamanan perda pun cukup besar. Pada 2011 lalu mencapai Rp 3 miliar dan sudah disalurkan kepada tim pengawas kabupaten dan kota. Lantas siapa yang salah atau siapa yang tidak bertugas dengan betul-betul?

Kalau yang dicari siapa yang salah, persoalan ini tidak bakal selesai. Ketika pemprov menyoal tim pengawas dari provinsi belum mendapat dukungan penuh dari tim kabupaten dan kota, maka sebaliknya mereka tentu punya alasan sendiri kenapa sampai terjadi pembiaran bahkan dibolehkan saja lewat jalan negara.

Otonomi daerah dengan sistem desentralisasi juga jadi salah satu penyebab sulitnya menegakkan peraturan yang dibikin pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyat, menimbulkan egosentrisme di kalangan pemimpin daerah.

Sebaliknya, egosentrisme jadi pilihan karena produk-produk aturan yang dibuat pemerintah pusat dan provinsi dianggap tidak memihak, tidak berimbang. Rumus ideal perimbangan memang tidak ada. Apalagi jika dilihat dari kacamata politik.

Tapi, yang bisa diterima semua kalangan adalah manakala ukurannya sesuatu yang terbaik untuk masyarakat, tanpa tendesi politis atau kepentingan individu. Untuk masalah ini, daerah lain bisa belajar dari Pemko Banjarmasin. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s