Amdal 8 Perusahaan Bermasalah

  • Kementerian LH Cabut Lisensi
  • BLHD Kalsel Tunggu Surat Gubernur  

BANJARMASIN, BPOST – Sikap tegas diperlihatkan Kementerian Lingkungan Hidup (Kementerian LH) menyikapi perusahaan yang dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)-nya diduga ‘aspal’ (asli tapi palsu).

Kementerian LH menduga Amdal delapan perusahaan di Tanahbumbu bermasalah karena diperoleh melalui prosedur yang tidak semestinya. Diduga telah terjadi ‘main’mata’ antara perusahaan dengan Komisi Amdal Tanahbumbu dalam pemberian rekomendasi Amdal.

“Kami sudah mengirim surat ke Pemprov Kalsel pada 15 Agustus 2011. Surat tersebut ditujukan kepada gubernur dan badan lingkungan hidup daerah (BLHD) Kalsel.

Isinya meminta mereka menindaklanjuti pelaksanaan pencabutan izin lisensi dari Komisi Amdal Tanahbumbu,” ungkap Staf Khusus Bidang Kerja Sama Eksternal dan Program Khusus Menteri LH, Gusti Nurpansyah kepada BPost, Selasa (23/8).Selain itu, kementerian yang dipimpin urang Banua, H Gusti Muhammad Hatta itu meminta dilakukan evaluasi ulang terhadap seluruh Amdal yang dimiliki perusahaan pertambangan dan perkebunan di Tanahbumbu. Dia juga ‘menegur’ Komisi Andal Tanahbumbu yang bekerja tidak maksimal.

“Masih banyak ditemukan perusahaan yang Amdal-nya tidak prosedural bahkan bodong. Kami menilai kinerja komisi Amdal di sana tidak maksimal. Makanya kami mencabut izinnya,” kata Nurpansyah.

Imbas dari pencabutan itu, imbuhnya, adalah tidak bolehnya perusahaan-perusahaan itu beraktivitas. Sambil menunggu terbitnya  Amdal yang sesuai prosedur, mereka harus memperbaiki kondisi lingkungan di kawasan sekitarnya.

“Dengan pencabutan dan evaluasi Amdal di daerah itu, beberapa perusahaan yang sudah beraktivitas terancam dihentikan. Ada perusahaan yang Amdal-nya tidak sesuai karena perusahaan tambang itu hanya UKL/UPL (upaya kelola lingkungan/upaya pemantauan lingkungan),” tegas Nurpansyah.

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Amdal dan UKL/UPL disebutkan UKL/UPL adalah dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib Amdal.

Saat dikonfirmasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalsel, Rahmadi Kurdi mengaku telah menerima surat dari Kementerian LH. Dia mengatakan, pencabutan itu merupakan merupakan buntut ditemukannya banyak Amdal milik perusahaan, yang tidak prosedural bahkan ‘aspal’. Amdal-amdal bermasalah itu terbit pada 2010.

“Dengan pencabutan itu maka Komisi Amdal Tanahbumbu tidak bisa lagi bekerja. Mereka juga tidak bisa mengeluarkan dokumen Amdal. Selain itu, perusahaan yang Amdalnya dicabut juga tidak bisa lagi beraktivitas karena dokumennya tidak lengkap,” kata Rahmadi.

Menyinggung tindakan BLHD menyikapi surat itu, Rahmadi mengatakan sedang menunggu surat dari gubernur Kalsel sehingga posisinya lebih kuat untuk melaksanakan rekomendasi Kementerian LH. “Nantinya, pengawasan tidak lagi dilakukan Komisi Amdal tetapi langsung oleh BLHD Kalsel. Kami akan terus memantau perusahaan yang masih nekat beraktivitas meski Amdalnya telah dicabut,” tegasnya.

Sebelumnya, saat melakukan verifikasi, BLHD mendapati delapan perusahaan di Tanahbumbu ber-Amdal ‘aspal’. Mereka bergerak di usaha pertambangan batu bara, pelabuhan khusus (pelsus) dan perkebunan kelapa sawit.

Bupati Tanahbumbu Mardani H Maming saat dihubungi melalui telpon menyatakan belum mengetahui pencabutan itu. “Saya belum tahu dan belum menerima suratnya jadi belum bisa berkomentar banyak,” tegasnya. (nic/wnd)

Amdal Bermasalah
* PT Borneo Orbit Sukses Sejati
* PT Tri Tunggal Mandiri
* PT Baramega Global Mineral
* PT Berkat Sarana Buana
* PT Bintuni Steenkol Prima
* PT Kamikawa Gawi Sabumi
* PT Total Orbit Prestasi
* PT Pharmatama Kencana

Amdal Melalui Proses
* PT Seia Mitra Mandiri
* PT Cutra Nusa Jaya
* PT Borneo Indobara
* PT Bumi Dharma Kencana
* PT Borneo Indobara
* PT Surya Kencana Asri

Sumber: Banjarmasin Post

3 thoughts on “Amdal 8 Perusahaan Bermasalah

  1. saya tak yakin amdal pertambangan sesuai aturan pasti semuanya ada apanya. yang jelas jelas merusak lingkungan hampir semua diwilayah dan sekitar pertambangan yang menderita pasti masyarakat dilingkungan itu sendir i.sbg contoh dimuara satui. hutai dipah dibabat habis disisi kanan kiri dibangun plabuhan batu bara. tak ada lagi yang dapat membenung air dari hulu apa bila musin hujan, ujung ujungnya banjar sdh pasti melanda masyarakat sekitarnya. diperparah lg aparatnya tak perduli sama masyarakat disekitarnya hanya mengejar setoran dan memperkaya diri sendiri

  2. YTH. Abah Walikoto & Jajaran serta Instansi Terkait

    Assalamualaikum Wr Wb.

    Ulun Mardani, warga Banjarmasin.

    Langsung Haja.
    Kalau jalan Lambung Mangkurat ditinggi’i demi atasi calap, bagaimana dgn nasib drainase yg ada di jalanan tsb ? Akankah ditutup aspal hingga banyu kd kawa meresap sama sekali, yaitu di belokan hotel mentari, muka wisma antasari, muka kodim (bentuk bulat sudah terlanjur tertutup aspal pingirannya), muka DPRD (ada2 bentuk kotak), muka kantor pengacara Gianto, SH?

    Saran ulun (silakan consult ke ahlinya): tolong bersihkan & tabuk dalam got2 trotoar sepanjang jalan L.Mangkurat tsb menyambung mulai hotel Mentari sampai jl.Merdeka buang ke Sungai higa rumdin Kapolda.
    Bulan lalu trotoar Merdeka malah ditabuk & timbun BUNTU oleh PLN.

    Sabujurnya ada drainase tumatan bahari tapi diBUNTU oleh bangunan GARDU TRAVO PLN berbatasan Plaza Telkom. Drainase tsb menyambung mulai halaman belakang DPRD- Mandiri Syari – Gianto smp menyebarang ke mesjid Raya.

    Semoga ditandak lanjuti supaya jalan protokol kada mambari gara gara calap supan apalagi ada Masjid Raya Sabilal Muhtadin, kebanggaan kita sabarataan.

    Mudahan Pian-Pian berkah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s