Rudy Pilih Kerja di Rumah

Muchlis: Gubernur Korban Beda  Penafsiran

BANJARMASIN – Sejak diumumkan ke publik, Selasa (28/9), Gubernur Kalsel Rudy Ariffin belum menerima surat pemberitahuan penetapan dirinya sebagai tersangka  kasus dugaan korupsi pengalihan lahan eks Pabrik Kertas Martapura (PKM).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Muchlis Gafuri pun menegaskan secara institusi, pemprov juga belum menerima surat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) itu. Padahal, sejak Senin (27/9), tim Kejagung yang menangani kasus itu, berada di Banjarmasin.

“Sampai sekarang (kemarin) belum ada surat yang masuk ke kami. Pokoknya belum ada apa-apa,” ujar Muchlis , Kamis (30/9).

“Bernuansa Politik”

DEWAN Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bereaksi keras atas penetapan Rudy Ariffin sebagai tersangka. Mereka menilai ada motif politik di balik putusan Kejagung itu.

“Saya melihat motif politiknya cukup kental. Pertama, kasus itu sudah lama. Kedua, tidak tertutup kemungkinan masih terkait pilkada,” kata Wasekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy kepada BPost di Jakarta, kemarin.

Menurut Romy –sapaan Romahurmuziy– partainya prihatin dengan nasib yang dialami ketua DPW PPP Kalsel itu.

“Ini sama terkejutnya ketika kami menerima kabar ada kader yang menjadi tersangka menjelang pilpres. Jadi kalau kami tidak mengedepankan motif politik rasanya menjadi naif sebagai partai politik,” ujarnya.

Prosesnya Panjang

Analisis
M Rifqinizamy Karsayuda
Dosen Fakultas Hukum Unlam

SEORANG kepala daerah yang diduga terkait suatu kasus baru bisa diberhentikan secara sementara atau definitiff jika sudah menjadi terdakwa atau mendapat sanksi hukum yang bersifat tetap (inkracht). Hal itu diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Jika melihat proses hukum di Indonesia, penetapan status terdakwa memerlukan waktu yang lama. Proses hukumnya bisa mencapai empat hingga lima tahun.

Tentang kemungkinan wakil gubernur menggantikan posisi gubernur yang bermasalah secara hukum, tidak bisa dilakukan dengan mudah. Pasalnya, sifatnya hanya mengisi kekosongan sehingga sebatas pejabat sementara.

Apalagi status tersangka itu bisa berubah. Sewaktu-waktu penyidik bisa mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan jika bukti dianggap lemah atau tidak cukup. Jadi jangan terburu-buru untuk berpikir menonjobkan karena prosesnya panjang. Untuk pemeriksaan saja harus seizin presiden. (ll)