Gubernur Ditinggal Jemaah Haji

MASIH ingat dengan sidak rombongan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, 8 September 2010. Meski jadwal keberangkatan KM Kumala sempat ditunda 1,5 jam, rombongan tetap terlambat tiba di pelabuhan.

Hal serupa kembali terjadi saat Rudy melepas 325 warga Kabupaten HSU yang tergabung dalam Keloter I jemaah calon haji Kalsel, Senin (11/10) pagi, di Bandara Syamsudin Noor.

Menurut prosedur tetap penerimaan jemaah calon haji yang telah dijadwalkan, pada pukul 08.30 Wita seharusnya Rudy sudah melakukan pelepasan di kabin pesawat.

Para jamaah pun keheranan. Saat sudah rapi duduk di pesawat, yang terlihat hanya Bupati HSU, HM Aunul Hadi, Kakanwil Kemenag Kalsel H Abdul Halim H Ahmad Lc, Walikota Banjarbaru Ruzaidin Noor.

Rudy Pilih Kerja di Rumah

Muchlis: Gubernur Korban Beda  Penafsiran

BANJARMASIN – Sejak diumumkan ke publik, Selasa (28/9), Gubernur Kalsel Rudy Ariffin belum menerima surat pemberitahuan penetapan dirinya sebagai tersangka  kasus dugaan korupsi pengalihan lahan eks Pabrik Kertas Martapura (PKM).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Muchlis Gafuri pun menegaskan secara institusi, pemprov juga belum menerima surat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) itu. Padahal, sejak Senin (27/9), tim Kejagung yang menangani kasus itu, berada di Banjarmasin.

“Sampai sekarang (kemarin) belum ada surat yang masuk ke kami. Pokoknya belum ada apa-apa,” ujar Muchlis , Kamis (30/9).

Tim Kejagung Langsung Bergerak

Rudy Ariffin

BANJARMASIN - Sehari sebelum pengumuman status tersangka bagi Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin, Kejaksaan Agung (kejagung) telah mengirim tim ke Banjarmasin. Mereka akan memanggil para saksi kasus dugaan korupsi pengalihan lahan eks Pabrik Kertas Martapura (PKM).

Senin (27/9) malam, tim yang dipimpin Yulianto tiba di kota seribu sungai. Sedangkan pengumuman penetapan status tersangka dilakukan Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir Harahap di Jakarta, Selasa (28/9).

“Kedatangan kami ke sini membawa dua misi. Pertama, melayangkan surat pemanggilan terhadap saksi-saksi kasus PKM. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap saksi kasus kepala Badan Pertanahan Nasional Banjar (yang ditangkap di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten karena diduga melakukan pemerasan),” ujar Yulianto kepada BPost, kemarin.

Mengenai  nama saksi dan waktu pemeriksaan, dia enggan menyebutkan. “Itu teknis kita,” ucapnya sembari membenarkan adanya puluhan saksi yang bakal diperiksa.

Yulianto justru mengungkapkan timnya pernah juga mengumpulkan bukti dan keterangan di Banua terkait dua kasus tersebut.

“Bernuansa Politik”

DEWAN Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bereaksi keras atas penetapan Rudy Ariffin sebagai tersangka. Mereka menilai ada motif politik di balik putusan Kejagung itu.

“Saya melihat motif politiknya cukup kental. Pertama, kasus itu sudah lama. Kedua, tidak tertutup kemungkinan masih terkait pilkada,” kata Wasekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy kepada BPost di Jakarta, kemarin.

Menurut Romy –sapaan Romahurmuziy– partainya prihatin dengan nasib yang dialami ketua DPW PPP Kalsel itu.

“Ini sama terkejutnya ketika kami menerima kabar ada kader yang menjadi tersangka menjelang pilpres. Jadi kalau kami tidak mengedepankan motif politik rasanya menjadi naif sebagai partai politik,” ujarnya.

Nanti Malah Simpang Siur

KASUS dugaan korupsi pengalihan lahan eks Pabrik Kertas Martapura (PKM) terjadi di wilayah hukum Kejari Martapura, Banjar. Kejari pula yang menjadi eksekutor tiga terpidana dalam kasus ini. Mereka aktif memburu ketiganya.

Kepada media pun, Kajari Martapura Zulhadi Safitri sangat terbuka memberi keterangan terkait kasus ini.

Namun, saat BPost mengonfirmasi status tersangka yang disandang mantan Bupati Banjar, Rudy Ariffin, dia enggan mengomentari. Zulhadi beralasan kasus yang menjerat Rudy belum secara jelas diketahuinya.

“Nanti malah simpang siur. Kejari Martapura saat ini fokus menangkap tiga pelaku korupsi PKM yang buron,” tegasnya, Selasa (28/9) malam.