BANJARMASIN, BPOST - Ini warning bagi siswa dan pengajar di sekolah menengah atas (SMA). Hasil try out SMA di Banjarmasin yang dilaksanakan pada 24 Januari – 26 Januari 2012, jauh dari memuaskan.

Berdasar hasil Try out yang dilaksanakan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Banjarmasin, siswa yang berhasil meraih nilai standar cukup merisaukan. Siswa jurusan IPS, misalnya. Siswa IPS yang berhasil memenuhi nilai standar yakni 5,5 jumlahnya tidak sampai 30 persen.

Dari 1.863 siswa jurusan IPS, sebanyak 1.315 siswa (70,58 persen) tak mampu memenuhi nilai standar yang ditentukan. Hanya 548 siswa (29,42 persen) yang mampu memenuhi nilai akhir lebih atau sama dengan 5,5.

Hal ini berbanding terbalik dengan jurusan IPA. Dari 1.814 siswa, sebanyak 1.035 siswa (57.06) berhasil mendapatkan nilai akhir lebih atau sama dengan 5,5. Sementara yang tidak berhasil sebanyak 779 siswa. Terdiri dari 26 siswa (1,43 persen) meraih nilai lebih atau sama dengan 5,5, dan 753 siswa (41,51 persen) mendapat nilai kurang dari atau sama dengan 5,5.

M Jaya Saputra, siswa kelas XII IPS 1 SMAN 1 Banjarmasin mengaku sempat kesulitan menjawab soal mata pelajaran sosiologi. “Jawaban yang disediakan dalam bentuk pilihan ganda, sangat membingungkan, dan sulit ditebak,” tutur perain nilai tertinggi dengan nilai akhir 7,34, Senin (1/2).

Setiawan, siswa kelas XII IPS 3 SMAN 6, pun mengamini. Kata dia, soal-soal yang keluar banyak dari kelas XI dibanding kelas XII. Padahal, sebut dia, dari pengayaan pelajaran yang dilakukan di sekolah masih memprioritaskan soal-soal kelas XII.

“Soal kelas XII sedikit. Paling banyak 10 soal, selebihnya materi kelas XI,” sungutnya.

Dia juga mengaku bingung materi soal geografi yang banyak kata-kata asing. “Terus terang, kata-kata asing itu jarang muncul dan didengar siswa. Itu sangat menyulitkan kita mengerjakannya,” imbuhnya.

Kesulitan menjawab materi soal juga dialami Kurnia, siswa kelas XII IPA2 SMA7. Dia mengaku dari keseluruhan materi pelajaran yang diujikan, mata pelajaran kimia dan fisika yang dirasa sulit. Meski telah mempelajari buku soal-soal, namun karena banyaknya rumus dan hitungan, membuat Kurnia bingung.

Apalagi, sebut dia, mata pelajaran fisika dan kimia dijadwalkan berbarengan. Padahal, keduanya dirasa sulit. “Barengan satu hari, makanya sulit. Padahal, sudah latihan di buku-buku soal,” ujarnya.

Mempersiapkan ujian resmi (Ujian Nasional), sejumlah siswa yang ditemui BPost, kemarin, mengaku akan lebih menambah frekuensi belajar. Saat ini, hampir seluruh waktu siswa kelas XII diharuskan oleh pihak sekolah mengikuti pengayaan materi pelajaran.

Selain pengayaan dan bimbingan belajar di sekolah, tidak sedikit siswa terpaksa frekuensi belajar dengan mengikuti bimbingan belajar di lembaga-lembaga pendidikan nonformal. “Selama empat hari dalam seminggu (Senin-Kamis) saya mengikuti bimbangan belajar di lembaga yang mengadakan kegiatan itu,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 2 Marwani mengaku menerima banyak keluhan siswanya di kelas IPS atas materi soal dalam try out yang dominan dari kelas XI . “Ya, salah satu faktornya itu yang membuat anjlok nilai siswa. Selain juga karena persiapan yang belum maksimal,” ujarnya.

Meski begitu, sebut mantan kepala SMAN 3 ini, dengan hasil tersebut pihak sekolah bisa lebih bersiap-siap melakukan pembahasan soal. “Soal apa saja yang diperkirakan sulit dikerjakan siswa, akan dibahas oleh guru-guru,” ujarnya.

Ketua MKKS Banjarmasin Chairil Anwar mengatakan, hasil dari try out bisa dijadikan acuan untuk persiapan UN ke depan. Menurut dia, keberhasilan kelas IPA masih lumayan, sedangkan kelas IPS masih jauh tertinggal.

“Dengan hasil yang ada, kita imbau agar para guru bisa membina lebih intens. Mempelajari kembali soal-soal mana yang tidak bisa dijawab,” ujarnya.

Kadis Pendidikan Kota Banjarmasin Hesly Junianto mengatakan hasil try out merupakan evaluasi seberapa jauh penyerapan siswa atas pelajaran yang disampaikan guru-guru. Dengan hasil ini, dia meminta pihak sekolah bekerja lebih keras lagi untuk menyukseskan UN pada April 2012 nanti.

“Kinerja harus all out, untuk menyukseskan UN April nanti,” pungkasnya.

Kepala Cabang Ganesha Operation (GP) Banjarmasin dan Banjarbaru, Sumadi, hasil try out itu berdasar pemeriksaan IT langsung dari Bandung. Menurut dia, soal-soal yang diberikan sudah sesuai kisi-kisi penyusunan materi UN yang diterbitkan Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP).

Sumadi menepis banyak kesalahan lantaran dalam pembulatan lembar jawaban komputer. “Secara umum, pembulatan pada lembar jawaban sudah sesuai standar, dan bisa terlihat oleh scanner,” cetusnya.

Para siswa SMA kelas akhir dijawabkan masih akan menghadapi try out pada 6 Februari-9 Ferbruari 2012 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel. (dia)

Selasa (1/2), puluhan guru yang telah memiliki sertifikasi ngeleruruk ke kantor DPRD Banjarbaru. Mereka mengadukan kepada dewan pencairan dana yang hingga kini tak kunjung direalisasikan.

Kaspul Anwar, guru SMKN 1 Banjarbaru menegaskan, mereka datang ke DPRD untuk mendapatkan kejelasan tentang hak mereka berupa dana sertifikasi yang tidak kunjung dicairkan. “Kami berharap dewan bisa memediasi sehingga kami bisa mendapat jawaban yang jelas.

Kalau sekarang ini, simpang siur informasinya,” terangnya.

Dana sertifikasi yang tidak dibayarkan yakni untuk pembayaran selama satu kali untuk bulan Desember 2009, Desember 2010 dan Desember 2011. “Kami heran kepala selalu ada kekurangan sebanyak satu kali setiap tahun yang belum dibayarkan kepada kami,” ujarnya.

Padahal, sebut dia, di daerah lain pembayaran sisa satu bulan yang belum dibayarkan selalu dipenuhi. Dia mencontohkan Banjarmasin, Banjar dan kabupaten lainnya, tidak ada masalah. Hanya Banjarbaru yang sampai sekarang sisa dana sebesar satu bulan tak dicairkan.

Kasful mengakui, khusus pembayaran dana sertifikasi untuk Desember 2011, tidak masalah karena penjelasannya cukup beralasan. Kekurangan satu bulan untuk Desember 2011 itu terjadi karena pemko membayarkan uang sertifikasi berdasarkan PP 11/2011 yang telah mengadopsi aturan kenaikan gaji sebesar 10 persen

Namun, yang menjadi pertanyaan para guru adalah sisa pembayaran Desember tahun 2009 dan Desember 2010. Mengapa hingga kini dana itu tak juga dibayarkan kepada para guru. Padahal, untuk pembayaran 2010 Disdik Banjarbaru berjanji akan membayarkannya pada Maret 2011 lalu.

“Tapi kenapa sampai sekarang tidak ada realisasinya dan juga kejelasannya,” tandas Kasful.

Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru Tafsir mengatakan masih akan mengkonfrontir dengan Dinas Pendidikan Banjarbaru. “Kita tidak membela guru-guru atau membela Disdik. Yang kita bela adalah kebenarannya. Karena itu, kita akan undang instansi terkait diantaranya Disdik,”ungkapnya.

Sekretaris Tim Sertifikasi Dinas Pendidikan Banjarbaru, Edy Juwana mengatakan, pembayaran dana sertifikasi Desember 2010 tidak hanya terjadi di Banjarbaru tetapi juga secara nasional. Penyebabnya, sebut dia, karena ada kenaikan gaji serta kenaikan pangkat berkala.

“Kenaikan gaji dan pangkat secara berkala ini tidak terprediksi. Sedangkan, sistem anggaran sekarang tidak mengizinkan untuk melebihkan anggaran misalnya 20 persen,” jelasnya.

Edy mengaku memperoleh informasi dari Kemendiknas, dana tersebut akan dibayarkan melalui APBN-P tahun 2012 mendatang.

Sementara sisa dana sertifikasi 2010 diakuinya sudah ada dibayarkan yakni khusus untuk guru-guru TK. “Saya tak tahu persis mengapa untuk guru serfitikasi belum,” akunya.

Terkait pembayaran sisa dana 2009 yang belum dibayarkan, Edy belum bisa memastikan. Dia harus melihat datanya dan memverifikasi dulu untuk memastikan guru yang belum menerima pembayaran dana sertifikasi tahun 2009.

“Kita belum bisa pastikan. Harus lihat dulu data dan melakukan verifikasi kebenaranya,”ujarnya.(wid)

PARINGIN, BPOST – Sehari menjelang putusan DPRD Balangan suasana di berbagai objek vital di Balangan justru terlihat sepi. Pengamanan dari anggota kepolisian di kantor bupati, DPRD dan kejaksaan, serta kompleks rumah dinas pejabat Balangan justru berkurang.

Bila sebelumnya hampir satu pleton polisi melakukan pengawalan di masing masing wilayah kemarin tampak hanya beberapa orang saja yang berjaga.

Situasi itu juga mempengaruhi masyarakat dan PNS di Balangan untuk tetap bekerja dan beraktivitas seperti biasa.

“Hari ini kami merasa biasa saja, mungkin besok (hari ini) baru akan ramai. Tapi saya tetap akan berjualan juga toh masih jauh dari gedung DPRD,” kata salah satu pedagang makanan yang dekat dengan gedung DPRD Balangan, Rabu (1/2).

Sementara untuk mengantisipasi keamanan para staf sekretariat DPRD Balangan mwngambil kebijakan meliburkan para pegawai perempuannya.

“Untuk pegawai perempuan di sekretariat diliburkan besok karena takut ada apa apa, kalau yang laki-laki tetap bekerja,” ujar salah satu staf sekretariat DPRD balangan.

Hingga kemerin, rapat internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balangan kembali menemukan jalan buntu mengenai putusan apa yang akan diambil dalam menyingkapi persoalan sengketa Pemilukada 2010.

“Rabu (2/2) pagi sekitar pukul 08.00 Wita, rapat dilanjutkan. Pukul 10.00 Wita, akan kita beritahukan kepada massa yang datang ke DPRD Balangan,” kata Ketua DPRD Balangan, Zainuddin ditemui usai rapat, Rabu sore.

Disinggung penyebab silang pendapat, Zainuddin enggan membeberkan. “Yang jelas tiga opsi seperti yang diberikan kemarin, serta beberapa wacana lainnya,” tutur politisi PPP itu.

Hingga kemarin sore beredar kabar, DPRD akan mengambil keputusan sesuai dengan surat yang dikirimkan Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Sekretaris Daerah Kalsel, HM Muchlis Gafuri.

“Ketua DPRD baru saja menerima surat jawaban konsultasi DPRD Balangan dari gubernur. Kemungkinan surat itu akan menjadi dasar dalam mengambil keputusan,” kata salah satu sumber BPost di DPRD Balangan.

Zainuddin pun tak membantahnya. Dia mengaku surat itu baru dia terima siang kemarin, setelah sebelumnya DPRD melayangkan surat konsultasi pada 25 Januari 2012 lalu.

“Memang ada surat dari gubernur. Surat itu akan kita bawa pada rapat internal besok,” tandasnya.

Mengenai isi surat itu, sumber BPost menyebutkan hal itu menyangkut tugas dan wewenang DPRD Balangan terhadap kedudukan hukum bupati dan wakil untuk mengangkat atau memberhentikan.

Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin, membenarkan Pemprov Kalsel melalui Sekdaprov Kalsel, HM Muchlis Gapuri, sudah mengirimkan surat ke DPRD Balangan.

“Terkait DPRD memberhentikan Bupati dan Wakilnya maka kami lihat dulu masalahnya, apakah ada kaitannya. Kewenangan pemberhentian kan ada di Mendagri,” jelasnya. (has)

Temuan itu merupakan hasil penelitian tiga siswa kelas XII Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Barabai. Mereka adalah Doddy Rifani, Ikhsan Nazar Rahman dan Novia Apriliyani.

Ketiganya telah mempresentasikan hasil temuan itu di hadapan dewan juri pada Lomba Karya Cipta Inovasi Kompor Berbahan Energi Alternatif se-Kalimantan Selatan tingkat SLTA/SMA/MA di Tanjung, Tabalong, 9 Januari 2012 lalu.

Mereka berhasil memukau para juri di kompetesi yang digelar PT Adaro itu. “Bahan bakar ini sudah kami aplikasikan pada kompor bioetanol sederhana,” ujar satu siswa, Ikhsan, Rabu (1/2).

Bioetanol hasil sulingan air mandai itu pun berhasil membuat kompor menyala, seperti halnya minyak tanah. “Untuk menghasilkan bietanol berkadar 90 persen dari air mandai memerlukan proses waktu sekitar satu bulan, hingga bisa disuling,” tutur Ihksan.

Menurutnya, temuan mereka itu sangat berguna untuk kebutuhan bahan bakar sehari-hari dalam skala rumah tangga. Apalagi dalam kondisi kesulitan minyak tanah seperti sekarang.

“Bisa digunakan untuk memasak karena hemat biaya, sangat ramah lingkungan, aman dan bahan air limbah asinan kulit cempedak melimpah di sekitar kita,” katanya.

Kelebihan bioetanol itu, lanjut Ikhsan, tidak menimbulkan polusi. “Kuantitas energi alternatif ini juga ideal dan potensial, serta sejalan dengan usaha melestarikan lingkungan,” ujarnya.

Novia menambahkan, berdasarkan penelitian yang mereka lakukan sejak November 2011, memenuhi kriteria hemat karena mendapatkannya hanya menggunakan teknologi sederhana.

“Biaya memproduksinya ringan. Sebab bioetanol dihasilkan dari sumber daya alam hayati yang dapat diperbaharui,” ujarnya.

Kompor bioetanol buatan mereka pun cukup sederhana dan mudah dibawa. “Pembakaran kompor ini lebih efesien, karena 200 ml bioetanol dapat memasak seliter air sekitar 10 menit,” jelas Novia.

Baik Doddy, Ikhsan dan Novia mengaku bangga dan senang dengan hasil penelitian tersebut. “Penelitian ini terinspirasi dari melimpahnya buah cempedak di daerah saya, Batumadi,” tutur Ikhsan.

Satu-satunya kendala yang dihadapi, jelas dia adalah belum tersedianya alat alkohol meter di laboratorium sekolah untuk mengukur kadar bioetanol.Keberhasilan ketiga siswa tersebut tak lepas dari peran guru pembimbing mereka, yaitu Almunipah, Rita Puspa Rina dan Budi Hariapi.

“Kami tentu bangga dengan kerja keras mereka. Apalagi, sebelumnya Ikhsan dan teman-teman pernah menjuarai lomba yang sama pada 2010, saat membuat energi alternatif dari buah belimbing,” ujar Budi. (han)

Kapal bermuatan 800 ton (1.600 sak) semen itu mengalami kebocoran di bagian lambung setelah berbenturan dengan KM Taruna Putra III dan KM Permata Abadi.

Seluruh awal kapal KM Kannonsan sebanyak 13 orang berhasil dievakuasi oleh petugas Satpolair.

Menurut informasi, kejadian berawal ketika M Taruna Putra III yang berlabuh jangkar di selat Kotabaru hanyut diterjang badai sehingga jangkar terlepas.

Kapal kemudian terombang-ambing dan terseret arus deras. Kerasnya embusan angin menyebabkan KM Taruna Putra III hanyut terbawa arus tanpa bisa dikendalikan hingga akhirnya membentur KM Kannonsan yang juga berlabuh di kawasan itu.

Benturan keras yang diakibatkan terjangan badai itu menyebabkan KM Kannonsan ikut hanyut terbawa arus, berdempetan dengan KM Taruna Putra III.

Kedua kapal akhirnya membentur KM Permata Abadi yang juga sedang lego jangkar di perairan itu.

Diduga, akibatnya benturan keras dengan kedua kapal tersebut, KM Kannonsan yang berada di tengah, mengalami sobek di bagian lambung tengah, sedangkan KM Taruna Putra III penyok di lambung belakang.

Akibat kebocoran itu, KM Kannonsan akhirnya tenggelam. Seluruh awak kapal berhasil dievakuasi petugas Polair Kotabaru.

“Sudah seminggu kami labuh jangkar. Beberapa hari sebelumnya juga terjadi angin kencang, tapi kapal tidak hanyut. Baru kemarin, jangkar tidak bisa menahan tiupan angin,” ujar Mualim satu KM Taruna Putra III, Zainuddin, Rabu (1/2).

Zainuddin mengaku, akibat kencangnya terjangan angin, dia tak sempat meminta ABK menurunkan jangkar tambahan. “Seandai sempat, mungkin kapal tidak hanyut,” katanya.

Kasubsi Penjaga dan Penyelamat (Gamat) Adpel Kotabaru, Rahmad Jayadi, mengatakan mereka telah menandai titik koordinat tenggelamnya KM Kannonsan.

“Lokasi tenggelamnya kapal telah diberi tanda, karena selat ini adalah jalur kapal besar melintas,” katanya. (sah)

“Ni nah cirinya Lui. Amun nang asli tu kada dihurung samut. Bila dibuat ka kulkas kada baku atawa mangantal. Rasanya manis asli, amun dicucul lawan korek api, banyala,” ujar mamarina Palui manjalasakan. “Cuba lihati aku manyuculnya wan api,” ujar sidin handak mambuktiakan kaaslian madu bawaan sidin. Sakalinya dasar bujur malindap wayah dicucul sidin.

“Dasar bujur asli. Ayu ja ulun umpat manukar sabotol lak ai,” ujar Palui limbah malihat mamarinanya mantes manyucul wan korek.

“Pacang kada kasandangan bini ikam malam ini,” ujar mamarinanya langsung maambilakan ka botol nang sudah ba-isi madu.

“Tapi ada lagi pabidaan madu asli lawan nang palsu nang balum pian sambat lak ai,” ujar Palui lihum.

“Satahuku nang kusambat tadi sudah langkap banar, ada lagikah nang lain?” ujar mamarinanya handak tahu.

“Ada lagi lak ai. Kalu madu nang palsu itu cirinya katuju badadiaman haja, kada katahuan lih bini tuha alias basalingkuhan haja, kada dikawini,” ujar Palui lihum.

Rupanya mamarina Palui paham arah panderan anak kamanakannya itu.“Kalu ciri madu nang bujur-bujur asli pang kaya apa Lui?” ujar sidin.

“Nah kalu madu nang asli itu dasar bujuran dikawini alias asli bini anum. Dan kada kawa dibawa atawa dikumpulakan wan bini tuha, bisa dirungkau lih bini tuha….,” ujar Palui tatawa.

“Bujur banar Lui ai, kada suah aku manamui bini tuha hakun dimadu, pasti dikacaknya mun dikumpulakan,” ujar mamarina Palui mambujurakan pander palui. (bpost/fai)

Sengketa PT TIA dengan warga Sebamban Baru bermula dari adanya klaim kepemilikan status lahan oleh warga atas lahan tempat pertambangan perusahaan. Di satu pihak , perusahaan mendasarkan haknya atas izin pertambangan yang dimilikinya. Di pihak lain, warga meyakini, pencaplokan lahan mereka.

Dua kasus konflik warga dengan perusahaan di atas sesungguhnya hanyalah potret kecil yang menjadi puzzle-puzzle (teka teki) berserak atas konflik lahan di sekitar kita. Jika kita himpun akan memberikan gambaran komprehensif soal penyebab banyaknya persoalan di ranah agraria.

Memetakan Masalah

Persoalan konflik lahan tak semata bersoal dari tak becusnya BPN melakukan pengadministrasian terhadap pertanahan kita. Ia muncul dengan berbagai sebab dan motif. Setidaknya ada empat .

Pertama, disharmoni kebijakan dan multisektor pengaturan pertanahan. Di Republik ini, urusan pertanahan tak melulu urusan BPN. Berbagai instansi punya kewenangan untuk menentukan status lahan. Sebut saja Kementrian Kehutanan yang memiliki kewenangan untuk menentukan Kawasan Hutan, atau Kementrian Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha pertambangan (IUP).

Melalui kewenangan instansi-instansi itu dapat menerbitkan izin bagi perusahaan tertentu. Celakanya, banyak izin yang dikeluarkan tak dilakukan dengan melihat kondisi lapangan dan berkoordinasi dengan masyarakat dan pemda. Izin Pusat kerapkali dibuat di atas meja dan melokalisir status kawasan berdasarkan peta belaka.

Alhasil, begitu izin yang dikantongi perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha kegiatan usaha perusahaan terganjal penolakan warga sekitar. Penolakan itu rata-rata didasari keyakinan warga lahan yang akan digarap adalah lahan milik mereka.

Di lain pihak, disharmoni kebijakan soal pertanahan ini kerapkali menghadirkan konflik di internal pemerintahan. Penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan kerap tak selaras dengan Rencana Tata Ruang, baik provinsi, maupun kabupaten/kota. Menteri Kehutanan menetapkan kawasan hutan dengan segala arogansinya dan tak membangun komunikasi dengan wilayah setempat.

Faktanya, di suatu daerah di Kalsel, kawasan perkantoran pemerintahan kabupaten termasuk kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri, padahal secara de facto, kawasan itu dipergunakan untuk aktivitas perkantoran yang terus berkembang.

Kedua, administrasi pertanahan yang kacau membuat konflik lahan sulit dihindari. Baru belakangan hari BPN memiliki sistem pengadministrasian pertanahan secara elektronik. Sebelumnya, data status lahan sulit dilacak di instansi ini. Ketidakberesan pengadministrasian tak menutup kemungkinan dimanfaatkan oleh oknum tertentu di BPN untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Bobroknya pengadministrasian tanah ini membuat tumpang tindih sertifikat menjadi marak di masyarakat. Sayangnya, aparat BPN amat mudah berkilah dengan alasan data terdahulu tak ada di kantor mereka, karenanya mereka menerbitkan sertifikat baru atas tanah yang sebelumnya telah memiliki sertifikat.

Di tengah sistem hukum kita yang mengandalkan kebenaran formal, masyarakat kerap kali terdzalimi dengan rekayasa administrasi demikian. Pemilik sesungguhnya atas tanah harus gigit jari lantaran di tanah yang sama terdapat sertifikat baru beserta segala bukti pendukungnya.

Ketiga, konflik lahan tak semata hadir lantaran negara beserta aparatnya bermasalah. Ia juga hadir lantaran masyarakat belum terbangun kesadaran dan pengetahuannya soal pertanahan, termasuk alas hak atas tanah.

Keterangan kepala desa atas lahan tertentu atau segel atas tanah kerap dianggap sebagai alas hak yang sempurna atas kepemilikan lahan. Banyak pihak yang merasa cukup dengan mengantongi segel.

Padahal hanya satu bagian awal memperoleh hak yang sempurna. Ketika suatu saat ada pihak tertentu yang memiliki izin untuk menggarap lahan itu, masyarakat menjadi terpinggirkan dan kalah.

Keempat, konflik agraria juga dipicu semakin banyaknya pihak-pihak yang hendak mengambil keuntungan dari persoalan ini. Penelitian Tim Fakultas Hukum Unlam bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2007 menyimpulkan, banyaknya klaim-klaim terkait tanah ulayat oleh pihak-pihak tertentu didasari oleh motif transaksi ekonomi.

Pihak-pihak ini acapkali mengatasnamakan masyarakat lokal dengan kedok “tanah ulayat”. Sayangnya, klaim itu dimentahkan pernyataan warga sekitar bahwa rata-rata pengakuan atas keberadaan tanah ulayat baru muncul seiring hadirnya investasi di sana. Padahal salah satu karakteristik tanah ulayat adalah tanah yang dimilki secara komunal dan turun temurun untuk kepentingan masyarakat adat setempat.

Klaim atas tanah ulayat ini belakangan seakan menjadi tren di masyarakat kita untuk membangun posisi tawar dengan perusahaan yang mengantongi izin untuk berusaha di atas lahan itu. Penyelesaian secara hukum yang hampir dipastikan melemahkan warga kerap dihindari oknum-oknum tersebut. Mereka lebih senang menyulut emosi warga hingga tercapai kesepakatan yang menguntungkannya secara ekonomi.

Dengan pemetaan masalah demikian, maka konflik agraria mesti dibenahi dari hulu hingga hilir. Regulasi keagrariaan harus segera direvisi, disharmoni kebijakan dan pengaturan yang melibatkan banyak instansi mesti disederhanakan. Di lain pihak, pengadministrasian pertanahan mesti dilakukan dengan baik dan modern. Di tengah arus teknologi informasi seperti sekarang, mestinya kita memiliki cara dan pola pengadministrasian pertanahan yang mudah, efektif dan efisien. Sehingga siapapun dari kita bisa mengecek status tanah tertentu di seluruh republik ini dengan mudah.

Dan yang tak kalah penting, kesadaran publik harus dibangun agar semua orang memahami posisi dan alas haknya atas tanah-tanah (milik) mereka. Tak selalu tanah yang kita garap turun temurun adalah tanah kita, karena tanah bukan sekedar siapa yang menguasai, tapi siapa yang berhak atasnya.

*Mahasiswa Program Doktor Universitas Brawijaya

UNIVERSITAS

Kabar miring yang terjadi di Unlam ini, tentunya membuat kita kembali mengurut dada. Betapa tidak, dalam kurun waktu sepekan terakhir, berita tidak sedap menyeret-nyeret nama Unlam dalam hal ketidakberesan masalah keuangan. Pekan lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis adanya peredaran rekening liar di lingkungan perguruan tinggi kebanggaan kita ini. Dan, kini skandal gajah penyalahgunaan anggaran tiba-tiba menyeruak ke permukaan.

Dan, seperti yang diwartakan, untuk kasus terakhir, kejaksaan mengendus adanya dugaan korupsi lumayan besar di Unlam nilainya Rp 70 miliar. Penyelewengan terjadi pada sejumlah proyek pengadaan barang untuk laboratorium di Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik. Kita tentu hanya bisa geleng-geleng kepala, kalau memang benar dana puluhan miliar itu menjadi ‘bancakan’ oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di internal Unlam.

Karena kasusnya masih penelisikan, kejaksaan pun belum berani memastikan adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek di tiga fakultas eksak di Unlam tersebut. Dan, seperti pengalaman selama ini, tipikal kejaksaan bukan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja cepat dan terukur. Meski begitu, kita berharap Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam menangani kasus dugaan penyelewengan di Unlam belajar dari cara kerja KPK yang sistematis dan terukur.

Publik tentu ingin mengetahui kebenaran formal ada tidaknya tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang untuk tiga fakultas di Unlam yang nilainya cukup besar itu. Apalagi, kita ketahui dana untuk pengadaan barang itu bersumber dari APBN yang tentunya berasal dari uang rakyat. Di sinilah kejaksaan dituntut bekerja tidak ‘setengah hati’ dalam menangani kasus tersebut. Kita tidak menginginkan kasus Unlam berlarut-larut, dan mengendap di laci jaksa tanpa ada kejelasan formal.

Bukan rahasia umum kalau proyek pengadaan barang di berbagai institusi pemerintah selalu menjadi ajang korupsi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Tengok saja, proyek renovasi ruang Badan Anggaran DPR yang memicu kontroversi. Dan, belakangan terungkap anggaran Rp 20 miliar itu sangat tidak rasional dan beraroma penyelewengan.

Nah, tentu bukan tidak mungkin –meski baru sebatas dugaan– proyek pengadaan barang tiga fakultas di Unlam pun berindikasi ke arah tindak pidana korupsi. Pasalnya, hampir semua item barang untuk laboratorium itu adalah produk dari luar. Kita tentu bertanya-tanya apakah benar barang-barang itu harus didatangkan dari luar, dan tidak ada diproduksi di dalam negeri.

Kalau itu ukurannya, tentu sangatlah naif pemikiran para petinggi di Unlam yang ternyata masih berorientasi pada produk luar.

Sekali lagi, kita tidak menginginkan kasus di DPR –yang akhirnya menelanjangi kekonyolan oknum-oknum di dewan– terjadi di Unlam. Kasus gajah di Unlam kini menjadi perhatian publik di daerah ini. Masyarakat tidak tidak bisa menerima lembaga pendidik calon intelektual seperti Unlam dijadikan proyek jarahan oleh prilaku-prilaku jahat di dalamnya.

Kita yakin para founding father Unlam tentu prihatin dan kecewa dengan kondisi perguruan tinggi tertua di Kalimantan itu. Betapa tidak, Unlam kini telah terdistorsi oleh tangan-tangan jahat yang tidak lagi mengedepankan misi suci pendidikan. Unlam telah dimanfaatkan oleh pribadi- pribadi yang tidak bertangung jawan untuk mencari keuntungan secara tidak sehat.

Sudah saatnya bagi pemilik otoritas di Unlam saat ini mengevaluasi dan membenahi institusi pendidikan yang dipimpinnya. Berbagai kasus yang terjadi di Unlam adalah fakta ketidakberesan sekaligus pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kalau memang terbukti di internal Unlam ada pribadi-pribadi yang menyimpang dari koridor hukum, sudah sepatutnya diambil tindakan tegas. Unlam tidak membutuhkan tenaga terdidik yang seperti itu, tapi tenaga yang memiliki moral tinggi untuk tidak berbuat jahat terhadap institusinya sendiri. (*)

PARINGIN, BPOST - Khawatir terjadi seperti Bima, NTB dan Pangkalanbun, Kalteng, aparat kepolisian di Kabupaten Balangan, Kalsel, bersiaga penuh. Kediaman Bupati Sefek Effendi dan Wakil Bupati Ansharuddin, dijaga ekstra ketat.

Pantauan BPost, Selasa (31/1), tidak sembarang orang bisa dengan leluasa keluar masuk ke rumah dinas bupati. Warga yang ingin menemui bupati atau penghuni di rumah dinas itu harus menjalani pemeriksaan ekstra ketat dari petugas kepolisian dan Satpol PP.Pengetatan penjagaan oleh aparat kepolisian juga dilakukan di kediaman Ketua DPRD Balangan Zainuddin. Ratusan polisi bersenjata otomatis juga terlihat menjaga kantor bupati, kejaksaan negeri, dan kediaman para pejabat Pemkab di Gunung Pandau, Paringin.

Berdasar pantauan BPost, Selasa (31/1), warga yang bukan kompleks ‘Garuda Maharam” tidak mudah masuk. Mereka harus menjalani pemeriksaan beberapa kali dan ditanya maksud dan tujuannya oleh aparat. Sebanyak satu peleton petugas disebar di sekitar kompleks Garuda Maharam.

Kesiagaan aparat keamanan itu menyusul semakin memanasnya suhu politik di Balangan,  menjelang diumumkannya sikap DPRD terhadap sengketa Pemilukada 2010 silam. Kubu Syafaruddin-Fachrurazi (Syafa) disebut-sebut menebar ancaman melakukan aksi massa. Beberapa waktu sebelumnya kubu  dari calon independen yang kalah dalam Pemilukada, itu melakukan aksi massa dengan merusak beberapa fasilitas di kantor DPRD.

Itu sebabnya, Polres Balangan yang tidak ingin ‘kecolongan’, menerjunkan ratusan aparatnya  untuk menjaga sejumlah fasilitas vital di daerah tersebut. “Mulai hari ini (Selasa, 31/1), kita menyiagakan petugas di beberapa obyek vital,” kata Kapolres Balangan Ajun Komisaris Besar Polisi M Yudha Setyabudi.

Warga Balangan, khususnya para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemkab pun dibuat khawatir beredarnya ancaman aksi massa yang dilayangkan tim Syafa. Mereka takut kantor tempat mereka bekerja menjadi sasaran aksi massa.

“Kami takut, apalagi bila melihat berita di televisi aksi demo selalu berujung dengan kekerasan,” tutur, Ayu salah satu PNS.

Meski begitu, Ayu mengaku akan tetap masuk kantor pada Kamis (2/2) nanti, kecuali ada instruksi dari atasannya. “Saya akan tetap masuk. Kalau ada instruksi dari atasan untuk pulang, maka saya akan pulang cari aman,” imbuhnya.

Khawatiran juga dirasakan PNS yang berada di lingkungan Sekretariat DPRD Balangan. Mereka takut aksi massa akan berubah jadi kekerasan.  “Kemarin saat unjuk rasa, PNS perempuan disuruh pulang. Mungkin yang kedua ini lebih banyak jadi mengkhawatirkan,” pungkas salah satu staf di sekretariat DPRD Balangan.

Sebanyak 500 ratus personel polisi khusus disiapkan menjaga gedung DPRD Balangan.  Soalnya, gedung rakyat bakal menjadi titik utama berkumpulnya ribuan demonstran pendukung Syafaruddin-Fachrurazi (Syafa). Para demonstran ngeluruk ke gedung rakyat untuk mengawal putusan dewan terkait sengketa pemilukada.

Kapolres AKBP M Yudha Setyabudi mengaku sudah menerima surat pemberitahuan pengamanan dari kubu Syafa. “Surat pemberitahuan sudah masuk dan kita siap mengamankan aksi massa yang datang ke gedung DPRD Balangan,” ujarnya.

Tidak hanya para pendemo pendukung Syafa. Kabarnya, ratusan massa tandingan disebut-sebut bakal turun melakukan aksi yang sama. Tidak jelas, massa ini apakah pendukung kubu Sefek-Anshar. Namun, Yudha mengaku sudah mendapat informasi bakal turunnya massa tandingan ke gedung DPR.

Awalnya, sebut kapolres,  massa tandingan itu akan turun ke jalan karena tidak ingin para pendukung Syafa membawa-bawa nama masyarakat Balangan. Mereka tidak terima sebagai warga Balangan. “Setelah kita bujuk, massa tandingan siap membatalkan aksinya,” cetus Yudha.

Personil yang dilibatkan kata Yudha terdiri dari 221 Peronil Polres Balangan, 180 personil dari HSU, HST dan Tabalong serta 90 personil Kodim Amuntai dan 30 anggota Satpol PP Balangan.

“Mereka dipusatkan menjaga gedung DPRD Balangan, kantor bupati dan Kejaksaan Negeri Paringin,” tambahnya.

Yang jelas, massa pendemno tidak diperbolehkan masuk ke dalam halaman gedung DPRD. Hal itu lantaran pada aksi sebelumnya massa sempat melakukan hal hal yang tidak terpuji. “Jadi besok, massa tetap di luar pagar gedung DPRD agar aksi berjalan tertib,” kata Yudha.

Apapun keputusan yang disampaikan DPRD Balangan, dia berharap massa menerimanya dan mengurungkan niat bertindak anarkis. Jika aksi massa melampaui batas hukum, petugas akan melakukan tindakan tegas sesuai prosedur hukum. “Mereka anarkis, kita bertindak tegas,” tandas Yudha.

Syafa Siap

Kubu Syafa mengaku siap meneirma putusan yang disampaikan DPRD Balangan pada Kamis besok. “Tapi, kami berharap putusan itu berpihak pada rakyat dan sesuai UU yang berlaku. Jangan melenceng,” tandas Syarifuddin.

Mengenai massa yang datang Syarifuddin menjelaskan itu bukan wewenangnya karena massa datang atas kemauan sendiri bukan undangan pihaknya.

Koordinator aksi Suhardi menambahkan massa datang hanya untuk mencari keadilan atgas putusan itu. “Bila putusan itu tidak sesuai, saya tidak bisa menjamin massa akan bertindak apa karena, bukan wewenang saya lagi,” cetusnya. (arl)

Sengketa Pemilukada Balangan

2 Juni 2010: Pemilukada diikuti 3 pasangan; Syarifuddin-Fahrurazi (Syafa), Murjani H-Harnan Humaidi (MH), Sefek EffendiAnsharuddin (SA)
6 Juni 2010: KPU mengumumkan hasil pemungutan suara. Syafa meraih 14.243 suara (24,36 %), MH didukung 4.509 suara (7,71 %), SA mendapat 39.713 suara (67,93 %)
13 Agustus 2010: SA dilantik Gubernur Kalsel Rudy Ariffin sebagai bupati-wakil bupati Balangan 2010-2015. Kubu Syafa menggugat SA karena diduga melakukan politik uang.
12 Januari 2012: PN Amuntai menjatuhkan vonis 4 bulan dan denda Rp 3 juta untuk Syahril yang terbukti melakukan politik uang dalam Pemilukada. Buktinya, uang Rp 250 ribu dan kartu nama bergambar pasangan SA.
18 Januari 2012: Ketua DPRD Balandan Zainuddin menyatakan kemenangan SA bisa dibatalkan. DPRD akan mengeluarkan surat keputusan pembatalan itu.

“Beritanya tidak salah, tapi mungkin itu di sekolah lain. Kalau di SMPN 1 Banjarbaru program RSBI berjalan dengan baik. Kami siap kalau memang mau dilihat dari dekat,” ujar konsultan RSBI SMPN 1 Banjarbaru, Hesty Heryani, Selasa (31/1).
Dosen Unlam itu datang ke BPost bersama Koordinator RSBI SMPN 1 Banjarbaru, Fakhriati, dan salah seorang perwakilan komite sekolah setempat.

“Kami datang ke sini supaya Pak Gubernur tidak kecewa bahwa tidak semua RSBI di Kalsel gagal. SMPN 1 Banjarbaru adalah salah satu contoh yang sukses,” ujarnya penuh semangat.

“Tahun depan, sebagaimana target Mendikbud, kami optimistis bisa naik menjadi SBI. Saat ini apa yang kurang selalu kami benahi. Sangat disayangkan kalau semua kerja keras dan upaya kami meningkatkan kualitas pendidikan ternyata program ini dihapuskan. Jelas ini sebuah kemunduran,” ujarnya.

Disinggung tentang adanya pungutan SPP, Fakhriati tidak menampiknya. Menurutnya, hal itu dilakukan karena memang ada aturannya.

Terpisah, Kepala SMAN 1 Martapura, H Busra, mengakui pernah diberitahun kalau status sekolah mereka tak lagi RSBI. Namun dia memperkirakan, kabar itu terkait dihentikannya bantuan untuk beberapa sekolah yang menyandang status RSBI.

“Memang sejak 2010 lalu SMAN 1 Martapura dan SMAN 1 Banjarbaru sudah tidak lagi mendapat kucuran dana dari APBN sebesar Rp500 juta tiap tahun. Tapi itu bukan berarti status RSBI dicabut,” ujarnya.

Dia juga tak mempermasalahkan hal tersebut, karena Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang menghentikan bantuan kepada seluruh RSBI yang masanya sudah lebih dari lima tahun.

“Untuk Kalsel ada empat sekolah yang dihentikan, yakni SMAN 1 Martapura, SMAN 1 Banjarbaru, SMAN 1 Banjarmasin dan SMAN 7 Banjarmasin. Kesemuanya sudah lebih dari lima tahun menyandang RSBI,” kata dia.

Sebagai gantinya, lanjutnya, sekolah mereka mendapat bantuan anggaran dari APBD. “Tapi besarannya lebih kecil, yakni Rp 200 juta,” ujar dia.

Terpisah, PGRI Kalsel tetap kukuh agar pemerintah menindaklanjuti hasil evaluasi penyelenggaraan RSBI yang dinilai gagal.

“Sudah disampaikan ke pemerintah, dalam hal ini Kemendiknas, terkait saran dan keberatan dari pihak PGRI mengenai RSBI,” tegas. Ketua PGRI Kalsel, H Dahri, Selasa (31/1).

Untuk itu, kini dari PGRI termasuk PGRI Kalsel tinggla menunggu hasil tinjau dan langkah dari Kemendiknas. “Pemerintah juga sudah menyadari sendiri, menunggu hasil dari yang kami (PGRI) sampaikan saja ke Kemendiknas saja,” katanya.

Pihak PGRI Kalsel pun, disampaikan H Dahri sudah berupaya melakukan langkah terus mengimbau agar para guru memanfaatkan tunjangan profesi itu dengan maksimal. (ais/nic/kur)