Bupati Sefek Effendi - Foto: BPost

BALANGAN, BPOST- Mendekati tenggat keputusan yang makin dekat, DPRD Kabupaten Balangan sudah menyiapkan tiga opsi untuk melengserkan Bupati Sefek Effendi dan wakilnya Anshar.

Tiga opsi itu merupakan hasil kesepakatan para legislator yang melakukan pembahasan secara maraton. Mereka pun yakin dari tiga poin yang disepakati, setidaknya dua poin di antaranya bisa digunakan oleh DPRD untuk menentukan sikap terhadap Sefek.

Ketua DPRD Balangan Zainuddin menolak menjelaskan kesepakatan dewan yang menghasilkan tiga opsi. “Saya belum mau berkomentar, nanti saja lah,” ujarnya seraya.

Diikonfirmasi kebenaran adanya tiga wacana yang muncul, Ketua DPRD Balangan Zainuddin kembali enggan berkomentar. “Saya tidak bisa berkomentar lah, nanti saja,” elaknya, dihubungi, Jumat (27/1).

Sumber di DPRD Tabalong mengungkapkan, tiga opsi itu akan disampaikan pada 2 Februari mendatang. “Sesuai kesepakatan dewan, itu yang akan kita sampaikan,” ujar seorang anggota DPRD Balangan kepada Bpost.

Legislator yang mewanti-wanti namanya tak disebutkan ini pun membocorkan tiga opsi yang dipilih dewan. Opsi pertama sebut dia, mengkaji UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda pasal 81 ayat 1,2 dan 3. Namun, opsi ini, sebut dia, kemungkinan besar tidak akan digunakan karena terlalu biasa.

Opsi kedua, DPRD Balangan akan menggunakan hak angket untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Melalui hak angket kita ingin mengetahui dan mempertanyakan tentang putusan pengadilan kepada pemerintahan,” terangnya.

Melalui hak angket itu pula, lanjut dia, akan diperoleh kepastian soal sengketa pilkada yang dimenangkan duet Sefek-Anshar. Sengketa Pilkada itu yang kemudian dipersoalkan oleh duet Syafa. “Dari situ kita akan peroleh kepastiannya,” imbuhnya.

Sedangkan opsi ketiga, dewan mendukung putusan PN Amuntai yang intinya adanya tidak pidana berupa money politics dalam pilkada Balangan dua tahun silam. “Nah, untuk yang ini kita mempersilakan Syarifudin membawa kasus itu kepada yang berwenang lebih tinggi,” cetusnya.

Mayoritas anggota dewan Tabalong memilih opsi ketiga karena dinilai terbaik dan lebih aman, baik secara hukum maupun politik. Dewan juga meyakini poin itu bakal diterima oleh tim Syafa. “Saya pribadi juga memilih opsi itu yang diputuskan,” imbuhnya.

DPRD Balangan tampaknya tak mau terpancing dengan keinginan kelompok tertentu agar menganulir kemenangan duet Sefek-… Alasannya, masalah itu bukan lagi domainnya dewan setelah
undang-undangnya dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada 2004 lalu.

Dewan, jelas dia, bisa melengserkan bupati dan wakilnya jika yang bersangkutan melanggar aturan yang berlaku. “Misalnya kalau terlibat korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Nah, kalau itu, DPRD bisa melengserkannya,” sergahnya.

Jadi, sebenarnya yang berhak membatalkan kemenangan pemilukada itu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena KPU yang mengensahkan, otomatis mereka pula yang harus membatalkannya.

KPU Balangan sendiri hingga kini masih menutup diri terkait sengketa pilkada. Kabarnya, Ketua KPU Riza Rihadi baru akan mengambil sikap, sehari sebelum DPRD menentukan sikapnya pada 2 Februari nanti.

Syarifudin-Fachrurazi (Syafa) yang maju dalam Pemilukada melalui jalur independen ngotot mendesak DPRD tetap pada putusannya yakni membatalkan pencalonan Sefek-Anshar (SA).

“Kita ingin putusannya cuma satu yakni membatalkan kemenangan pasangan Sefek dan Anshar karena telah terbukti politik uang,” tandas Syarifuddin.

Kata dia, sudah jelas pasangan Sefek-Anshar terbukti melakukan politik uang untuk meraih kemenangan. Hal itu dibuktikan oleh putusan PN Amuntai. “Kenapa DPRD ragu-ragu, ambil sikap tegas untuk membatalkan kemenangan Sefek-Anshar,” tandasnya.

Apalagi, lanjut dia, jelas-jelas Ketua MK Mahfud MD menyatakan DPRD memiliki wewenang melakukan pemberhentian kepala daerah.

Putusan DPRD itu merupakan yang ketiga kalinya sebelumnya pada 10 Agustus 2010, dewan berjanji melakukan pemberhentian. Kemudian pada 2011 di depan unsur muspida Balangan, dan terakhir pada 18 Januari 2012.

Syarifuddin khawatir putusan DPRD pada 2 Februari nanti tidak sesuai keinginan masyarakat Bumi Sanggam. “Saat ini saya masih meredam emosi masyarakat, Saya masih percaya sepenuhnya kepada DPRD. Tapi kalau rakyat terus dibohongi, jelas akan marah,” tandasnya.

Kata dia, KPU atau yang lainnya tidak punya hubungan terkait kecurangan yang dilakukan Sefek-Anshar, sehingga yang berwenang adalah DPRD. Hal itu berdasar PP Nomor 6 tahun 2005 pasal 111 ayat 7 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah.

“Pasal itu berkait pemilihan melakukan kecurangan bisa dibatalkan dengan bukti putusan pengadilan, dan bisa dibatalkan oleh DPRD,” ujarnya.

Sementara partai politik yang yang mendukung pasangan Sefek-Anshar mulai mengambil sikap. Partai Bintang Refornasi (PBR) akan meninjau kembali dukungannya terhadap pangan tersebut. “Kalau kasus itu benar berjalan sesuai hukum, kita akan tetap mendukung. Tapi, bila terbukti ada unsur pidana saat pilukada, terpaksa kita akan mengevaluasi dukungan,” kata Ketua DPC PBR Balangan, Zainal. (ril)

Wa Ode Nurhayati - Antarafoto

ALIH-ALIH ingin membongkar praktek mafia anggaran di DPR lewat media televisi, anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati, justru ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi anggaran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID).

Anggota DPR asal Gorontalo itu, kini mendekam di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur sebagai tahanan KPK.

Penasihat Hukum Wa Ode Nurhayati, Jimmy Solihin, mengatakan kliennya kecewa atas penahanan yang dilakukan KPK terhadapnya.

Wa Ode masih merasa tidak melakukan kesalahan apa pun.

“Meski begitu, Wa Ode ikhlas hidup di balik jeruji besi. Terakhir, kemarin, dia sudah menyampaikan bahwa dia ikhlas. Dia merasa betul bahwa dia tidak bersalah,” kata Jimmy, Jumat (27/2).

Meski, ikhlas, lanjutnya, kliennya kini terganggu karena anaknya yang masih berusia lima tahun sedang sakit. “Anaknya lagi sakit. matanya berair terus dari kemarin,” jelas Jimmy.

KPK menahan Wa Ode Nurhayati tersangka kasus dugaan korupsi pembahasan anggaran tahun 2011 tentang Dana PPID sejak Kamis (26/1).

Anggota Badan Anggaran DPR itu diduga menerima dana dari Haris, seorang pengusaha di Sumatera Utara sebesar Rp 6 miliar, sebagai komisi untuk proyek Rp 40 milair di tiga kabupaten di Aceh, yakni Aceh Besar, Bener Meriah, serta Pidie Jaya.

Wa Ode dijerat pasal Pasal 12 a dan b, dan atau Pasal 5 ayat 2, dan atau Pasal 11 UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam Rutan Pondok Bambu, Wa Ode Nurhayati ditempatkan di sel tahanan perempuan bersama 31 tahanan lain. Kondisi kesehatan Wa Ode dikabarkan cukup sehat. Tekanan darahnya dalam kondisi normal, yakni 100/72 millimeteres mercury (mmHg).

Namun, kata Jimmy, Wa Ode mengeluhkan sakit di lambung. “Dia punya sakit maag,” kata Jimmy.

Hingga saat ini, hanya beberapa saja anggota keluarga Wa Ode yang datang menjenguk ke Rutan Pondok Bambu. Pakaian pun sudah dibawa semua ke Rutan Pondok Bambu.

Rencananya, Sabtu (28/1), keluarga dekat Wa Ode yang akan datang untuk menengok kondisi Wa Ode. Wa Ode Nurzainab, kakak kandung sekaligus penasihat hukum Wa Ode, mengatakan adiknya dalam kondisi sehat walafiat.

Nurzainab menceritakan, meski di dalam sel adiknya tidur beralaskan kasur tipis, Wa Ode tampak tetap menikmatinya. Bahkan memuji sikap sipir maupun tahanan lain yang terbuka menyambutnya itu.

“Hampir sebagian besar petugas Rutan Pondok Bambu angkat jempol buat adik saya karena tidak risih dan tak pernah meminta sesuatu yang aneh-aneh. Kalau pun ada yang dikeluhkan adalah susahnya mencari tempat untuk menunaikan salat lima waktu karena pernghuninya terlalu padat,” katanya.

Nurzainab mengatakan, mereka akan membuka fakta-fakta adanya keterlibatan pimpinan Badan Anggaran dan pimpinan DPR dalam kasus PPID. Termasuk membuka rekaman percakapan antara Wa Ode denga eks pimpinan Badan Kehormatan DPR, Nudirman Munir.

“Pada saatnya nanti kita akan memilah milih mana fakta-fakta yang akan diungkap. Ini kan pemeriksaan belum masuk kepada substansi,”pungkas Wa Ode Nur Zainab. (tribunnews/wil)

Partai Demokrat

ADA adagium dalam dunia politik. Tidak ada kawan atau lawan sejati. Yang ada adalah kepentingan abadi. Adagium itu pun bukanlah sekadar kalimat yang enak dieja, tetapi benar-benar terjadi.

Banyak orang yang hancur karier politiknya karena ulah orang dekat atau teman separtai. Sebaliknya, tidak sedikit pula yang melambung karier politiknya karena tegas ‘menginjak’ rekan.

Wajah para politisi juga sulit ditebak. Bisa saja, di depan umum mereka saling bergandeng tangan, berangkulan bahkan berciuman pipi sambil tersenyum lebar, tetapi di balik itu saling menjatuhkan. Bisa saja pula, seorang politisi berwajah ‘culun’ dan selalu bersikap santun, ternyata adalah ‘pembunuh berdarah dingin’.

Aksi saling menjegal, menjatuhkan, dan membunuh karakter sesama politisi itu terjadi di semua partai. Hanya, yang mencuat saat ini adalah kisruh di Partai Demokrat (PD). Ketua umum partai tersebut, Anas Urbaningrum sedang digoyang sesama kader PD.

Diyakini, perseteruan itu merupakan warisan perebutan posisi ketua umum –menggantikan Hadi Utomo– dalam kongres di Bandung, Jabar, pertengahan Mei 2010. Saat itu ada tiga calon yang bersaing yakni Anas, Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie. Hasilnya, dalam duel dengan Marzuki, Anas terpilih sebagai ketua umum. Sejak itu pula goyangan terhadap kursi Anas sudah kerap terjadi, meski skalanya kecil.

‘Tsunami’ bagi Anas mulai terjadi saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengutik-utik kasus dugaan suap proyek wisma atlet di Palembang, Sumsel. ‘Orang dekat’ Anas di partai, M Nazaruddin pun dibekuk setelah sempat buron selama beberapa bulan.

Saat kabur terlebih setelah ditangkap, Nazar terus menyebut Anas dan sejumlah politisi lain terlibat kasus tersebut dan sejumlah kasus lain. Tak hanya Nazar yang memojokkan Anas, tetapi juga terpidana dalam kasus itu, Mindo Rosalina Manulang.

Rosa menyebut Anas adalah ‘ketua besar’ yang ikut menikmati fee (komisi) sebesar puluhan miliar dari proyek tersebut. Terakhir, saksi di kasus serupa, Yulianis juga terang-terangan menyebut keterlibatan Anas.

Anas berulang kali membantah tudingan itu. Dia menyebut penudingnya sedang mengigau dan mendongeng. Melalui pengacaranya, Patra M Zen, dia mengadukan mereka ke Mabes Polri atas tuduhan pencemaram nama baik.

Terlepas dari kubu mana yang benar, permasalahan tentu berimbas pada citra partai penguasa itu. Ketika partai lain bahkan partai bar sudah ‘bergerak’ menyiapkan fondasi politik menghadapi Pemilu 2014, PD masih berkutat pada permasalahan ‘perang kubu”.

Sangat tragis, dan kian terasa tragis jika membayangkan tidak ada figur yang kuat dan layak diajukan sebagai calon presiden.

Semula, Anas yang dinilai sebagai politisi santun digadang-gadang menjadi figur pengganti Yudhoyono. Kini, fakta politik memperlihatkan citra Anas tidak sebagus saat Yudhoyono dulu maju dalam dua kali pemilihan presiden. Ingat juga, tidak ada jaminan, serangan untuk Anas dan partainya, berhenti pada kasus Nazaruddin. Sangat mungkin, partai lain akan melakukan serangan dalam bentuk lain agar citra PD kian anjlok di mata masyarakat.

Tak ada jalan lain bagi PD untuk segera ‘bersih-bersih’. Jangan ragu-ragu menjatuhkan sanksi –bahkan kalau perlu mencopotnya– jika memang terbukti melakukan pelanggaran Hukum. Asas praduga tidak bersalah memang harus dikedepankan, tetapi jika KPK sudah menjadikan seorang kader sebagai tersangka, mau tak mau sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, langkah itu harus dihentikan.

Memang politik itu kejam. Ibarat harimau, dia bisa saja memakan anaknya. (*)

Agenda dinas pendidikan dan sekolah melaksanakan uji coba Ujian Nasional (UN) untuk membekali siswa memahami model soal sekaligus mengukur kompetensi mereka.

Harapannya adalah ketika ujian nasional sesungguhnya mereka memiliki kemampuan menjawab soal dengan baik, sehingga akan meraih hasil baik dan tentunya adalah lulus.

Untuk tahun ini uji coba ujian nasional jenjang SMA di Kota Banjarmasin dilaksanakan dua kali, yang pertama dikelola lembaga koordinasi SMA Kota Banjarmasin 24 – 26 Januari 2012 dan yang kedua dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, 6 – 8 Pebruari 2012.

Pelaksanaan uji coba di sekolah secara umum didesain seperti layaknya ujian nasional, di mana satu ruang diisi maksimal 20 peserta didik dan diawasi dua pengawas ruang. Sementara untuk membangun keseriusan peserta didik menjawab soal, maka hasil uji coba dijadikan bagian dari proses nilai rapor semester 2.

Hal ini dimungkinkan karena mereka tidak akan mengikuti ulangan akhir semester 2 (ulangan kenaikan kelas). Meskipun hal ini masih debatable, tetapi setidaknya langkah itu yang paling efektif diterapkan demi kualitas uji coba.

Namun demikian, tak bisa dipungkiri masih ada sekolah yang melaksanakannya . sekedar formalitas, artinya karena sudah menjadi program yang penting laksanakan saja. Mengenai bagaimana pelaksanaannya tidak begitu diperhitungkan dengan matang.

Inilah yang terkadang masih menjadi kendala sehingga uji coba hanya dipandang sebagai upaya penyelesaian program semata tanpa menyentuh tujuan hakikinya.

Hal ini perlu dibenahi melalui komitmen bersama antara dinas pendidikan dengan sekolah, untuk menjadikan ujicoba sebagai sarana mempersiapkan peserta didik menghadapi ujian nasional dan hasilnya dijadikan bagian dari proses nilai rapor semester 2.

Di sisi lain khususnya bagi guru, hasil uji coba dapat dijadikan barometer untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik terhadap Standar Kompetensi-Kompetensi Dasar (SK-KD) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang merupakan standar minimal kelulusan.

Dari hasil itu guru selanjutnya dapat memetakan materi-materi mana yang sudah dikuasai dengan baik siswa dan materi-materi mana yang masih sulit. Atas dasar itu guru dapat melakukan tindak lanjut dalam proses pembelajaran atau pengayaan.

Untuk mengetahui informasi tersebut yang sangat diperlukan adalah hasil analisis soal uji coba. Hasil analisis soal ini akan menginformasikan tingkat kesukaran soal dengan melihat berapa persen peserta mampu menjawab setiap item soal dengan benar.

Mempersiapkan spikis peserta didik untuk siap mengikuti ujian nasional penting, mengetahui nilai yang diraih peserta didik juga penting, tetapi yang paling penting dari pelaksanaan ujicoba adalah diperolehnya hasil analisis soal yang akan menggambarkan penguasaan materi.

Melalui hasil analisis soal tersebut guru-guru di sekolah yang merupakan instruktur dalam program pengayaan atau belajar tambahan (les) bagi kelas XII untuk jenjang SMA/SMK atau sederajat akan memiliki pedoman jelas tentang materi-materi mana yang masih perlu pendalaman dan yang tidak perlu.

Dengan demikian program pengayaan akan lebih efektif dan efisien.

Penjelasan secara mudahnya adalah sebagai berikut, dari 40 atau 50 soal ujicoba untuk mata pelajaran X, ada 10 – 20 soal yang hanya mampu dijawab benar oleh lima sampai 10 persen peserta ujicoba.

Sementara soal-soal yang lain rata-rata sudah mampu dijawab benar oleh 90 persen peserta didik. Itu artinya instruktur program pengayaan di sekolah tinggal melihat materi apa saja yang berkaitan dengan 10 – 20 soal tersebut.

Materi-materi itu yang perlu dibahas dan diperdalam karena termasuk materi-materi yang masih sangat sulit dipahami atau dikuasai siswa. Melalui model ini pelaksanaan program pengayaan akan lebih terfokus dan terarah serta lebih efektif.

Namun bila hasil analisa soal uji coba tidak sampai ke sekolah atau ke tangan guru, dapat dipastikan bahwa program pengayaan akan berjalan seperti biasa, yaitu semua materi dari kelas dari kelas terendah sampai kelas tertinggi disampaikan kembali kepada peserta didik tanpa ada penekanan yang jelas.

Pada akhirnya yang muncul adalah program pengayaan sudah dilaksanakan atau dijalankan sesuai jadwal, kalau mau tahu hasil tunggu saja nanti.

Tentu hal ini tidak kita harapkan, karena dengan dana yang begitu besar kita tidak mampu mengetahui peta kemampuan peserta didik secara detil, selain si A dapat nilai 40, si B dapat nilai 90, si C dapat nilai 75.

Alangkah indahnya bila uji coba yang dilaksanakan dengan biaya besar dilengkapi hasil analisis soal sebagai bentuk kontribusi sekolah untuk melaksanakan program pengayaan.

Dengan demikian tujuan lulus UN 100 persen dengan nilai yang sangat baik serta ditunjang oleh kejujuran dapat dicapai. Apabila hasil analisis soal dapat direalisasikan dan akan bermanfaat sangat besar apabila diperoleh jauh sebelum pelaksanaan ujian nasional, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan optimal.

Tetapi apabila hasil soal diperoleh sekolah menjelang ujian nasional, maka informasi tersebut tidak berarti apa-apa bagi program pengayaan karena waktu pelaksanaan program pengayaan dipastikan sudah berakhir.

Penulis adalah Guru SMAN 6 Banjarmasin

Mulai dahulu gawian maujek ini,tamasuk gawian nang tapaksa karna kadada lagi gawian lain. Sabujurnya banyak haja luwungan gawian tapi karna Palui kadada baisian kabisaan maka inya kada kawa maumpati kaya urang jadi pagawai. Ahirnya walaupun gawian maujek itu dianggapnya gawian tapaksa tapi imbah digawinya batahun-tahun tanyata kawa mahidupi anak bininya. Apalagi kariditan sapida muturnya sudah punah maka hasil tarikannya saban hari samunyaan gasan di rumah lawan kawa jua sadikit-sadikit ditabung.

Banyak banar pangalaman suka-sadihnya jadi tukang ujek,tapi karna sudah talanjur diawaki lalu jadi gawian kasayangannya.

“Uiii… abahnya, kalalawasan jadi tukang ujek ini kaina adalah pansiunnya,” ujar bini Palui batakun.

“Kalu pansiun duit pasti kadada tapi pansiun awak uyuh, kulit makin bahirang katuhukan bahujan bapanas lawan batuk manggah kada kawa dihindari,” jawab Palui.

“Kalu cagar basakit kaya itu, baiknya kita bulikan haja ka kampung, babulik pulang bahuma,” sahut bininya.

“Katutuhaan bahuma sama haja cagar kuhuk-hukuk batuk,”ujar Palui.

“Makanya, baihlaslah kita manarima gawian nang sudah ada ini,” ujar Palui mambujuki bininya. Kalu bahuma kada banyak pangalaman kaya di kuta ini. Cuba dangarakan pangalamanku nang lucu salawas maujek ini,” ujar Palui.

“Samalam aku maujek, ada urang minta antar ka subarang Kuin, urangnya lamak banar mungkin baratnya sampai sambilan puluh kilu,” ujar Palui.

“Lalu sampiyan bawalah?” nang bini batakun.

“Ini pasti razaki ganal karna kulihat urang baduit, pinanya kaya urang bagawi di kapal. Tapi imbah kutakuni sakalinya bubuhan papadaan jua, urang Nagara, sahut Palui. Inya kada batatawaran lagi ungkusnya tapi minta supaya babuat di hadapan sapida mutur. Inya takutan duduk dibalakang kalu tajunggat sapida muturnya karna awaknya ganal banar. Karna inya nang handak maka kusuruh si Lamak ini manyatangnya, lalu aku duduk mambunceng dibalakangnnya. Karasaan banar jalan sapida mutur bahunjal-hunjal karna bannya kempis,” ujar Palui bakisah lawan bininya.

“Kaya apa si Lamak itu manyatang, pina bisa hajalah?”

“Aku tapaksa baragap ka awaknya karna inya mang-gas laju banar sampai asa mangingnging talinga,” jawab Palui. “Eeee…..parak sampai kasimpangan Kuin, sakalinya disana ada razia Operasi Zebra. Kami dipariksa, sakalinya si Lamak tadi kada baisian rebuwis.Jangankan rebuwis, surat-surat lainnya kada baisian jua. Si Lamak diulahakan surat tilang tapi sapida mutur bulih jalan tarus maantarnya sampai ka Kuin karna sapida mutur langkap surat-suratnya.

“Alhamdulillah…..ujar Palui, imbah inya turun sabalum naik kalutuk handak ka kapal aku dijulunginya lipatan duit gasan bayar tilang lawan gasan ungkus ujek. Lumayan banyak, kawa ganti kada maujek sampai dua minggu,” ujar Palui.

“Alhamdulillah jua ulun abahnya ai, mudahan dapat tampiasnya kawa mangganti tapih baju nang sudah buruk ini,” sahut nang bini sambil mangibit tangan Palui. (tam)

Perdana Menteri Inggris, David Cameron, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, menilai proyek itu akan mengancam dunia.

“Kami tidak berselisih dengan rakyat Iran.  Akan teyapi kepemimpinan Iran saat ini telah gagal total.

Gagal memulihkan keyakinan internasional terkait tujuan damai program nuklirnya. Kami tidak akan bisa menerima Iran memproduksi senjata nuklir,” tegas mereka dalam pernyataan bersama.

Namun, ancaman itu tidak membuat nyali pemerintah Iran ciut. Mereka balik mengancam segera menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi minyak dunia. Melalui penutupan itu, akan banyak negara yang kebingungan karena harga minyak dunia bisa meroket.

“Jika ada gangguan terkait penjualan minyak Iran, Selat Hormuz pasti akan ditutup. Penutupan merupakan hak Iran,” tegas Wakil Kepala Urusan Luar Negeri dan Komite Keamanan Parlemen Iran, Mohammad Kossari.

Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) meminta ‘Teheran’ tidak menutup selat itu karena seperlima distribusi melalui kawasan itu. Jika Iran membandel, AS akan mengerahkan pasukannya untuk membumihanguskan Iran sekaligus melarang distribusi minyak dari negara tersebut.

Selama ini, negara-negara anggota Uni Eropa mengimpor hampir 600.000 barel minyak mentah per hari dari Iran. Larangan ekspor emas, logam mulia dan berlian dari Iran juga telah diberlakukan, bersama larangan transaksi ekonomi dan perjalanan terhadap anggota pemerintahan Presiden Mahmoud Admadinejad.

Selat Hormuz, adalah selat yang memisahkan Iran dan Uni Emirat Arab. Selat itu terletak antara Teluk Oman dan Teluk Persia. Pada titik tersempit, lebar Selat Hormuz hanya 54 kilometer.

Kawasan itu ini merupakan satu-satunya jalur untuk mengirim minyak keluar Teluk Persia. Menurut US Energy Information Administration, setiap hari 15 kapal tanker yang membawa 16,5 hingga 17 juta barel minyak melalui selat tersebut.

Akhir pekan lalu, kapal induk AS, USS Abraham Lincoln, yang mengangkut 90 pesawat tempur, memimpin enam kapal melintasi Selat Hormuz. Kapal itu dikawal oleh tiga kapal perang AS yang lain dan masing-masing satu kapal perang milik Inggris dan Perancis.

Dalam pernyataannya, Departemen Pertahanan Inggris membantah konvoi itu  merupakan langkah provokatif untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran. “Selat Hormuz merupakan perairan internasional dan seluruh negara harus menghormati. Ini menunjukkan bahwa kami bekerja dalam kemitraan dan solidaritas.” tegas mereka.

Pengamat Timur Tengah dari AS, Paul Stevens meragukan Iran merealisasikan ancamannya menutup Selat Hormuz, karena tindakan itu bakal berujung pada perang.

Sebaliknya, dia menilai ancaman embargo minyak Iran juga tidak bakal berhasil karena negara itu bisa mengapalkan minyaknya melalui pipa ke Turki dan Mesir. “Embargo juga akan makin meningkatkan teror dari kelompok garis keras di Iran,” ucapnya. (dlm/rtr/bbc/kps)

BANJARMASIN, BPOST – Sikap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang ‘menghentikan’ gugatan dalam kasus pencaplokan Pulau Larilarian, justru membakar semangat warga Kalsel. Perlawanan akan terus dilakukan agar pulau yang berada di Kabupaten Kotabaru itu segera dikembalikan ke provinsi ini

Dorongan agar terus melawan dilontarkan Ketua Himpunan Tetuha Urang Banjar (HTUB) di Jakarta, Moebramsyah. Dia meminta warga Kalsel terutama pemerintah daerah tidak gentar meski Kemendagri selalu menang saat melawan gugatan dalam kasus serupa.

“Jangan gentar dan lantas mundur atau putus asa karena gugatan di PTUN tidak diterima. Kemendagri harus tahu bahwa Kalsel berbeda dengan daerah lain. Data yang dimiliki Kalsel lebih lebih kuat dan lengkap,” ucapnya.

Moebramsyah mengatakan, perlawanan lebih baik difokuskan pada  gugatan yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA).

Diharapkan,  Kalsel menang sehingga Pulau Larilarian bisa kembali dari Majene, Sulbar.

Selain karena data yang lengkap, harapan itu muncul karena ada urang Banua yang menjadi hakim agung yakni H Abdurrahman.

“Saya sudah berulang kali mendiskusikannya. Pak Abdurrahman juga berkeyakinan gugatan Pemprov Kalsel terhadap Permendagri Nomor 43 Tahun 2011, akan dimenangi Pemprov Kalsel. Pak Abdurrahman selalu siap membantu perjuangan itu,” tegas Moebramsyah.

Dorongan juga diberikan Wakil Ketua Pansus Pulau Larilarian DPRD Kalsel, Burhanuddin. Dia menyatakan DPRD akan selalu membantu tim pemprov menyelesaikan masalah itu melalui jalur hukum. “Jika ada data yang kurang, kami akan berusaha mencarikan agar bisa lengkap dan kuat,” ucapnya.

Selain itu, Pansus juga berencana menemui Mendagri Gamawan Fauzi untuk mendengarkan secara langsung tentang  dasar penerbitan Permendagri Nomor 42 Tahun 2011.

Sedangkan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kotabaru, Sugian Noor mengharapkan tim pemprov melibatkan pengacara di Jakarta. “Itu bukan karena tidak percaya terhadap pengacara yang ditunjuk pemprov, tetapi mereka kan ‘tinggal’ di Jakarta sehingga mengetahui seluk beluk MA dan bisa lebih intensif memantau,” tegasnya.

Sanggahan

Terkait putusan PTUN, Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin telah menginstruksikan agar tim pemprov melalui kuasa hukum, H Masdari Tasmin melayangkan sanggahan.

“Ada waktu 14 hari setelah putusan untuk melakukan sanggahan, maka kami manfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan perlawanan,” ucapnya.

Menurut Rudy, alasan PTUN tidak memiliki kewenangan, janggal. Pasalnya, meski objek yang dipersengketakan adalah peraturan -bukan keputusan– tetapi isinya adalah keputusan Mendagri Gamawan Fauzi menetapkan Pulau Larilarian masuk wilayah Majene.

Berdasar analisis yang dilakukan tim pemprov yang terdiri atas praktisi dan akademisi hukum itu, PTUN memiliki kewenangan.

“Dua upaya sama-sama jalan. Sanggahan ke PTUN terus dilakukan, uji materi juga terus dilakukan,” tegasnya.

Saat dihubungi, Masdari mengungkapkan pada Kamis (26/1), dirinya ‘terbang’ ke Jakarta untuk menyampaikan sanggahan itu. “Kami keberatan dengan pertimbangan hukum dari PTUN DKI Jakarta bahwa objeknya peraturan, sehingga  wewenang MA. Kami berkeberatan dengan mengajukan alasan-alasan. Di antaranya, PTUN berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas dasar Pasal 53 UU PTUN,” ujarnya.

Tentang gugatan uji materi ke MA, Masdari mengatakan sudah menerima nomor perkaranya yakni 01/2012. “Semoga saja pada tahun ini, perkara yangi kali pertama dibahas adalah gugatan kita,” kata Masdari. (sah/has/coi)

WAYAH

Kamarian samalam, Tulamak umpat manukari hayam parinduannya, sadangkan Garbus umpat jua manukari hayam jagaunya.

Kanapa maka ikam katuju manukari hayam jagaunya Bus? ujar Tulamak.

Hayam jagau ini gasan mudal, kada gasan dimakan, sahut Garbus.

Sama haja aku manukari hayam parinduan ini gasan mudal jua. Hayam parinduan ini kulakiakan, bahintalu lalu hintalunya mamacah maka aku cagar banyak baisian hayam, ujar Tulamak himung.

Sama haja hayam jagauku ini gasan mudal jua, kubawa gasan basaung, bataruhan dan pasti manang. Nah, duit kamanangan itu kawa kutukarakan sapida mutur lalu sapida muturnya gasan maujek.

Apalagi hayam jagauku ini paharatnya pambintihan wan kada kawa malihat hayam bini langsung haja manyasahi dan mengawini,” ujar Palui.

“Hayam jagau ini paharatan naik bujang, rangsang banar dan di wadahnya kadada lawannya.”

Artinya, harat banar, ujar Garbus sama himungnya wan Tulamak.

Isuk imbah Garbus wan Tulamak bahaharatan hayamnya gasan mudal usaha, Garbus mahalunyur mandatangi Palui. Ada apa Bus maka pina bakakajutan datang? Kaya apa hayam jagau samalam, harat kalu? ujar Palui.

Harat napanya? Sudah kucuba handak kusaung wan hayam jagau Tuhabuk, tapi nyatanya balum dilapas dihadapakan sudah pina kakalapak handak bukah, ujar Garbus pina sarik.

Hayam jagau saungan itu sabalum disaung harus dibanyun-banyun, dipusuti, dicium-cium jambul babalungannya, ujar Palui manasihati.

“Sudah jua kucuba macam-macam, dua talu kali napa nang ikam sambat itu, tatap haja hayam gajauku pina keok handak bukah katakutanan. Jadi kada bujur ucapan ikam samalam nang mamadahakan bahwa hayam jagau ini kadada lawannya.”

“Nyatanya, pina katakutanan sabalum babintih. Kalu bujur-bujur hayam jagau saungan, sabalum dilapas basaung sudah pina mamburangsan. Ikam pangaramput banar Lui ai,” ujar Garbus handak mambulikakan hayamnya.

Kalu barang sudah sama-sama ba-akad jual beli, kada kawa dibulikakan lagi, ujar Palui.

“Ikam kada mandangarkah ucapanku samalam bahwa hayam jagauku itu di sakuliling rumahku ini sama sakali kadada lawannya, karna di sini kadada hayam jagaunya, nang ada samunyaan hayam
bini, apalagi rumahku ini manununggal di pahumaan jadi sama sakali kadada lawannya.”

“Jadi ikam nang salah dangar. Hayam jagauku itu kadada lawannya kada ba-arti mangalahakan jagau-jagau lainnya, ujar Palui manjalasakan.”

Ooo … kaya itukah Lui, kalu kaya itu isuk kusumbalih haja gasan basalamatan, ujar Garbus kakalahan karna tasalah tafsir sual kadada lawannya itu. (rep)

Jadi, tidak perlu heran kalau setiap orang berebut ingin menjadi pejabat. Mulai jabatan paling tertinggi dalam hirarki kepemimpinan di negeri ini, presiden, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota, sampai yang paling rendah; kepala desa, menjadi incaran banyak orang. Tidak lagi terbatas dia penguasa, orang biasa, sampai para politisi yang memang dikenal paling bernafsu memburu posisi-posisi terhormat tersebut.

Apa sebenarnya motivasi mereka begitu ngotot menjadi pemimpin. Tidak lain, dan tidak bukan, dan ini sudah terbukti kesahihannya, muaranya adalah fulus. Dengan jabatan yang dipegangnya, sang pejabat bisa memperoleh apa saja. Jadi, sangatlah naif kalau kemudian si Fulan yang pejabat publik mengaku dirinya ‘seorang papa’ yang tak punya apa-apa. Bukan hal yang aneh pejabat publik di negeri kita ini memang paling gemar pamer kekayaan. Sterotip pejabat kita sudah sangat dikenali dan dipahami rakyat.

Dan, untuk menjadi pejabat di negeri ini, tidak lah sulit. Semuanya kembali pada isi kocek sang calon pejabat. Nah, kontes dalam pesta demokrasi adalah contoh paling nyata di mana banyaknya orang (politisi) mencoba peruntungan memburu jabatan publik. Mereka tidak segan-segan menggelontorkan dana baik milik pribadi atau lewat utang sana, utang sini sebagai pelumas untuk menarik simpati rakyat demi memuluskan ambisinya.

Meski sudah terbilang sudah rada usang, namun cukup menarik ketika Wakil Presiden Boediono menyentil para pejabat kita yang dikenal memang bertipikal stereotip. Dalam pertemuan dengan seluruh menteri, gubernur, bupati dan legislator di seluruh Indonesia, baru-baru ini, Boediono mengambil contoh sosok Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long yang berhasil menatakelola pemerintahan dengan baik. Semua itu karena para pejabat publik di negeri jiran itu punya niat baik.

Mengapa banyak cendekia, praktisi, dan figur-figur biasa di Singapura mau menjadi pejabat, karena niatnya tidak lain hanya untuk berbuat sesuatu yang berarti bagi negerinya. Mereka dengan sukarela, tanpa perlu saling-sikut masuk dan menjadi bagian dari organ pemerintahan. Karenanya, pejabat (negara) publik lah yang selama ini bisa membawa Singapura berhasil seperti sekarang ini.

Tidak dipungkiri oleh Lee Hsein Long renumerasi bagi pejabat negara haruslah memadai. Memadai dalam arti sebenarnya. Namun, seperti diakui Lee Hsien Long, besaran gaji dan perolehan fasilitas dari negara, bukan tujuan dari para pejabat di negeri itu untuk masuk dalam pemerintahan. Mereka semata-mata menjadi pejabat karena didasari pada niat baik untuk berbuat sesuatu untuk negerinya. Pola pikir (mindset) dan sistem sepertilah yang mestinya ada pada pejabat-pejabat di negeri ini.

Kalau pola pikir pejabat kita masih gemar ‘mencari keuntungan’ sesaat, sudah pasti negeri ini akan tetap berkubang pada segunung persoalan. Contohnya praktik korupsi yang nyaris tiada pernah henti yang dilakoni para pejabat kita. Sampai kapan pun negeri ini tidak akan pernah bersih dari praktik korupsi, karena para pejabat kita memang tidak pernah punya niat baik terhadap negeri ini.

Kalau sudah demikian, sangat sia-sia dan berdosanya para pemimpin kita karena telah mengingkari sumpahnya sebagai pejabat. Dia tidak saja mengingkari amanah yang dipercayakan kepadanya, tapi juga dia telah menistakan dirinya sendiri di hadapan Yang Maha Kuasa. (*)

KALAU ada yang bertanya, mengapa rakyat kita gampang terkantuk? Hampir pasti disebabkan status tidak sehat tapi tidak sakit. Duduk di angkot sebentar sudah tertidur. Di kantor habis baca koran, mata langsung sayu. Apalagi mendengar pidato pejabat. Intinya, lekas mengantuk tanda tak bugar.

Tak sedikit pula diantara kita yang mengeluh cepat capek. Tidak usah heran kalau di sini, jamu pegal linu dan minuman penyegar laku keras. Aktivitas yang buat orang normal belum meletihkan, tetapi kalau sudah bikin capek, juga tanda badan tak bugar. Mengeluh lesu dan mata berkunang-kunang juga tanda tak bugar. Sering mengalami kelesuan dan mata berkunang-kunang juga bisa disebabkan kurang darah karena gizi harian minim.

Mesin tubuh tak lancar berputar. Sel tubuh kekurangan pasokan oksigen. Otot gampang letih dan otak tak lancar berpikir. Produktivitas rakyat tak optimal. Kinerja bangsa menjadi substandar. Ini karena rakyat kita terbiasa makan seadanya. Anggapan asal banyak nasinya, cukup sekadar satu lauk saja, perlu dikoreksi.

Bertahun-tahun hanya mengonsumsi satu menu (monodiet) yang semula sehat bisa sakit gizi juga. Tak cukup porsi kalori belaka, tubuh butuh 45 lebih zat gizi. Kecukupan itu hanya mengandalkan dari lauk-pauk. Maka agar kecukupan semua zat gizi, diperlukan sedikitnya lima jenis menu, selain perlu menganekaragamkan menu setiap hari.

Menu berkualitas bukan ditentukan oleh tinggi rendahnya harga. Cerdik memilih dan menganekaragamkan menu, itulah solusinya. Maka dari itu, penyuluhan gizi nasional perlu dijadikan strategi. Rakyat perlu diberi tahu. Busung lapar kita bukan semata karena kelangkaan pangan. Kalau bukan di daerah kekeringan pun ada kasus kurang gizi, itu karena rakyat buta gizi.

Status tidak sehat tidak sakit muncul, sebab menganggap cukup makan hanya berlauk sambal. Orang kota yang berkecukupan cenderung berpola makan instan dan juga monodiet. Makan cukup semacam dianggap memadai. Generasi kita sebagian besar lahir dari menu yang serba kurang. Akibatnya bibit calon atlet, pemimpin bangsa, dan kelompok profesional kita lahir dan besar dari menu tak memadai.

Makan nasi dengan kerupuk sejak kecil. Rata-rata anak kita sejak awal sudah kalah kualitas dengan sebaya bangsa lain. Kuncinya bertumpu pada ibu. Celakanya, sebagian ibu kita (maaf) berpendidikan rendah. Padahal status kesehatan dan gizi bangsa ditentukan oleh pendidikan ibu. Untuk itu perlu potong kompas saat pendidikan ibu tak tinggi.

Caranya memberi tahu ibu yang buta gizi, dan buta mengasuh anak yang benar. Jika itu tidak dilakukan, akan begitu pula kualitas anak nantinya. Ini perkara besar. Sebab dibalik sukses anak, ada seorang ibu. Begitu pula dibalik sukses suami, ada seorang istri. Saatnya memberdayakan perempuan. Perlu anggaran lebih banyak untuk menyuluh ibu.

Tak cukup hanya memberi makanan tambahan. Jika ibu disuluh, bagaimana cerdik menyajikan menu murah dan sederhana, maka tidak bakal ada lagi anak yang sakit gizi. Tidak ada lagi atlet yang kurang gizi. Dampak sosial anak kurang gizi menohok produktivitas bangsa. Kita sedang menabur generasi tulalit jika membiarkan lebih banyak anak hanya makan berlauk kerupuk. Otak anak tak mungkin dibangun dengan nasi dan kerupuk.

Agar otak kecukupan protein, keluarga tak perlu menunggu kaya dulu. Ajarkan ibu memilih bahan makanan dan membuat menu sederhana, tetapi berkualitas. Peran besar mencerdaskan ibu ada di tangan puskesmas, posyandu, dan kader kesehatan, selain program “dokter kecil” dalam Unit Kesehatan Sekolah.

Sebab kekurangan berbagai zat gizi pada anak, remaja putri dan ibu hamil mengancam kualitas manusia Indonesia beberapa tahun ke depan. Khusus pada ibu hamil, kurang gizi pada paruh pertama kehamilan membuat jutaan sel otak janin tak terbentuk. Jika tak ada perbaikan gizi hingga paruh kedua kehamilan, jejaring antarsel otak juga tak terbentuk optimal. Saat lahir , anak tak hanya butuh gizi, tetapi juga stimulus untuk merangsang sel otak bekerja.

Kurang gizi menyebabkan intelegence quotient anak berkurang hingga 15 poin. Perilaku sosial anak, kurangnya perhatian dan kemampuan belajar anak juga dipicu buruknya gizi anak. Intervensi gizi hanya efektif dilakukan sejak kehamilan hingga anak berumur dua tahun . Sesudah itu dampak intervensi gizi kecil. Kurang gizi menyebabkan otak anak kosong dan kondisi ini bersifat permanen dan tak terpulihkan. Selain itu, dalam banyak bidang kehidupan, kita kalah dan substandar. Awalnya memang karena tumbuh-kembang anak tidak optimal.

Oleh karena itu populasi penduduk besar saja sebagai modal tak lebih berpotensi dibandingkan dengan negara kecil yang penduduknya produktif. Negara maju Singapura memberi pelatihan CEO agar pintar menjaga kesehatan demi peningkatan produktivitas bangsa. Bahkan, berat badan anak sekolah lebih satu kilo saja negara ikut campur. Mereka menganggap perlu menanam investasi sehat di sana. Sebab apabila kecukupan protein tak tercapai sebelum anak berumur dua tahun, anak berisiko dungu sepanjang hayat.

Maka saatnya kita melihat setiap anak sebagai aset. Strateginya bukan hanya baru memberi menu berkualitas setelah anak kurang gizi, tetapi mencegahnya sejak di hulu agar tak sampai kurang gizi. Caranya, dengan penyuluhan gizi massal. Ini penting karena dampak kurang gizi merambah ke struktur otot, tulang, dan kualitas gizi. Jika anak bibitnya tidak tumbuh optimal, kapasitas prestasi fisik dapat dipastikan lebih rendah dari anak normal.

Dampak anak kurang gizi sejak kecil membuat bangsa kita tak mudah mengangkat prestasi olahraga atau di bidang apa pun di lahan global. Sebab bagaimana pun generasi dengan otak kosong, di bidang apa pun, sukar untuk bersaing. Selamat Hari Gizi!

Dokter RSUD Ulin Banjarmasin