TANJUNG, BPOST - Krisis bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Tabalong membuat masyarakat menjerit. Antrean panjang kendaraan roda dua dan empat malah kian memanjang hingga menimbulkan kemacetan di ruas jalan dekat SPBU yang buka.

Bahkan kemacetan di Jalan A Yani Mabuun depan SPBU Mabuun kemarin sempat menimbulkan sejumlah kecelakaan ringan hingga diwarnai sumpah serapah para pengguna jalan. Panjang antrean kemarin lebih satu kilometer. Kendaraan roda empat yang antre sampai lapis yang memanjang dari sebelah kiri dan kanan pintu masuk SPBU. Sedangkan antrean kendaraan roda dua sampai empat barisan menyesaki pelataran SPBU hingga luber ke badan jalan.

Akibat banyaknya kendaraan yang antre di kedua sisi jalan, pengguna jalan menjadi terganggu, bahkan ada yang celaka. Seperti seorang ibu rumah tangga yang kaki kirinya sampai terlindas ban mobil jenis jeep saat mencoba mendahului mobil itu di jalan yang menyempit di depan SPBU Mabuun pukul 09.30 Wita kemarin.

Kecelakaan kecil itu sempat menarik perhatian aparat Lantas Polres Tabalong yang bertugas dekat lokasi kejadian. Sejak terjadi antrean panjang kendaraan aparat Lantas kembali dibuat sibuk menertibkan kendaraan di ruas jalan depan SPBU.

Pemandangan serupa juga terlihat di SPBU Hikun di Kota Tanjung. Jalan Basuki Rahmat yang biasanya lapang terlihat sumpek karena berbagai jenis kendaraan roda dua dan empat mulai ukuran kecil sampai truk besar berbaris memanjang menunggu giliran pengisian.

“Hari ini kita khusus mengantre BBM, besok baru narik penumpang. Kalau tidak begitu, mobilnya tidak bisa jalan. Sebab mau beli eceran mahal, di Muara Uya solar saja Rp 7.000 seliternya,” kata Zaidin, sopir angkutan Tanjung-Banjarmasin yang ikut antre di SPBU Mabuun.

Sementara itu keberadaan para pengecer BBM yang sempat menghilang kini kembali bermunculan. Namun harga yang dibanderol rata-rata tinggi. Untuk BBM jenis premium atau bensin termurah di Kota Tanjung Rp 7.000 per liter, sedangkan solar Rp 6.000 per liter. Padahal resminya di SPBU harga bensin cuma Rp 4.500 per liter, sedangkan solar Rp 4.000. Para pengecer beralasan sulit mendapatkan BBM karena harus menunggu lama dan hanya bisa antre sekali di satu SPBU.

Sebagian pengecer juga mengaku membeli dari pelangsir dadakan dengan harga yang sudah cukup tinggi Rp 6.000 – Rp 6.500 per liter. “Karena belinya sudah mahal, terpaksa saya jual mahal jua. Tapi untungnya tidak banyak cuma Rp 500 – Rp 1.000 seliternya,” kata Jannah, pengecer di Mabuun.

Pengawas SPBU Mabuun, Mobilum mengatakan pihaknya tidak dapat melarang para pelangsir antre. Namun untuk memeratakan penjualan, pihaknya membatasi pembelian pada kendaraan dengan tangki modifikasi untuk roda dua sebanyak 8,8 liter senilai Rp 40 ribu dan roda empat 30 liter atau Rp 135 ribu.

“Kita juga catat plat nomor kendaraan yang antre pakai komputer supaya tidak antre dua kali. Selain itu distribusi 10 ribu liter BBM ke daerah dihentikan sementara untuk mencukupi yang di sini,” katanya.

Selama ini SPBU Mabuun juga menyuplai pangkalan atau pengecer BBM di kecamatan pelosok untuk melayani masyarakat. Setidaknya ada 50 pengecer di daerah yang jadi binaannya.

Kemarin jatah BBM untuk SPBU Mabuun tetap dikurangi dari jatah asal 30 ribu liter premium menjadi 20 ribu liter saja plus 10 ribu liter solar. Sedangkan SPBU Hikun punya persediaan 20 ribu liter bensin dan 10 ribu liter solar. (nda)

BARABAI, BPOST - Harga premium (bensin) tingkat eceran di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tidak menentu. Seakan tak mau kalah dengan emas, harga bahan bakar yang satu ini juga mengalami perubahan setiap hari. Kadang Rp 6.000, kadang sampai Rp 7.000 dan pernah juga kembali ke harga normal Rp 5.000 perliter.

Sejumlah pengecer yang berhasil ditemui BPost, Sabtu (10/5) mengatakan, kios eceran mereka yang dua hari lalu sempat kehabisan stok bensin, dua hari terakhir tidak lagi. Rata-rata mereka sudah mendapat pasokan dari pelangsir langganan mereka.Namun, karena harga di tingkat pelangsir naik turun, mereka terpaksa mengikuti agar tetap untung. Jika menjual Rp 6.000 per liter masih memungkinkan dapat untung, maka harga jual itulah yang mereka terapkan. Tapi apabila harga belinya sudah di atas Rp 6.000 per liter, mau tidak mau mereka terpaksa menjual dengan harga Rp 7.000 per liter.

“Kamis lalu kita jual dengan harga Rp 6.000 per liter, namun hanya satu hari, besok harinya kita terpaksa menjual Rp 7.000 per liter, maklum harga belinya juga sudah mahal makanya kita terpaksa menaikkan harga,” terang Udin, salah satu pengecer bensin di Pantai Hambawang.

Kendati sempat melonjak hingga Rp 7.000 perliter pada Jumat lalu, Sabtu kemarin Udin mengaku sudah kembali menjual bensin dengan harga Rp 6.000 perliter.

Salah seorang warga yang sempat beruntung bisa menikmati harga eceran normal Rp 5.000 per liter adalah Ilham., warga Kompleks Bulau Indah. Kendati rata-rata pengecer di kota Barabai sudah menjual bensin seharga Rp 6.000 perliter sejak Kamis-Sabtu kemarin, Ilham mengaku sempat menemukan pengecer yang menjual dengan harga Rp 5.000 perliter.

“Tadi pagi saya jalan-jalan ke arah Desa Mandingin, kebetulan bensin motor saya hampir habis, makanya saya mampir di salah satu kios BBM yang ada di desa itu. Harganya hanya Rp 5.000 seliter,” ujar Ilham.

Pemandangan di empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kabupaten HST hingga kemarin, antrian panjang sudah menghiasi sejak pukul 06.00 Wita setiap harinya. Selama bensin atau solar yang dijual SPBU tersebut belum habis, antrean akan terus mengular hingga mencapai satu kilometer.

Seperti di SPBU Pasar Keramat Barabai, akibat banyaknya antrean dan rentan memicu kesalahpahaman, pihak Polres HST terpaksa menyiagakan anggotanya untuk berjaga di tempat tersebut. Pun dengan tiga SPBU yang lain, dengan tingginya harga eceran yang lebih mahal Rp 1.500 dibandingkan harga SPBU, tidak sedikit warga yang memilih antre berjam-jam kendati hanya mendapatkan 2-3 liter bensin.

Dari pantauan, antrean panjang kendaraan roda empat yang meluber sampai ke jalan raya, menyebabkan kemacetan. Di SPBU Sungai Rangas dan SPBU Kapuh Padang yang letaknya di tepi jalur jalan provinsi, antrean sepanjang satu kilometer sempat mengganggu arus lalu lintas.(yud)

• Bensin Eceran Naik

BARABAI, BPOST -  Menyusul naiknya harga premium (bensin) eceran di Kabupaten Tabalong yang mencapai Rp 9.000 per liter, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sejumlah pengecer mulai mematok harga Rp 6.000 per liter.

H Idris,  pemilik kios BBM di Jalan Murakata Barabai , Kamis (8/5), menyatakan menaikkan harga karena membeli  dari para pelangsir yang juga menaikkan harga.
“Harga yang kami jual bervariasi antara Rp 5.500 – Rp 6.000 per liter, kalau lebih dari itu tidak,” ujarnya.

Faridah, pemilik kios BBM  di Barabai Darat, mengatakan, berkurangnya  pasokan premium dari pelangsir membuat stok bensin di tempatnya menipis. Diapun mematok harga Rp 6.000 per liter.

“Rata-rata pedagang bensin menjualnya seharga Rp 6.000 per liter. Kita tidak terbiasa menyetok, bila ada  dijual, sekarang sisa 25 liter,”katanya

Pantauan BPost di Kota Barabai hingga ke Kecamatan Pantai Hambawang, rata-rata kios BBM yang biasa memajang  jerigen bensin  tampak tutup dan memasang tulisan “Bensin Habis”. Sejumlah pedagang yang tidak membuka kiosnya mengaku kehabisan stok.

Di SPBU Pasar Keramat, antrean panjang pembeli bensin dan solar sudah tampak sejak pukul 06.00 Wita. Warga antre tiga hingga empat jam untuk mendapatkan BBM.

Anas, warga Kompleks Guntur Permai  mengaku sudah antre selama pukul 06.00 Wita. Tiga jam sudah berlalu, tapi tangki bensin mobilnya belum juga terisi.

Menurut Anas, pemerintah terlalu terburu-buru memutuskan menaikkan BBM. Padahal masyarakat sudah terbebani kenaikan harga sembako.

Salma, warga lainnya bersikap pesimis. Sebagai masyarakat kecil,  menurutnya tidak ada gunanya mengeluh, karena pemerintah tetap akan menaikkan harga BBM. “ Bukankah ini sudah menjadi keputusan pemerintah, kalau masalah kenaikan BBM sudah terlalu sering sepanjang hidup saya, jadi tidak mau terlalu memusingkannya,” tutur warga Desa Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan ini. (yud)
Warga Panik
Manajer SPBU Pasar Keramat, H Abdul Basid mengatakan, meningkatnya jumlah pembeli BBM yang datang ke SPBU-nya sejak tiga hari terakhir, hanya sebuah bentuk kepanikan yang biasa terjadi jika ada rencana pemerintah menaikkan BBM. Sementara suplai BBM yang masuk ke tempat usahanya sangat minim.

“Kita tidak tahu dan tidak tanya ke Pertamina kenapa suplai BBM ke tempat kita berkurang. Saat ini premium hanya satu tangki isi 10.000 liter perhari. Biasanya dua tangki. Solar lebih parah, kita dapat jatah tiga hari lalu, cuma satu tangki,” ungkap Basid.

Dibandingkan sebelumnya, Kamis (8/5) terjadi antrean lebih banyak. Mungkin karena mendengar kabar di daerah lain juga mulai antre, warga HST pun melakukan hal yang sama. (yud)

TANJUNG, BPOST - Tidak terima dituduh melakukan pungutan liar (pungli), Yohanes, Kepala UPT Pasar Kelua di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong melaporkan balik sejumlah pedagang kaki lima yang mengatasnamakan persatuan pedagang Pasar Kelua ke polisi.

Sampai kemarin, laporan ke polisi yang diajukan 4 April 2008 belum dicabut, meskipun sudah ada kesepakatan damai. Yohanes beralasan, para pedagang belum memenuhi syarat yang diajukannya yakni mengklarifikasi dan mencabut tuduhan secara resmi yang terlanjur ditembuskan ke bupati dan kejaksaan serta pemberitaan di media massa.

Para pedagang yang diketuai Sabto Wibowo bergeming laporan yang sempat disampaikan ke kejaksaan dan bupati, April lalu benar. Namun mereka tetap mau berdamai dengan mengklafirikasi laporan agar hubungan dengan kepala pasar membaik.

“Harapan kita, kalau mengambil kebijakan kita bisa dilibatkan. Jangan seperti kemarin, kita dilibatkan tapi keputusan yang dihasilkan dipaksakan, jadinya kita pun terpaksa menerima,” kata Sabto di temui di Pasar Kelua, Kamis (8/5).

Yohanes yang ditemui di kantornya mengelak dikatakan tidak mau bekerja sama dengan pedagang. Menurutnya semua keputusan sudah dirapatkan dan disetujui para pedagang, sehingga tidak ada pungli.

“Seperti uang sewa berjualan di terminal itu sudah kita rapatkan, tapi masuk bulan ketiga tiba-tiba muncul di koran saya melakukan pungli,” ketusnya.

Menurut Yohanes, tarif sewa tersebut bukan untuk dirinya, tapi untuk biaya kebersihan dan untuk retribusi ke LAJ (Dishub) sebagai pengelola terminal. Saat itu ada delapan pedagang gorengan dan empat warung seafood yang beroperasi mulai pukul 16.00 Wita-22.00 Wita. Total penerimaan sebulan Rp 620.000. Sebanyak Rp 250.000 untuk pihak LAJ, sedangkan Rp 370.000 untuk UPT Pasar. (nda)

Ditulis Oleh:  ck1/sut
• Siapkan Anggaran Rp 8,2 Miliar
PALANGKA, BPOST - Kebakaran lahan dan hutan yang masih mengancam menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng. Pemprov setempat, tahun ini mengalokasikan anggaran Rp 8,2 miliar untuk keperluan itu.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengelolaan lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kalimantan Tengah, Moses Nicodemus mengatakan jumlah tersebut masing-masing dari APBN sebesar Rp 4,6 miliar dan APBD Rp 3,6 miliar. “Untuk APBD, jumlah itu sudah termasuk anggaran yang dibuat pemerintah kabupaten/ kota. Tidak hanya untuk pemadaman, dana itu juga untuk program pencegahan kebakaran serta pembinaan petani agar meninggalkan pola bakar lahan,” katanya, Sabtu (26/4).

Dia membandingkan, anggaran penanggulangan kebakaran lahan 2007 lalu hanya sebesar Rp 4,7 miliar. Dari APBD provinsi sebesar Rp 1,1 miliar dan sisanya dari APBN dan APBD kabupaten/kota.

“Bertambahnya anggaran pemadaman itu, mudah-mudahan masalah bisa ditanggulangi. Kita lebih konsen pada upaya pencegahan. Lahan kritis di Kalteng, di antaranya akibat kebakaran hutan mencapai 4,7 juta hektare dan itu menjadi perhatian kita,” tambahnya.

Mantan Kepala Bappedalda Kota Palangka Raya ini menyebutkan, tahun 2007 lalu hot spot atau titik panas yang tersebar di Kalteng berjumlah 3.787 titik. Jumlah tersebut tidak sebanyak 2006 lalu yang mencapai 42.101 titik. Sedangkan untuk 2008 belum ditemukan hot spot.

Dia tidak membantah curah hujan yang cukup tinggi sangat membantu pencegahan kebakaran lahan tahun lalu. “Artinya musim kemarau, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kebijakan pemerintah Provinsi Kalteng tentang pelarangan membakar lahan dan hutan,” timpalnya seraya menyebut kawasan eks Program Lahan Gambut (PLG) adalah kawasan yang paling rentan terbakar.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bintang Reformasi DPRD Kalteng Tengah HM Asera minta dana miliaran itu itu benar-benar diperuntukkan sesuai kebutuhan untuk pemadaman lahan dan hutan.  “Seluruh kabupaten/ kota diberikan sesuai porsi kebutuhan masing-masing, jangan pilih kasih. Walaupun di daerah mereka ada juga alokasi dana untuk itu,” jelasnya.

Di tulis Oleh: ck7
MUARA TEWEH, BPOST - Walaupun di daerah Kabupaten Murung Raya (Mura), Kalteng, mulai berangsur-angsur surut, namun banjir di Kabupaten Barito Utara (Barut) belum ada tanda akan surut. Ketinggian air saat ini sudah mecapai satu hingga dua meter setengah.

Warga korban banjir di Kecamatan Teweh Tengah, meliputi Kelurahan Melayu, Lanjas, Jambu dan Desa Malawaken, mulai kesulitan mendapatkan air bersih, distribusi air PDAM yang selama ini hanya dua hari sekali, kini sama sekali sudah terhenti untuk daerah yang terendam banjir.Sebagian warga yang masih bertahan di rumah-rumah mereka, mengaku saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk mandi, terpaksa menggunakan air sungai yang kotor. Sedangkan air minum terpaksa menghemat persediaan tiga hari yang lalu.

“Air bersih sudah mau habis, jadi kita gunakan untuk kerperluan memasak dan minum saja, untuk mandi menggunakan air banjir saja,” kata Mama Abay warga Jalan Perwira, Kelurahan Melayu yang memilih bertahan di lantai dua rumah mereka.

Mereka sebenarnya takut mandi dengan air banjir, sebab penyakit gatalan atau kutu air dipastikan akan mengancam. Karena, air di bawah rumah yang penuh sampah dan kotoran sudah bercampur air sungai.

Hendra, warga di Kelurahan Jambu, seberang Kota Muara Teweh mengatakan, mereka sudah kehabisan air bersih. Untuk keperluan memasak dan minum, terpaksa mereka mengunakan air Sungai Barito.

“Kita naik perahu mesin ketengah Sungai Barito, untuk mengambil air yang tidak keruh. Tidak ada pilihan lain, sebab untuk ke kota mencari air sudah tidak mungkin, karena jalan sudah terendam banjir, dan memerlukan banyak biaya,” katanya kepada BPost, Minggu (27/4).

Hingga hari keempat banjir ini, mereka sama sekali belum menerima bantuan makanan, sedangkan stok bahan makanan mereka juga mulai menipis. Mereka berharap bantuan segera datang. “Kami sudah tidak menyadap karet, karena kebun juga terendam, untuk keperluan makan terpaksa menghemat uang,” pungkasnya..

Dari pantauan, banjir hampir meratakan seluruh permukiman penduduk di kelurahan itu, terutama yang berada di pinggiran sungai. Sebagian warga memilih bertahan di rumah mereka, menjaga perabotan. Sedangkan yang lain sudah mengungsi ke tempat kerabat mereka yang jauh dari jangkauan banjir.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik (Kesbanglinmas- Pol) Barut, Asil Sirait, yang juga anggota Satkorlak-PB mengatakan, pihaknya baru menyalurkan bantuan bahan makanan dan pakaian ke Desa Malawaken. Desa ini merupakan desa yang paling parah dilanda banjir kali ini.

• Besok Ambil SK Pengangkatan

Di tulis Oleh: Anjar Wulandari

TANJUNG, BPOST – Setelah peninjauan kembali (PK) yang diajukan diterima Mahkamah Agung (MA), Murhan Effendie kini bisa menjabat lagi sebagai wakil bupati (wabup) Tabalong, mendampingi Bupati Rachman Ramsyi. Senin (28/4), Murhan bertolak ke Depdagri mengambil SK pengaktifannya kembali, bersama Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Tingkat I Kalsel Fitri Rifani, bupati dan Ketua DPRD Tabalong, Muchlis.

PK Murhan dikabulkan melalui akta pemberitahuan putusan PK MA RI tanggal 4 Oktober 2007 Nomor 13 PK/PID/2007. PK itu membatalkan putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Banjarmasin serta Pengadilan Negeri Tanjung yang menvonisnya bersalah.

“Dengan dikabulkannya PK, otomatis dia bebas dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-haknya serta harkat dan martabatnya,” cetus Ketua PN Tanjung, Khairul Fuad.

Rachman Ramsyi di sela pengundian tabungan Simpedes BRI di Hotel Jelita Pembataan Tanjung Sabtu (26/4) mengatakan, kepastian pengangkatan Murhan menyusul diterimanya telegram dari Mendagri Nomor T.094/712/OTDA, 23 April 2008 yang ditujukan kepada gubernur Kalsel.

Isinya, Gubernur Kalsel diminta menugaskan asisten pemprov dan memberitahu Murhan, bupati, ketua DPRD serta sekda Kabupaten Tabalong untuk hadir pada rapat yang digelar Senin (28/4), pukul 10.00 WIB di ruang rapat Sekditjen Otda Depdagri Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakpus.

“Saya berharap masyarakat memahami karena ini sudah ketentuan hukum yang harus diikuti,” katanya. Rachman menyatakan siap menerima Murhan. Kehadiran Murhan katanya, akan mengemban tugas berat, karena Oktober nanti, Tabalong melaksanakan pilkada. Sementara dirinya kembali mencalonkan diri, sehingga harus melepsakan sementara jabatannya  saat resmi mendaftar nanti.

Menurut Rachman, Murhan bisa langsung masuk kantor dan tidak perlu dilantik lagi karena pelantikan resmi sudah dilakukan saat awal menjabat, 17 Maret 2004 silam. Murhan yang dikonfirmasi menyatakan siap bertugas lagi.

Murhan dari FPG bersama unsur pimpinan DPRD Tabalong periode 1999-2004, H Sugian Noor (FPDI-P), Taufik Amin Wastoni (FPAN) dan Letkol Suriansyah (FTNI/Polri) didakwa menyalahgunakan wewenang karena menerbitkan kebijakan yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 2,3 miliar.

Dia ditetapkan sebagai tersangka saat baru menjabat wakil bupati Tabalong tujuh hari mendampingi Rachman Ramsyi. Setelah dibui setahun ia resmi dinonaktifkan Mendagri pada November 2007 atau 33 bulan setelah ia dilantik sebagai wabup.

Di tulis Oleh: anjar wulandari

Menghuni rumah atau bangunan baru bagi warga Dayak Manyaan seperti di Desa Warukin tak bisa sembarangan. Agar dapat hidup tenteram dan kerasan, rumah atau bangunan baru tersebut harus dipalas atau diselamati.

Karena itu, saat ada rencana menggelar aruh besar yakni perkawinan bagunung perak, Minggu (27/4), para tetuha adat, tokoh desa serta warga setempat lebih dulu menggelar upacara bapalas balai adat. Maklum, balai adat yang dipakai tempat acara masih baru dan belum pernah dipalas. Ritual bapalas balai digelar, Jumat (25/4) malam. Prosesi dipimpin dua balian bawo atau balian laki-laki dan satu balian dadas atau balian wanita. Para balian di kalangan masyarakat Dayak diyakini sebagai orang pintar dan sakti yang dapat menghubungkan dunia atas (alam gaib) dengan dunia manusia.

Mereka memandu pelaksanaan palas yang terbagi dalam beberapa tahapan ritual dengan sejumlah sesaji seperti beras, gula merah, telur, ayam, kelapa serta aneka kue tradisional seperti lamang, apam dan pais. Aneka sesaji itu menggambarkan hantaran yang akan diberikan sebagai bekal kepada roh jahat penunggu balai yang akan diusir ke alam lain.

Mula-mula tetuha adat, Rumbun memberikan sambutan dalam Bahasa Manyaan perihal tujuan dilakukannya palas balai. Selanjutnya tiga balian mulai menembangkan mamang atau mantra dalam Bahasa Mulung atau sanskerta yang cuma dimengerti kalangan balian.

Mereka cuma memakai kain sarung penutup setengah badan pada balian bawo dan tapih yang menutup sampai dada untuk balian dadas. Sebagai pelengkap balian bawo memakai ikat kepala dan kalung gigi binatang buas. Semua balian menghiasi tubuh dengan kapur sirih dan membasuh muka dengan asap dupa.

Sambil bamamang, para balian juga mengitari tumpukan sesaji di tengah ruangan dan sejumlah penjuru balai secara bergantian.

Sesekali mereka menggerak-gerakkan kedua tangannya yang berhias gelang kuningan berbentuk khusus sehingga menimbulkan suara gemericing khas.

“Ritual ini untuk menyampaikan kepada dewa atau roh suci bahwa rumah atau bangunan ini mohon permisi ditempati, juga supaya penghuninya terhindar dari roh jahat dan malapetaka,” papar Ardinanto, salah satu balian yang juga tokoh adat di Warukin.

Menurut Ardinanto ritual itu lahir karena masyarakat Dayak percaya keberadaan roh penunggu pohon-pohon besar. Padahal setiap mendirikan rumah pasti menebang kayu, sehingga kemungkinan tertebang pohon yang ada penunggunya.

Pelaksanaan ritual sebenarnya sekitar dua jam saja. Namun bisa berlangsung semalaman karena sebelum acara dimulai sejumlah tamu undangan disuguhi hidangan untuk disantap bersama. Selanjutnya saat ritual akan dimulai, sejumlah penabuh gendang, kenong dan gong akan memainkan musik Dayak memanggil warga desa.

Biaya palas balai kemarin ditanggung PT Adaro Indonesia yang bekerja sama dengan Bagian Pariwisata Kabupaten Tabalong. Selama ini masyarakat Dayak mulai jarang menggelar ritual tersebut karena terbentur biaya yang bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Ditulis Oleh: nda

• Pilkada Tabalong Digelar Oktober

TANJUNG, BPOST – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong segera menggelar rapat paripurna untuk memberitahukan secara resmi kepada Bupati Tabalong soal masa tugas yang segera berakhir. Setelah itu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tabalong diminta segera menyusun tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung (pilkada).

Hal itu menyusul terbitnya surat edaran dari Departemen Dalam Negeri, Nomor 270/516/OTDA tentang kepastian waktu pelaksanaan pilkada Tabalong, paling lambat Oktober 2008 dari

Surat itu menguatkan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 641/15/III/2008 yang intinya menegaskan pemungutan dan penghitungan suara tahap pertama paling lambat 17 Oktober 2008 dan pembentukan PPK dan PPS paling lambat 12 April 2008.

Sebelumnya DPRD Tabalong sempat menolak mengamini surat edaran KPU Pusat dan bergeming pada UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005, bahwa pelaksanaan pilkada Tabalong Desember 2008. Alasannya belum ada surat penegasan dari Depdagri sehingga dikhawatirkan cacat hukum.

Ketua Komisi I DPRD Tabalong, Winarto mengatakan dengan adanya surat edaran Depdagri itu pihaknya tidak ragu lagi. Hanya saja, pelaksanaan pilkada tidak harus tanggal 17 Oktober, tapi tergantung kesiapan KPUD asalkan tetap di bulan Oktober.

Surat edaran itu diperoleh setelah pihaknya proaktif mendatangi kantor Depdagri di Jakarta pada 7 April lalu. Selain seluruh anggota Komisi I DPRD yang berjumlah delapan orang, juga ada dua perwakilan KPUD Tabalong, Wakil Ketua DPRD Muhidin dan Kabag Risalah DPRD ikut dalam rombongan.

Inti surat itu menyoal pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada November 2008 sampai Juli 2009, maka diselenggarakan paling lama bulan Oktober 2008. Selanjutnya bila terjadi putaran kedua, maka pemungutan suaranya dilaksanakan paling lambat Desember 2008.

Mengenai kesempatan calon independen, Winarto mengatakan menyerahkan kepada lembaga KPUD untuk mengakomodasi dan menyiapkan persyaratan teknisnya.

Di Tulis Oleh: yud
BARABAI, BPOST – Pingsannya Amalia, peserta ujian di SMAN 1 Barabai, Hulu Sungai Tengah (HST), Rabu (23/4), membuat DS, pengawas ujian  diganti. Sekolah tidak mau mengambil risiko, karena  banyak peserta ujian yang tak menyukainya.

Selain DS, pihak sekolah juga mengganti Mar, rekan DS satu sekolah. Keduanya diganti pengawas dari sekolah lain dari sekolah yang sama. “Sebagai pengawas Pak DS dinilai siswa arogan. Kalau Pak Mar peserta bilang merasa terganggu karena suka memotret dengan kameranya,” terang Kepala Sekolah SMAN 1 Barabai, Rif’at DS yang dikonfirmasi Kamis (24/4) menyatakan heran dengan keputusan tersebut. Dia mengaku hanya bersikap tegas saat mengawasi karena ingin melihat peserta ujian jujur. Sementara Mar, ditemui dirumahnya di Jalan PHM Noor, juga menyatakan heran dengan keputusan memberhentikan dirinya sebagai pengawas UN di SMAN 1 Barabai. Padahal, menurutnya, saat mengabadikan peserta ujian dengan kameranya, sama sekali tak menimbulkan bunyi atau cahaya yang mengganggu.

“Kalau memang mereka jujur, kenapa mesti takut dengan pengawas,” tandasnya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mendukung keputusan pihak sekolah. “Peristiwa seperti kemarin sangat rentan memicu keributan,”ujar Kabid Dikmen Disdik HST, H Riduan.

Terhadap keberatan yang diungkapkan DS, menurut Riduan keputusan mengganti bukan memberhentikan dari jabatannya sebagai pengawas di SMAN 1 Barabai. “Kita ingin situasi dihari terakhir ujian kondusif. Jadi mohon pengertiannya,”imbuhnya.