BARABAI – Sebanyak 12.617 warga miskin Hulu Sungai Tengah (HST) tidak bisa menikmati fasilitas Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 2010. Penyebabnya, Saiful Rasyid yang saat pengajuan dana Jamkesda menjabat bupati, belum menandatanganinya. Akibatnya, warga miskin harus mengeluarkan biaya saat berobat.
Saiful belum bisa dikonfirmasi, namun Sekretaris Daerah HST, IBG Dharmaputera menegaskan mantan atasannya itu belum tanda tangan karena memiliki alasan kuat.
“Bukannya tidak disetujui tapi bupati tidak mau dana untuk masyarakat itu nanti bermasalah,” kata Dharma yang saat dihubungi BPost berada di Jakarta, Jumat (8/10).
Menurut dia, data warga miskin yang diberikan dinas kesehatan dinilai belum valid. “Bupati menilai data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga belum menandatangani karena bisa berdampak pidana,” kata Dharma.
Dikatakannya, berbeda dengan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang datanya didapat langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS), data jamkesda hanya berasal dari survei lapangan.
“Dari daftar itu belum ada yang membuat pernyataan bahwa mereka benar warga miskin sehingga keakuratannya tidak bisa dipertanggung jawabkan. Bisa saja yang didata orang kaya sebab mereka tidak berani buat pernyataan miskin. Sekali lagi hal itu untuk menghindari pidana makanya bupati meminta data itu dikaji ulang,” ujar Dharma.
Kepala Dinkes HST, Hardi Basuki menegaskan saat menentukan data penerima Jamkesda, institusinya meminta data awal BPS dan melibatkan unsur kecamatan dan desa.
Dia mengungkapkan, sasaran peserta Jamkesda adalah warga miskin yang tidak mendapat Jamkesmas.
“Saat melakukan pendataan kita mengacu pada 14 kriteria keluarga miskin sehigga data yang diperoleh lebih valid,” ujarnya.
Terlepas dari polemik itu, Hardi mengungkapkan bupati pengganti Saiful, Harun Nurasid siap menandatangani surat keputusan (SK) pencarian dana Jamkesda. “Kalau sudah ditandatangani, Oktober ini sudah bisa langsung digunakan. Jika badan pengelola belum siap bisa ditunjuk pihak ketiga,” katanya.
Tidak kunjung cairnya dana Jamkesda merepotkan warga miskin HST yang anggota keluarganya sakit. Seperti yang dialami pasangan suami istri Zainuri (30) dan Marlina (25).
Warga Batali, Barabai itu terpaksa mengeluarkan dana perawatan untuk putra sulungnya Ahmad Maulana (9) di RS Damanhuri.
“Baru dua hari dirawat kami sudah mengeluarkan uang Rp 300 ribu lebih untuk menebus obat,” kata Zainuri yang bekerja sebagai penjual keliling sayur.
Dia mengaku tidak mendapat kartu Jamkesmas dan Jamkesda. “Setiap tahun saya didata tapi nyatanya tidak mendapatkan pelayanan gratis,” ujar Zainuri.
Untung saja, pasien tidak mampu di RS Damanhuri bisa mendapat keringanan biaya perawatan.
“Caranya, menunjukan SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari pejabat desa yang berwenang,” kata Direktur RS Damanhuri, Rudy Widodo. (arl)
