BANJARMASIN, BPOST - Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan diminta mengusut tuntas teror bom melalui SMS saat rapat di kantor Gubernur membahas kedatangan Presiden April lalu.

“Sampai sekarang kok belum ketahuan siapa pengirim teror bom di Kantor Gubernur. Kami berharap kepolisian serius mengungkapnya,” ujar Adhariani, anggota Komisi III DPRD Kalsel, Sabtu (10/5).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku heran pengungkapkan kasus ini cukup lama. Padahal, ancaman bom tersebut diterima melalui HP gubernur. Menurutnya, dari nomor yang masuk semestinya dapat dilacak. “Rasanya yang tahu nomor gubernur juga tidak sembarang orang. Beda sekali dengan nomor-nomor pelayanan publik,” tukasnya.

Adhariani menyayangkan jika akhirnya kasus ini tidak terungkap. Pasalnya, teror bom sangat berpengaruh dengan citra Kalsel di mata nasional bahkan internasional, terutama dari sisi investasi, akan dianggap tidak kondusif.

“Apalagi kalau sampai tidak terungkap siapa pelaku teror. Ini akan menimbulkan persepsi tidak adanya keseriusan dalam hal jaminan keamanan di Kalsel,” tegasnya.

Meski demikian, Adhariani mengaku masih yakin kepolisian dapat mengungkap kasus ini. Beberapa contoh seperti teror bom di Polda Kalsel yang ternyata dilakukan anak kecil dan di sejumlah daerah lain juga akhirnya peneror bisa tertangkap.

Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Ibnu Sina, meminta stakeholder terkait perlu menindaklanjuti teror seperti ini secara tegas dan serius.

“Tindakan teror ini cukup berbahaya dan bisa mengganggu keamanan daerah. Kepolisian perlu segera melacak asal muasal SMS ini melacak sinyal, record PTS untuk mengetahui persis lokasi pengiriman teror tersebut,” terang dia.

Menurut pakar hukum Unlam Banjarmasin, HM Helmi SM MH, teror  SMS saat rapat membahas kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  ke Kalsel beberapa waktu lalu itu, dapat dikategorikan tindak pidana makar.

“Pelakunya dijerat dengan KUHP pasal 104. Makar diklasifikasi sebagai tindak kejaharan terhadap keamanan negara. Hukumannya sangat berat apalagi mengancam keamanan kepala negara, pelakunya bisa dihukum mati, penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun,” paparnya.

Helmi meminta, kepolisian menindaklanjuti teror bom ini dengan melacak pelaku, karena bisa membahayakan stabilitas keamanan daerah. “Ini hal serius, kepolisian perlu segera mengambil tindakan melacak dan menangkap pelakunya,” tegasnya. (ais/aa)

BANJARMASIN, BPOST - Siapa yang berani membocorkan soal ujian, baik tingkat SMA, SMP maupun SD, akan berhadapan dengan hukum. Tak hanya guru, polisi sekalipun akan dipidana bila terbukti menyebarkan soal.

Hal itu ditegaskan Koordinator Ujian Nasional (UN) Kalimantan Selatan 2008, AKBP Eget G, menanggapi rumor terjadinya kebocoran soal ujian untuk SMP pada Rabu dan Kamis lalu.

“Kalau sampai ada yang membocorkan soal, akan kita pidanakan! Apakah itu guru atau polisi sekalipun,” tegas Ebet, Sabtu (9/5). Namun, menurut Kasat I Intel Polda ini, hingga saat ini rumor itu tidak terbukti dan ada indikasi hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, secara menyeluruh pelaksanaan UN di Kalsel berjalan aman dan tertib. Isu apapun yang berkembang di lapangan, imbuh Ebet, anak buahnya langsung kroscek, seperi yang diinformasikan seorang wartawan elektronik Rabu lalu tentang adanya kebocoran.

Pengamanan UN, dikatakan Ebet, melibatkan seluruh jajaran Polda Kalsel di 13 Kabupaten Kota, termasuk juga Tim Pemantau Independen (TPI).

“Jumat lalu pukul 07.00 Wita, soal Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk SD sudah kita didistribusikan, soal tersebut disimpan di Polres dan Polsek, sebagian ada juga di Dinas Pendidikan di kabupaten,” jelasnya.

Sejauh ini, pendistribusian soal, ungkap Ebet, berjalan aman dan lancar. Soal tersebut sudah sampai ke daerah sesuai prosedur dan jadwal yang ditetapkan.

Ebet kembali menegaskan, kalau ada yang berani berbuat tidak curang dengan cara membocorkan soal, Polda akan memenjarakan yang bersangkutan.

Terpisah, Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel, Herman Taufan, sempat mendengar adanya isu tersebut. Bahkan Wakil Kepala Dinas Hj Helena, langsung melakukan pengecekan di Banjarbaru, seperti yang diinformasikan namuan hasilnya nihil.

Herman menegaskan, kalau memang terjadi kebocoran yang bersangkutan akan berhadapan dengan polisi. Sedang dari Dinas sendiri pasti akan memberikan sanksi administratib kepada orang yang berani berbuat tidak senonoh tersebut.

Helena mengungkapkan, sebenarnya tidak hanya kepolisian atau TPI dan Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab atas kelancaran UN, masyarakat umum juga media juga terlibat di dalamnya.  (dua)

BANJARMASIN, BPOST - Lulusan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknik Otomotif Sepeda Motor Suzuki-Poliban (Puslitban) dijamin memiliki keahlian standar Indomobil yang terbukti keandalannya secara nasional.

Jaminan itu diberikan Murdjani, Direktur Puslitban Banjarmasin, saat menerima kunjungan Ir Yohannes Erwin, General Manager PT Delta Abadi Sentosa, Sabtu (10/5).Dikemukakan Murdjani, Puslitban sudah berjalan selama dua tahun merupakan kerjasama Poliban dengan PT Indomobil Niaga Internasional melalui PT Delta Abadi Sentosa selaku penyalur utama (main dealer) motor Suzuki Kalimantan Selatan dan Tengah.

Dia mengatakan, kerjasama tersebut terjalin sejak 2006, pada angkatan pertama mewisuda 35 mahasiswa yang semuanya sudah diserap di beberapa main dealer otomotif. “Saat ini ada sekitar 36 mahasiswa yang masih mengikuti pelatihan,” ujarnya.

Ditambahkannya, selain mendapatkan ijazah setingkat D1 dari Politeknik Banjarmasin, mahasiswa yang lulus juga menerima sertifikat dari PT Indomobil Internasional.

Sedangkan materi yang didapatkan mahasiswa, yakni tentang teknik dan klasifikasi sepeda motor, mekanik otomotif serta manajemen bengkel.

M Firdaus Zauhari, instruktur dan dosen Poliban, mengatakan materi praktek lebih banyak yakni 75 persen, sedang teori hanya 25 persen.

Di kampus Puslitban disediakan pula peralatan praktik seperti tujuh buah bikelift, kunci standar serta kompresor, sepeda motor Suzuki dari berbagai tipe.

Saat kunjungan kemarin, terlihat beberapa mahasiswa melakukan praktik perbaikan motor. Tiap motor dikerjakan dua orang. Mereka bekerja sama menyelesaikan sesuai tugas yang diberikan instruktur.

Menurut Erwin, setiap lulusan Puslitban mempunyai kesempatan bekerja di diler suzuki, karena sedikitnya masih memerlukan 4.000 tenaga kerja yang ditempatkan di sejumlah diler.

“Lulusan Puslitban akan jadi proritas, karena mereka memiliki sertifikat standar yang dikeluarkan PT IndoMobil,” katanya. (bb/*)

• Pemprov Godok Raperda Pertambangan

BANJARMASIN, BPOST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tampaknya tidak rela izin Kuasa Pertambangan (KP) diterbitkan bupati. Karena itu Pemprov kini berupaya pemberian KP pertambangan menjadi kewenangan gubernur.

Itikad pengambilalihan kewenangan tersebut terlihat di dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengelolaan Pertambangan. Raperda yang lahir dari inisiatif Komisi III DPRD Kalsel itu, pemprov menjejalkan pasal yang bakal mengikis otoritas pemkab di dalam hal pertambangan berizin KP.“Pembahasan perda inisiatif pengelolaan pertambangan masih berjalan. Hasil pembahasan hari ini, ada perubahan beberapa pasal,” jelas Ketua Pansus Raperda tersebut, Djumadri Masrun, usai rapat dengan Pemprov Kalsel, Kamis (8/5).

Ada dua pasal perubahan mendasar di dalam raperda, yakni mengatur tentang kontribusi pertambangan terutama berizin KP ke provinsi. Kemudian, memberdayakan gubernur dalam hal pengawasan tambang izin KP.

“Jadi kalau selama ini izin KP dikeluarkan bupati setempat, maka melalui perda ini akan kita ubah bahwa yang berhak menerbitkan izin KP adalah gubernur. Sementara bupati hanya berupa rekomendasi,” ujar Djumadri.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang akrab dipanggil Pak Djum ini menampik jika ketentuan yang mereka buat akan bertentangan dengan peraturan di atasnya. Justru pasal itu dibuat sebagai implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam UU No 32/2004, kata Djumadri, disebutkan gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Jika izin tambang PKP2B atau Kontrak Karya diterbitkan pemerintah pusat, semestinya KP diterbitkan gubernur.

“Dengan ketentuan ini, maka pemprov Kalsel memiliki kewenangan luas melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan berizin KP. Selama ini, KP tidak tersentuh,” tukasnya.

Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Syaifullah Tamliha, menambahkan akan memperjuangkan agar di dalam Raperda dimuat ketentuan pengiriman batu bara yang keluar dari daerah ini harus dari pelabuhan Kalsel.

Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Kaslel, Napsiani Samandi mengungkapkan, selama ini pertambangan berizin KP tidak sepeserpun memberikan kontribusi langsung ke pendapatan Kalsel. Karena itulah ketentuan kontribusi harus diatur dalam raperda tersebut. (ais)

SETIAP kota biasanya mempunyai sentra penjualan buku. Mulai pelajar, mahasiswa, dosen maupun masyarakat umum yang punya hobi baca, akan menyerbu lokasi itu ketika booming buku baru. Atau saat tahun ajaran baru di sekolah, anak-anak berseragam datang ke sana ditemani orangtuanya.

Di Kota Banjarmasin, sentra penjualan buku ada di sepanjang Jalan Hasanudin. Di sana, berjajar toko yang menjual berbagai buku. Mulai buku pelajaran, diktat perkuliahan sampai pengetahuan umum. Di beberapa toko, ada yang khusus menjual Kitab Kuning dan buku keagamaan.Menurut salah satu penjaga Toko Buku Merdeka, Taufik, sentra buku itu sudah ada di sana sejak 1970-an. “Meski pemiliknya sudah berganti-ganti, di lokasi ini tetap berjualan buku,” ujarnya.

Bangunan gedung milik Muhammadiyah itu, di lantai satunya berjajar kios buku. Tiga toko yang paling besar dan cukup ramai adalah Toko Buku Merdeka, Akhyar dan Umbara. Selain yang di pinggir Jalan Hasanudin, di salah satu gangnya, yaitu Gang Penatu juga ada beberapa penjual buku. Kebanyakan, mereka menjual buku keagamaan.

Meski sudah puluhan tahun, toko buku di sepanjang Jalan Hasanudin masih bertahan. “Kuncinya, pembeli kami tidak dibebani pajak 10 persen seperti toko buku besar. Belum lagi, kami menyediakan potongan harga. Di sini jauh lebih murah harganya,” kata Taufik.

Dia mencontohkan, ketika buku Ayat-ayat Cinta meledak, pencinta buku menyerbu tokonya. Jika di toko buku besar harga novel karangan Habiburrahman Saerozi itu, mencapai Rp 60 ribu, Taufik melepasnya dengan harga Rp 45 ribu.

Anang, salah satu pembeli, mengaku lebih senang ke sentra buku di sana karena harga bisa ditawar. “Apalagi bagi yang sudah menjadi pelanggan, biasanya diberi diskon cukup besar,” katanya.

Bisnis buku pelajaran bagi pemilik toko buku kecil itu, sebenarnya cukup menjanjikan. Apalagi, sejak Dana Alokasi Khusus (DAK) nonreboisasi untuk pendidikan dikucurkan pemerintah.

“Saya dengan tiap sekolah mendapat Rp 120 juta yang khusus untuk pembelian buku pelajaran. Tapi, sampai sekarang kok tidak ada yang sampai di kami,” keluh Taufik. (cc)

Di Tulis Oleh: ncu
• Spekulan Incar Tanah Sekitar

MARABAHAN, BPOST – Aktivitas lumpur mengandung kadar metan di Desa Kolam Kanan, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, menarik minat banyak pihak. Diduga memiliki nilai ekonomis tinggi, membuat kawasan tersebut diminati banyak spekulan. Kabar beredar di lingkungan Pemkab Barito Kuala maupun masyarakat, sedikitnya ada lima perusahaan melirik aktivitas lumpur yang dikenal dengan sebutan lumpur Barambai ini. Bahkan, beberapa diantaranya sudah berusaha mendapatkan izin eksploitasi.

Sekretaris Penanganan Lumpur Barambai, Ahmad Wahyuni mengatakan, memang belum ada kepastian resmi tentang perusahaan apa yang akan mengeksplorasi lumpur Barambai. Fakta yang ada, para spekulan tanah mulai beraksi membeli tanah di sekitar lokasi lumpur dengan harga tinggi.

“Memang kami mendengar tentang pembelian tanah ini. Karena itu, dalam beberapa kesempatan kami minta warga di sekitar semburan lumpur Barambai tidak teriming-imingi berbagai tawaran, terutama para makelar agar menjual tanah yang masih berspekulasi,” paparnya.

Padahal, hasil penelitian resmi tentang kandungan lumpur Barambai yang dijanjikan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga kini belum jelas.

Sejak muncul tahun 2007 lalu, tidak ada tanda-tanda lumpur Barambai mengalami penurunan aktivitas. Bahkan saat ini diameter lumpur yang terus bergejolak mengeluarkan gas itu mencapai 6 hingga 7 meter.

Berbagai pihak telah melakukan pemantauan dan penelitian. Diantaranya, Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, hingga Sumber Daya Geologi Bandung.

Hasil penelitian Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, semburan lumpur mengandung energi alternatif Coal Belt Methane (CBM).

“CBM ini merupakan energi alternatif yang sangat potensial di masa depan. Di Indonesia sendiri kandungan CBM ditemukan di Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah. Selebihnya, tersebar  di Kalimantan dan Sulawesi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pariwisata Kabupaten Batola, H Hanafi Ali mengatakan  Batola tetap tak berwenang menggalinya karena kewenangan pemerintah pusat.

Di Tulis Oleh: dtc/cc

• Gelombang Mencapai 5 Meter

BANJARMASIN, BPOST – Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) memperingatkan agar masyarakat mewaspadai tinggi gelombang air laut di perairan Indonesia yang bisa mencapai 5 meter.

Kamis (24/4) BMG merilis ada peningkatan aktivitas gelombang di perairan Indonesia dengan kisaran 2 hingga 5 meter. Tinggi gelombang mencapai 3 hingga 4 meter di perairan Kepulauan Mentawai hingga barat Lampung, Samudera Hindia sebelah barat daya Sumatera hingga selatan Banten. Gelombang ini berbahaya bagi semua jenis kapal.

Sedangkan di perairan barat Sumatera, Selat Sunda, Perairan selatan Banten hingga Jawa Tengah, Laut Banda, Perairan Kepulauan Aru dan Laut Arafuru, tinggi gelombang mencapai 2 hingga 3 meter. Kondisi ini berbahaya bagi perahu nelayan dan tongkang.

Para pelaut diminta tidak melintas di perairan utara dan Selat Malaka timur Aceh, perairan Natuna, perairan selatan Jawa Timur hingga NTT, Laut Sawu, Laut Jawa bagian timur, Laut Bali, Laut Flores, Perairan selatan Sulawesi, Perairan timur Sulawesi Tengah.

Demikian pula Laut Sulawesi, Perairan Kepulauan Sangihe Talaud, Laut Maluku, Laut Halmahera dan Perairan utara Papua. Tinggi gelombang di perairan itu diperkirakan bakal mencapai 5 meter.

Pantauan BPost Kamis (24/4) siang di Pelabuhan Trisakti agak lengang. Hanya dua kapal besar yang sandar dan melakukan bongkar muat di sana.

Menurut salah seorang pekerja bongkar muat lepas, orderan untuknya juga menurun. “Tapi hanya hari ini saja,” ujarnya.

Kepala Administrator Pelabuhan (Adpel) Trisakti Sufrisman Djaffar menyatakan, tinggi gelombang saat ini di perairan dekat Kalimantan Selatan mencapai tiga meter.

Namun, menurut Sufrisman, kondisi ini masih cukup aman bagi kapal besar. Meski begitu, untuk tongkang dan kapal kecil agak membahayakan.

Sufrisman mengaku belum mendapat kabar dari BMG tentang ketinggian gelombang Laut Jawa yang mencapai lima meter. “Data terakhir yang saya terima, ya tiga meter itu. Tidak masalah untuk kapal yang mau berlayar,” imbuhnya.

Di Tulis Oleh: tin/dd

BANJARMASIN, BPOST - Adu mulut tak bisa dihindarkan terjadi antara seorang warga dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Banjarmasin, Kamis (24/4).

Adu mulut itu bermula ketika petugas melihat dari sebuah mobil, yang diketahui dikendarai Hanafi, kertas dan plastik yang dilempar ke jalan. Hanafi saat itu berkeras sampah yang berhamburan di Jalan Lambung Mangkurat tersebut bukan berasal dari dalam mobilnya.  Untungnya, petugas sempat mengabadikan detik-detik sampah itu keluar dari mobil Hanafi dengan jepretan tustel.

Pria asal Kotawaringin Timur (Kotim) itu pun akhirnya terdiam, namun tetap berkelit. “Yang membuang anak bos saya yang baru berumur tiga tahun,” ujarnya.

Setelah diberi pengertian, Hanafi akhirnya mau dibawa petugas ke Balaikota Banjarmasin untuk dimintai keterangan.

Tak hanya Hanafi, petugas juga berhasil menggaruk tiga warga lainnya yang kepergok membuang sampah melanggar aturan.

Salah satunya Ida. Perempuan 20 tahun warga Jalan Sutoyo S ini bahkan pucat-pasi saat petugas Satpol PP yang didampingi anggota dari Poltabes Banjarmasin memintanya ikut ke Balaikota. “Kenapa ulun dibawa?” ujar perempuan yang memiliki KTP Binuang, Kabupaten Tapin, ini dengan mata memerah.

Petugas menjelaskan, Ida telah membuang sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) di luar jam yang ditentukan.

Dalam Perda No 4/2000 tentang Sampah, disebutkan larangan membuang sampah di TPS selain pukul 20.00 Wita hingga 06.00 Wita. Jika kedapatan melanggar, maka yang bersangkutan diancam dengan maksimal tiga bulan penjara dan denda Rp 1 juta.

Ida mengaku baru saja datang di ‘Kota Seribu Sungai’ ini menjadi pembantu rumah tangga, sehingga tidak tahu aturan membuang sampah.

Dalam Operasi Yustisi yang melibatkan 30 personel dari Dinas Kebersihan Kota, Dinas Satpol PP, Poltabes, Kejari dan Pengadilan Negeri itu, hanya terjaring empat orang pelanggar. Dua membuang sampah dari  mobil, Hanafi dan M Yahdi. Duanya lagi membuang sampah di TPS bukan pada waktunya, Ida dan Bahrudin.

Walikota Banjarmasin, Yudhi Wahyuni, mengatakan kegiatan yustisi yang menggunakan tiga kamerawan dan juru foto ini tidak bermaksud untuk menangkapi warga, namun ingin memberikan pelajaran kepada mereka agar mematuhi peraturan.

Di Tulis Oleh: mdn

• Petunjuk Kejagung untuk Kasus Bandara
• Dugaan Korupsi Disdik Kota Segera Disidang

BANJARMASIN, BPOST – Berkas perkara dugaan mark up proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor untuk kesekian kalinya dikembalikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ke Polda setempat, yang menyidik kasus tersebut.

Pengembalian berkas yang menempatkan mantan Sekdaprov Ismet Ahmad dan mantan Kadishub Kalsel Helmi Indra Sangun sebagai tersangka tersebut, disertai petunjuk agar Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polda Kalsel melakukan audit terhadap PT Hutama Karya (HK) selaku pelaksana proyek.

Dilakukannya audit itu, jelas Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalsel, Abdul Muni, berdasarkan petunjuk Kejaksaan Agung saat kasus ini diekspose di sana akhir Maret lalu.

“Pada prinsipnya berkas Ismet dan Helmi sudah cukup lengkap. Namun, sesuai petunjuk Kejagung, perlu audit terhadap PT HK untuk memaksimalkan pembuktian,” ujar Muni, Selasa (22/4).

Dia mengemukakan, hal itu penting dilakukan untuk memamastikan apakah PT HK termasuk pihak yang harus bertanggung jawab. Namun Muni enggan menjelaskan lebih rinci pertanggungjawaban yang disebutkannya, termasuk ketika disinggung kemungkinan pihak PT HK sebagai ditetapkan tersangka.

“Itu terserah penyidik, yang jelas kita meminta audit untuk memudahkan pembuktian kasus ini di pengadilan. Ini terkait juga dengan unsur kerugian dan pengembalian uang negara,” kelit dia.

Sedangkan lanjutan perkara Sampurno, tersangka lain dalam kasus bandara itu, Muni mengatakan, saat ini sudah masuk tahap tuntutan. “Berapa besar tuntutannya, saya tidak tahu. kecuali sudah dibacakan dalam persidangan,” tandasnya.

Rampung

Sementara itu, disinggung penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Muni mengatakan, sudah rampung dan dilimpahkan ke pengadilan pekan ini.

Kasus yang menyeret Kadisdik Kota Banjarmasin yang dinonaktifkan, Iskandar Zulkarnaen, dan salah satu pejabat di Disdik, Abdul Muchlis, dengan perkiraan kerugian negara Rp 390 juta, itu sudah dinyatakan P21 (lengkap).

“Karena sudah lengkap atau P21, berkas kedua tersangka kasus DAK itu akan diserahkan kepada tim penuntutan dan kemudian ditunjuk jaksa penuntut umum,” kata Muni.

Di Tulis Oleh: aa

SEORANG ‘manusia bumi’ dengan tubuh dilumuri kapur menyeret satu ranting pohon yang sudah layu. Satu rekannya, yang juga dilumuri kapur, mengikuti sambil menggenggam dahan pohon yang sudah lapuk dan layu.

Seorang lagi mengikuti kedua rekannya itu sambil membawa spanduk yang isinya menyuarakan agar manusia sadar untuk menjaga bumi, yang sudah mulai usang dan di ambang kehancuran akibat prilaku manusia yang kurang bertanggung jawab.

Aksi teaterikal yang dimainkan 10 mahasiswa, yang tergabung dalam Markas Impas Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ini, dalam rangka memperingati Hari Bumi, Selasa (22/4).

“Manusia bumi yang memegangi sebatang pohon itu menggambarkan kondisi bumi yang sangat mengenaskan di mana ia berusaha menyelamatkan satu pohon yang masih tersisa,” ujar Lidya, koordinator aksi teaterikal tersebut.

Rombongan ‘manusia bumi’ itu kemudian menuju Jalan Brigjen Hasan Basri, diselingi dengan orasi dan pertunjukkan musik akustik, mereka membagikan selebaran sambil mempertunjukkan simulasi betapa menderitanya manusia akibat rusaknya bumi.

“Sekarang kondisi bumi kita sudah sangat memprihatinkan. Banyak pencemaran di mana-mana. Sebagian pulau mulai tenggelam diakibatkan permukaan air laut meningkat sebagai imbas banyaknya lapisan es yang mencair, suhu kian meningkat dan polusi kian merajalela, air bersih makin sukar dicari,” papar Lidya.

Dengan aksi ini, lanjutnya, diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran. “Kami juga mengimbau pemerintah menyetop kebijakan memberikan izin penambangan, penebangan pohon dan pengoperasian industri yang tidak ramah lingkungan,” tandas Lidya.