Propam Periksa Bripda Akhmad

Misteri Sipil Bersenjata di Balangan Terkuak

BANJARMASIN, BPOST – Foto-foto orang berpakaian sipil membawa senjata api di kawasan pertambangan batu bara, Balangan, yang dimuat BPost, langsung disikapi Kapolda Kalsel, Brigjen Syafruddin.

Dia menginstruksikan jajarannya terutama di Polres Balangan untuk mengetahui jatidiri pria yang menentang senjata api organik kepolisian tersebut. Apalagi, berdasar pernyataan Kapolres Balangan AKBP M Yudha Setyabudi, pria itu bukan anggotanya.“Kami pasti melakukan penyelidikan untuk memastikan orang tersebut,” tegas Syafruddin saat mengunjungi kantor BPost Group di Banjarmasin, Selasa (7/2) siang.

Janji itu ditepati. Selasa sore, Pjs Kabid Humas Polda Kalsel Aby Nursetyanto menghubungi koran ini. Dia mengatakan identitas pria misterius itu sudah diketahui. Aby mengatakan pria tersebut adalah Andre Kato, pekerja PT Sanggam Balangan Makmur (SBM).

Senjata jenis SV2 (senjata standar polri) yang dibawa Andre adalah inventaris Polsek Juai, Balangan, yang dipegang oleh anggotanya, Bripda Akhmad Ridani. Kabarnya Andre sengaja meminjam senjata itu untuk bergaya saat difoto meski ada ‘keanehan’ karena jika buat bergaya, biasanya orang difoto dari depan bukan dari belakang.

Terkuaknya misteri orang sipil pembawa senjata laras panjang yang kali pertama digaungkan anggota DPRD Kalsel, Ibnu Sina itu, berawal dari laporan anggota Polsek Juai, Briptu Mahyudi.

Dia melapor setelah melihat foto-foto yang dimuat BPost edisi kemarin. Dia langsung mengemukakan identitas orang-orang yang ada di foto itu ke Polres Balangan.

“Setelah difoto, Andre mengirim hasilnya ke grupnya di BlackBerry Messenger (BBM). Dari situlah foto itu menyebar,” kata Aby.

Mengenai tindak lanjut kejadian itu, dia menegaskan Andre sudah diperiksa penyidik Polres Balangan. Sedangkan Akhmad yang sedang mengikuti latihan kemampuan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Banjarbaru langsung ‘dijemput’ dan diperiksa tim Propam Polda Kalsel.

“Itu foto lama. Namun, tindakan Ahmad merupakan pelanggaran disiplin. Aturannya, senjata api tidak boleh dipinjamkan karena menjadi tanggung jawab anggota (polisi) yang membawa,” tegas Aby.

Saat dihubungi, AKBP Yudha mengakui adanya pemeriksaan terhadap orang sipil yang diduga membawa senjata api. Namun, dia bersikap tertutup.

“Kita tunggu hasil pemeriksaan saja karena masih berjalan. Nanti kalau kami beberkan akan mempersulit pemeriksaan,” katanya.

Ketika didesak identitas pria yang diperiksa serta jenis senjata yang dibawa, Yudha enggan mengungkapkan.

“Saya bukannya tidak mau membeberkan tapi tunggu saja hasil pemeriksaan. Kalau sudah, nanti kami jelaskan,” ucap Yudha.

Dalam diskusi di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) pekan lalu, Ibnu mengungkapkan dugaannya tentang aksi perusahaan batu bara berinisial PT PM yang menyewa tenaga pengamanan swasta untuk mencaplok tanah warga.

Setidaknya sudah seribu hektare tanah yang dicaplok melalui cara intimidasi oleh tenaga pengamanan swasta tersebut. Untuk memperkuat informasinya, Ibnu memperlihatkan foto-foto orang berpakaian sipil yang membawa senjata api laras panjang.

Namun, Ibnu tidak mengizinkan foto itu dipublikasikan dengan alasan melindungi keselamatan pemberi informasi dan foto.

Berdasar penelusuran BPost, foto-foto serupa ternyata beredar di BBM sejumlah anggota DPRD Balangan. Salah seorang legislator yang menerima kiriman foto itu adalah Syamsuddin. Namun, dia mengaku tidak mengetahui pengirimnya. “Foto-foto itu berasal dari grup,” ujarnya.

Mengenai PT PM (sebagaimana pernyataan Ibnu), dugaan langsung mengarah ke PT Paramitha Cipta Sarana (PCS).

Namun saat dihubungi, Humas PT PCS, Zuhdi mengatakan sejak 2007, perusahaannya tidak pernah meminta bantuan pengamanan polisi dan TNI. “Apalagi menggunakan jasa orang sipil bersenjata,” tegasnya.

Diungkapkan Zuhdi, kawasan yang dieksploitasi PT PCS berada di wilayah enam desa yakni Tawahan, Pemurus, Hukay, Murung Ilung dan Lesung Batu.

“Sebelum membeli, kami meminta pemilik lahan membersihkannya terlebih dulu sehingga tidak akan terjadi komplain di kemudian hari. Kami tidak terlibat pembersihan dan tidak menggunakan jasa pengamanan sipil bersenjata,” tegasnya. (arl/ais/ncl)