Diminta Kembalikan Dana Sertifikasi
TANJUNG, BPOST – Sejumlah guru penerima tunjangan sertifikasi di Tabalong, kaget. Mereka juga bingung, resah bahkan bertanya-tanya. Betapa tidak, para guru itu diminta mengembalikan sebagian dana sertifikasi yang telah mereka terima.
Penyebabnya adalah surat dari Dinas Pendidikan (Disdik) Tabalong tentang penarikan dana kekurangan tunjangan sertifikasi guru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011.Berdasar surat itu, berdasar informasi yang diperoleh BPost, Selasa (7/2), sebanyak 358 guru TK hingga SMA diminta mengembalikan dana sertifikasi yang besarannya tiap orang sekitar Rp 2 juta. Kabarnya, totalnya mencapai Rp 900 juta. Pengembalian dana diminta melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Menurut sejumlah guru, pada November 2011, mereka diminta membuka rekening di BRI karena ada pencairan dana.
Yakni, dana kekurangan tunjangan sertifikasi. Namun, setelah uang itu masuk rekening bahkan sudah dibelanjakan para guru, muncul surat tersebut.
“Saya sangat kaget. Masak tunjangan sertifikasi yang sudah diterima harus dikembalikan. Uangnya sudah saya gunakan untuk keperluan sehari-hari. Terpaksa mencari (pinjaman) untuk bisa mengembalikan,” kata seorang guru yang enggan disebutkan namanya.
Permasalahan lain dialami seorang guru bernama Abdul Rahman. Meski sudah membuka rekening di BRI, dia tidak pernah menerima pengiriman dana kekurangan tersebut.
“Kebetulan saya membuka rekeningnya agak telat, sekitar Desember 2011. Ketika itu kata orang bank, rekening sudah diblokir jadi tidak bisa melakukan transaksi, makanya saya tidak menerima,” terangnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Disdik Tabalong, H Erwan mengatakan permintaan pengembalian dana itu merupakan instruksi Disdik Kalsel.
“Kami hanya meneruskannya saja dengan mengeluarkan surat lagi ke sekolah-sekolah yang gurunya termasuk kelompok yang harus mengembalikan,” ucapnya.
Menurut Erwan, dana yang harus dikembalikan itu bukanlah kelebihan satu bulan pembayaran sertifikasi, melainkan kumpulan dana tambahan selama satu tahun karena awalnya dikira tunjangan yang diterima guru-guru ada kekurangan.
Disdik Kalsel mengira Pemkab Tabalong belum memberlakukan PP Nomor 11 Tahun 2011 yang menyatakan ada kenaikan gaji pokok sekitar 15 persen. “Disdik provinsi atas arahan pemerintah pusat mengirim langsung ke rekening para guru untuk membayar kekurangannya. Padahal kami sudah membayar semuanya. Tidak ada kekurangan. Karena itu, harus dikembalikan,” tegas Erwan.
Untuk proses pengembalian itu, Disdik Tabalong tidak mengurusi karena dananya langsung ditarik Disdik Kalsel. “Kami hanya ikut memfasilitasi, semuanya oleh Disdik Kalsel. Kalau untuk pembayaran yang dikelola kabupaten sudah tidak ada permasalahan,” katanya.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Disdik Kalsel, Herman Taufan mengaku tidak mengetahui apalagi menerima laporan terkait hal tersebut. Dia pun balik bertanya kepada koran ini mengenai alasan pengembalian itu.
Setelah diberitahu, Herman tetap mengatakan belum mengetahuinya. Namun, dia mengatakan jika dana itu berasal dari APBN maka pengembaliannya ke kas negara. “Aku akan panggil staf dulu untuk mengetahui permasalahannya,” tegasnya. (dny/has)
ibu saya sampai saat ini belum menerima uang sertifikasi nya, itu bagaimana pak? sementara teman-temannya yg lain sudah menerimanya.