• Tawarkan Hibah Pemantau
BANJARBARU, BPOST - Pemko Banjarbaru tak berani menerima dana bantuan sebesar Rp 900 juta dari Uni Eropa untuk pembentukan dan operasional lembaga pemantau independen. Pasalnya, persyaratan yang diajukan tak dibenarkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
Dalam penawarannya, Uni Eropa meminta pemko menyediakan dana Rp 100 juta yang diambil dari kas pemko, jika pemko menginginkan bantuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Good Governance) itu mengucur. Dana itu nanti tetap diberikan kepada pemko bersama dengan bantuan Rp 900 juta dari Uni Eropa.
Keraguan tersebut tersirat saat pertemuan perwakilan Uni Eropa, Florian, Manajer Komunikasi Transparency International Indonesia (TII), Soraya Aiman dengan Wakil Walikota Banjarbaru Ruzaidin Noor dan jajarannya di Aula Idaman Pemko Banjarbaru, Jumat (9/5).
“Kami perlu berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait dan yang mengerti soal anggaran. Pasalnya, bantuan Uni Eropa ini kan tidak untuk struktur pemerintahan, tapi untuk lembaga di luar pemerintahan. Lagi pula petugas PI perlu honor yang diambil dari APBD. Ada aturan hukum yang masih harus kami kaji lagi,” kata Ruzaidin.
Aturan hukum yang dimaksud, timpal Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Thalmie Hasani di antaranya Permendagri 13.
Peraturan ini mengharuskan segala pertanggungjawaban penggunaan dana APBD dilakukan dengan transparan. Diwajibkan pula mekanisme penggunaan dana-dana rakyat dikonsultasikan kepada wakil rakyat di DPRD.
Mendengar penjelasan yang menunjukkan keraguan tersebut, Florian dan Soraya tak patah arang. Mereka terus meminta agar pemko bisa bekerjasama dengan pihaknya dan menerima bantuan tersebut.
Menurut keduanya, banyak daerah yang sudah sukses dengan program perpaduan dana itu, namun anehnya mereka tak bersedia menyebutkan daerah mana saja.
Ia juga menepis anggapan kalau mereka kelak digaji pemerintah tidak akan independen. “Contohnya KPK, itu juga kan didanai APBN. Mereka tetap independen kok,” ujar Soraya diamini Florian. (niz)
1 Komentar
Komentar RSS Lacak Balik URI Pengenal
Tinggalkan komentar
tak ada makan siang gratis pasti ada maksud.kalsel jadi incaran barat agar lebih sekuler
lagi baca aturan agama yg hidup segan mati tak mau dihilangkan saja itu mau mereka lewat
kedok bantuan dana